Journal De Facto

Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.

List of Papers (Total 104)

Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertliban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan- aturan...

Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat. Dengan adanya pluralisme hukum juga memiliki kelemahan yaitu membuka peluang...

Realitas Demokrasi Di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang)

Sistem demokrasi di masyarakat adat Ammatoa bukanlah demokrasi dalam pengertian modern seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam...

Fenomena Nikah Sipaindongan Pada Masyarakat Mandar: Studi Teori Fakta Sosial Emil Durkheim

Pernikahan sipaindongan yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) telah lepas kendali dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang berfokus pada tempat yaitu kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Teknik...

Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses...

Legalitas Lelang Sukarela Non - Eksekusi Di Internet Tanpa Melibatkan Pejabat Lelang

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (Lex Specialis) Vendu Instructie dan Vendu Reglement masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga...

Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan Di DPR dan DPD RI

Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukan adanya ketimpangan antara...

Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan...

Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara: Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak

Cattle farming in Bombana Regency is mostly practiced through grazing, which causes social problems in the form of livestock sometimes entering people's gardens and damaging crops. This incident is legally considered as an unlawful act by the livestock owner even though it is not done directly by the livestock owner. On this basis, we conducted research related to how the legal...

Legisme Dan Overregulation Di Indonesia: Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang...

Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikaan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di semua masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan sengketa tanah. Tanah adalah benda tidak...

Upaya Penegakan Hukum Preventif Melalui Peran Pihak Sekolah Terhadap Anak Di Bawah Umur Khususnya Pelajar SMP Yang Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah di Kota Balikpapan

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang dialami oleh pelajar di bawah umur. Selain upaya yang dilakukan pihak kepolisian, pihak sekolah pun melakukan berbagai upaya agar para siswa tidak membawa motor terutama ke sekolah, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak selalu berjalan sesuai...

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY

This study seeks to analyse the constitutional provisions on political neutrality within the framework of Indonesia's democratic process, particularly as it pertains to the establishment and upkeep of a democratic society founded on social fairness and the preeminence of legal principles. This study examines applicable laws, legal theories, and police procedures via a normative...

SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum...

MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep negara hukum di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan historis, undang-undang, konseptual dan komparatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Namun, konsep negara hukum Indonesia mengadopsi beberapa konsep rule of law serta konsep rechtstaat. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang...

ANALISIS KERANGKA HUKUM KEUANGAN ISLAM

Penelitian ini berfokus pada perkembangan dan evolusi kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu. Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia, dimana akan mengeksplorasi peran penting mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Serta implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya...

PERLINDUNGAN HUKUM SEKOLAH RAMAH ANAK

Tujuan penelitina ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pemerintah atas sekolah yang sudah menerapkan ramah anak namun menjadi pusat perhatian dikarenakan banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa...

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Hukum Islam. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat penjelasan mengenai beberapa hak dan kewajiban. Namun, beberapa ketentuan dinyatakan ulang dalam UU Cipta Kerja...

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung...

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN

Fraud merupakan tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan...

PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan...

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara baik dari tingkat pusat sampai daerah bahkan desa. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif bertugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini...

TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS ILLEGAL LOGING OLEH POLISI KEHUTANAN KABUPATEN MAMUJU

Pembahasan ini akan difokuskan pada sisi kejahatan/penyimpangan (kajian kriminologi) memotret fenomena pembalakan hutan illegal (illegal logging). Kejahatan penebangan kayu secara tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Mamuju. Tujuan penelitian...

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM KONDISI DARURAT KESEHATAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat, diantaranya agar tercipta ketertiban, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan, perwujudan nilai keadilan diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum, penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan...

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG EKSEKUSI YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG: Tinjauan Yuridis Perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PN.Bpp.

Peran lelang dalam fungsi publik diantaranya sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement) yang digunakan oleh lembaga perbankan selaku pihak kreditur untuk melakukan eksekusi atas agunan debitur yang kreditnya macet. Penelitian ini membahas pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dilaksanakan melalui KPKNL terdapat permasalahan Pembeli...