Jurnal Legal Reasoning

Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.

List of Papers (Total 65)

MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG PADA BARANG MILIK NEGARA BERBASIS ASURANSI ALL RISK DI IBU KOTA NUSANTARA

Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, terdapat banyak aspek yang dimuat dalam hal pengaturan beserta dengan implikasinya, di antaranya yaitu berkaitan dengan tata kelola terhadap Barang Milik Negara. Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara perlu dikelola secara strategis melalui pengasuransian terhadap Barang Milik Negara. Hal ini dimaksudkan guna...

REKAM MEDIS, BUKTI PENETAPAN DALAM PROSEDUR PENANGANAN JENASAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) (ETHICO LEGAL)

Rekam medis, adalah sarana yang dipergunakan oleh para tenaga kesehatan,terutama dokter dan dokter gigi. Dalam rangka pencatatan, atas suatu bentuk dari pelayanan pada pasien yang ia pernah tangani. Kewajiban para tenaga kesehatan, itulah yang menjadikan rekam medis bersifat rahasia. Walaupun demikian rekam medis tetap berfungsi sosial. Belakangan ini terutama dimasa pandemi...

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)

Jual beli melalui e-commerce menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak dapat dipungkiri meningkatkan penjualan pelaku usaha dan memudahkan konsumen dalam bertransaksi pada masa pandemi covid-19 ini. Kemudahan yang didapatkan tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti pelaku usaha nakal yang mengirimkan barang tidak sesuai dan konsumen yang tidak mau membayar...

BESTANDEEL PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT PADA UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DALAM SURAT DAKWAAN (PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM)

Perbuatan pidana atau delik memiliki unsur-unsur yang merupakan terjemahan dari istilah “element” dan “bestandeel”. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan bestandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana...

PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU LEBAH DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN

Masih dianut dan ditegakkannya hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelelawan, pada hakikatnya dijamin oleh UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...

INTERPRETASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM KONTRAK PERDATA INTERNASIONAL

Interpretasi asas rebus sic stantibus pada kontrak perdata internasional merupakan judul dari penelitian ini. Adanya perbedaaan penerapan dalam kontrak perdata internasional yang ada maka dirumuskan dua masalah yakni bagaimanakah hakikat makna asas rebus sic stantibus dan bagaimana penerapan asas rebus sic stantibus pada kontrak perdata internasional. Metodologi penelitian...

IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Perkawinan Anak di Indonesia sudah menjadi gejala sosial, apalagi ketika di masa Pandemi Covid -19 telah memberikan dampak serius terhadap laju penambahan angka perkawinan anak. Beberapa penemuan di lapangan, kasus perkawinan anak meningkat tajam di masa Pandemi Covid -19. Atas dasar itu peneliti akan mempertanyakan Bagaimana implikasi dan implementasi berlakunya Undang-Undang...

FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA

Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan mayoritas wilayahnya adalah perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk melakukan eksploitasi. Hal yang menjadi keresahan selama dekade terakhir adalah maraknya Illegal Fishing di...

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah badan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Bappeda membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Kajian mengenai pentingnya peran Bappeda tersebut akan dibahas dalam artikel ini, dengan fokus pada peran Bappeda Kota...

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTANYA

Modal usaha koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri, utamanya berasal dari iuran para anggota koperasi itu sendiri. Modal pinjaman, antara lain berasal dari pinjaman kepada anggota koperasi itu sendiri pula. Sebagaimana pinjaman pada umumnya, modal usaha koperasi yang berasal dari pinjaman kepada anggotanya, berpotensi terjadi penundaan bahkan gagal...

INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Perkembangan globalisasi membawa berbagai dampak bagi hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian...

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN TERBATAS

Badan usaha merupakan suatu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan usaha yang banyak dimintati saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan khususnya Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai artificial person dalam praktiknya membutuhkan organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masimg organ ini memiliki tugas dan...

HAMBATAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Pada tahun 2020, Indonesia kembali melakukan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Meskipun Pilkada Serentak telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan...

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sesungguhnya dari ketiga unsur yang ada tersebut, khususnya unsur pengusaha dan pekerja sangat rentan terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan...

ARBITRASE ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PANDEMI COVID-19

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era Industri 4.0 berperan sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berdampak terhadap perkembangan sengketa hukum perdata. Sengketa perdata yang dapat terjadi melalui tatap muka, saat ini bisa juga terjadi melalui cyberspace yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase...

PENGELOLAAN BERBASIS GENDER PADA HUTAN KEMASYARAKATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengelola kawasan hutannya dengan program Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan dikelola dengan melibatkan semua kalangan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak terkecuali dengan pelibatan dan partisipasi gender di dalamnya. Penelitian ini menganalisa pada skala gender yang bertujuan...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK FROZEN FOOD TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE

Banyaknya frozen food yang diperjualbelikan secara online harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat, salah satunya yaitu harus mencantumkan nomor izin edar. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan...

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Penangkapan ikan secara ilegal semakin meningkat dengan berbagai modus. Secara internasional di atur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penerapan sanksi pidana badan terhadap Kapal Berbendera Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif...

DAMPAK KETENTUAN OMNIBUS LAW (RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA) TERHADAP KETENTUAN RUMAH SUSUN (THE IMPACT OF THE OMNIBUS LAW ON THE FLATS)

Pada tahun 2020 pemerintah merencanakan melakukan pembantukan Undang-Undang Cipta Kerja. Atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pemerintah merencanakan merubah beberapa undang-undang. Rancangan Undang-Undang Cipta kerja berimplikasi ke Undang-Undang Rumah Susun. Rancangan Undang-Undang Cipta kerja mengubah beberapa materi muatan yang ada dalam Undang...

LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Kratom merupakan tanaman yang mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi, sehingga mengakibatkan efek 13 kali lebih kuat dari morfin, dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. UNODC pada tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Subtances, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor tahun 2016...

MEMANDANG PERMOHONAN UJI MATERIIL HAK SIAR TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Uji materil terhadap hak siar yang diajukan oleh RCTI ke Makhamah Konstitusi terhadap pengaturan penyiaran dengan menggunakan media internet menimbulkan pertanyaan bahwa hal ini bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap warga negara. Padahal kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pengaturan...

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK PROPORSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN SERTA PELAKSANAANNYA

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum...

PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Financial technology (fintech) berkembang pesat di Indonesia termasuk fintech yang berlandaskan Syariah. Kemunculan fintech Syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Syariah. Namun demikian, fintech berbasis Syariah masih menyisakan beberapa masalah. Untuk menjawab problematika ini menggunakan...

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN

Karyawan dalam sebuah perusahaan biasanya diartikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktural. Mereka bekerja di bawah komando para manajer. Posisi karyawan yang pada umumnya ditingkat rendah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Terkadang perusahaan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya seperti melarang karyawan atau...

Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Fenomena Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) menjadi sebuah hal yang banyak diperbincangkan akhir–akhir ini. Banyak yang mengatakan hal tersebut menyimpang dari ajaran agama. Disamping itu juga tidak sedikit yang menyuarakan keadilan untuk LGBT dan mereka mempunyai alasan yang begitu kuat dalam membenarkan hal tersebut. Pembenaran yang kuat didasarkan atas Hak Asasi...