Journal of Law & Policy Review

Journal of Law & Policy Review, is is a Journal of Law, Human Rights, Citizenship, Pancasila, Civic Education, Public Policy, Administration and Political Governance. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the advantages and disadvantages of globalization, from transnational and global perspectives. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Publication Frequency: Twice Issue Per Year.

List of Papers (Total 59)

Evaluasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Lurah Patih Galung Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

This article aims to describe and analyze the evaluation of civil servant discipline policies and determine the causes of civil servant disciplinary violations at the Patih Galung sub-district office. This research uses a qualitative research approach involving 11 informants. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation...

Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) Vasektomi dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kota Prabumulih

This study aims to describe and analyze the effectiveness of the family planning program in controlling the birth rate in Prabumulih City, as well as the factors that influence it. The research method uses descriptive qualitative, with data collection techniques using: interviews, observation and documentation.The results of this study showed that (1) the Vasectomy program was...

Efektifitas Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang (Sidemang) di Kelurahan Oganbaru Kecamatan Kertapati Kota Palembang

This article or writing aims to effectively implement the Palembang Community Online Administration Information System Application (Sidemang) in Oganbaru Village, Kertapati District, Palembang City. The problem focuses on analyzing the level of effectiveness of implementing the Sidemang application in Oganbaru Village, Kertapati District, Palembang City as well as analyzing the...

Analisis Kepemimpinan Dalam Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih

This article or writing aims to analyze what factors influence leadership towards cooperative development at the Prabumulih City Cooperatives and SMEs Service and to analyze leadership towards cooperative development at the Prabumulih City Cooperatives and SMEs Service, as well. Data was collected through interviews, observation, and documentation, while data analysis techniques...

Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Abab Kabupaten Pali

This article aims to examine how much influence motivation and work culture have on employee performance, both partially and jointly. The problem centers on the influence of work motivation and culture and its relationship to employee performance at the Abab sub-district office, Pali Regency. This research used a quantitative approach with 100 respondents selected through...

Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berimplikasi pada tata kelola (governance) desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memperkuat otonomi desa, memungkinkan desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai prinsip good governance. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance masih menghadapi berbagai kendala...

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Perbankan Terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan Tidak Didaftarkan Pada PT Bank Sumut Kota Binjai

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi tidak terdaftarnya akta pemberian hak tanggungan dalam pemberian hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi kreditur perbankan di PT Bank Sumut Kota Binjai. Penelitian hukum sosiologis deskriptif ini menggunakan data sekunder dan primer dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Akta pemberian hak tanggungan yang tidak terdaftar...

Pelanggaran Pemancingan Ilegal oleh Pelaut Tradisional Pantai Labu di Perairan Malaysia: Perspektif Masalah dan Penegakan Hukum

Writing this article aims to find out how law enforcement is viewed from the perspective of problems and also the handling of Illegal Fishing carried out by traditional sailors from Pantai Labu in Malaysian waters. The problem is focused on law enforcement in Malaysian waters against Illegal Fishing by traditional seafarers. In order to approach this problem, a theoretical...

Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Masyarakat

This article or paper aims to describe how the implementation of good governance in improving the quality of public services in society. In addition, good governance in public services is needed because, without good governance, services will not run well. Public service is the provision of services to the community where services are provided according to the needs of each...

Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.0057/PDP-P/2014/PA.YK

Orang yang hilang dalam fikih Islam, atau dikenal sebagai mafqud, merupakan seseorang yang keberadaannya tidak diketahui, sehingga tidak pasti apakah mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Status seseorang yang hilang, apakah masih hidup atau sudah meninggal, harus ditentukan, terutama jika terkait dengan hukum waris. Ahli waris yang hilang tetap memiliki hak terhadap...

Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Realita nya sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mampu mengemban dan melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah sedangkan biaya untuk melanjutkan pendidikan sangat tinggi. Salah satunya hal ini banyak...

Penyelesaian Kredit Macet Terkait Adanya Tagihan Utang Pajak Debitur di Bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin

The implementation of mortgage execution, execution (parate execution) must be based on a promise to sell under one's own power as regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code, so that it is an implementation of an agreement and accompanied by a mortgage deed grosse which is intended For the sake of Justice Based on the Almighty Godhead This research is descriptive...

Sinkronisasi BPJS Kesehatan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah: Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pembeli untuk terdaftar di BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli, menambahkan persyaratan baru. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi keanggotaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah, implementasi persyaratan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota...

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Indonesia

Artikel dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan program pelayanan publik di Indonesia. Data-data dari artikel pada tulisan ini menggunakan penelususran berbasis studi pustaka dengan metode penelitian kualitatif. Secara khusus jurnal ini membahas mengenai pelayanan publik umum nya merupakan sebuah bentuk pelayanan dimana didalamnya terkait sebuah...

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa pada Kinerja Aparatur Desa: Studi Kasus di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo

The leadership style of the village head is very important to the performance of the village apparatus because one of the factors that influence performance is the leadership style. The purpose of this study was to determine the leadership style of the Village Head on the performance of the Village Apparatus, to determine the performance of the Village Apparatus and the...

Pergesaran Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Alas di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara

Masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan, Aceh Tenggara, menjalankan sistem kekerabatan patrilineal dengan menggunakan "marga" sebagai penanda kelompok. Meskipun adat Alas melarang perkawinan semarga, larangan ini mengalami pelemahan akibat pengaruh Islam. Penelitian ini mengkaji regulasi adat, konsekuensi hukum, dan perubahan dalam penyelesaian perkawinan semarga di Aceh Tenggara...

BUDAYA PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana birokrasi pelayanan publik di Indonesia, serta mengetahui bagaimana seharusnya pelayanan publik dilaksanakan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kepustakaan (library research). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kumpulan dari beberapa jurnal dan buku yang terindeks nasional dan internasional yang diakui...

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

This article or article aims to determine the effectiveness of village fund management based on Law No.6 of 2014. The problem is focused on managing village funds that are not running well. To approach this problem, theoretical reference is used theoretical references are used from journal and ebook reference sources and use literature studies. . The data is collected through...

Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan di Dua Desa Sumatera Utara

Health is the most important thing for humans. With health, humans can carry out all activities. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is mandated that health services are one aspect of human rights, as stated in Article 28 H paragraph (1): "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live and to have a good living...

Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum: Kajian tentang Hak Restitusi dalam Kasus Perdagangan Anak

Child trafficking cases are one of the fastest-growing crimes in the world. Lack of education and limited information make them vulnerable to being trapped in human trafficking. In the Indonesian legal framework, human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23...

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Fiduciary Security is a specific property guarantee granting creditors exclusive rights, including the ability to sell the collateral without a court order, known as parate execution, in the event of default. The execution of Fiduciary Security is governed by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Article 15. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019...

Implementasi Asas Nemo Plus Juris Terkait Perbuatan Hukum Atas Tanah di Hadapan PPAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/ PDT/ 2015)

The study explores the implementation of the Nemo Plus Juris principle by Land Deed Officials (PPAT) in Indonesia, focusing on its role in overseeing the transfer of land rights. Analyzing a case study, the research investigates PPAT's responsibilities, the legal certainty ensured by the Nemo Plus Juris principle in land transactions, and the legal analysis of a specific court...

Saksi Pejabat Notaris dalam Persidangan Perdata: Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP Tanggal 05 November 2020

Notaries/PPAT can act as plaintiffs' witnesses if they are aware of incidents that become the core of disputes beyond their notarial duties. This study discusses the presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses based on Civil Law and Law Number 2 of 2014 concerning the position of Notaries. A case study was conducted on the decision of the Semapura Bali District Court...

Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19

The World Health Organization (WHO) stated that today the world is experiencing a Global Pandemic due to the emergence of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The current situation has affected the society which causes casualties and impacts the socio-economic conditions with a decrease in employment. The government plays an important role in overcoming the problems arising from...

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Bersumber Dari Kesepakatan Ahli Waris Yang Dibuat Dihadapan Notaris

This research aims to explore in-depth the registration of the transfer of inheritance rights sourced from an agreement among heirs made before a notary. However, the registration of the transfer of rights, according to Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, can only be registered if proven by a deed made by a land deed official (PPAT...