Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.

List of Papers (Total 1,240)

IMPEMENTASI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Penyelengaraan pilkada secara langsung memang tidak berjalan dengan begitu mulus. Terkadang juga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang ditimbulkan sebagai dampak penyelengaraan pemilihan. beberapa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung baik itu pelanggaran yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat...

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN TERHADAP KESALAHAN SISTEM OPERASI PERKERETAAPIAN

Persinyalan merupakan perangkat yang mempunyai peran vital dalam pelaksanaan perjalanan kereta api. Kesalahan operasi bisa berdampak buruk bagi penikmat angkutan umum kereta api. Seperti dalam peristiwa kecelakaan Cicalengka pada tanggal 5 Januari 2024. Peristiwa tersebut menimbulkan 33 penumpang menderita kerugian dan empat orang lainnya kehilangan nyawanya. Peristiwa hukum...

TINJAUAN TENTANG BELA NEGARA DI MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 DAN SIYASAH SYAR’IYYAH

Ma’had Al-Zaytun sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam terintegrasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada para santri. Selain mendidik generasi muda dalam aspek keagamaan, Ma’had Al-Zaytun juga berkomitmen membentuk karakter santri yang mencintai tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan memiliki...

ANALISIS SIKAP MASYARAKAT DESA SEMPOR TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI BENTUK PENERAPAN REGULASI PERKAWINAN DI WILAYAH KEBUMEN

Penelitian ini menganalisis sikap masyarakat Desa Sempor terhadap fenomena pernikahan usia dini sebagai bentuk penerapan regulasi perkawinan di Kebumen. Pernikahan dini masih prevalent meskipun terdapat regulasi yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk...

MENGUKUR DAMPAK KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE STUDI EMPIRIS DI PENGADILAN INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan restorative justice studi empiris di pengadilan Indonesia. Pendekatan sistem peradilan pidana tradisional selama ini menjadi fondasi dalam menangani perkara pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berlandaskan prinsip retributif, sistem ini menitikberatkan penghukuman sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelanggaran...

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG KETIDAKSESUAIAN

In making an authentic deed, the Notary must guarantee certainty, order, and legal protection based on Law Number 2 of 2014. This research aims to determine the indicators so that the Notary can be held accountable for the contents of the Authentic Deed he made and explain the form of accountability that can be imposed on Notary regarding the contents of the Authentic Deed, which...

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

One of the phenomena of crime in Indonesia today is cyberbullying. This legal journal aims to find out and analyze criminal law policies in tackling cyberbullying based on current positive law; and regarding the renewal of criminal law policies in an effort to overcome cyberbullying as an effort to protect children in the future. Based on the results and discussion in the current...

IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: (Studi Kasus di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

The background of this research is that women who wear perfume leave the house and work during their mourning (ihdadnya) where in Islam women who are grieving over the death of their husband are prohibited from making up themselves, leaving the house and wearing fragrances which can invite lust. The existence of this study aims to find out how the portrait of the implementation...

PENANGANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS BERBAHAYA ILEGAL TRIHEXYPHENIDYL PASCA PENCATATAN IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui penanganan terhadap peredaran obat keras berbahaya illegal Thrihexyphenidyl pasca pencatatan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan hukum normatif yang berlaku yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari...

TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH DOMPET DHUAFA DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis dalam pengelolaan yang lebih terukur dan profesional. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf melalui PT tidak terlepas dari risiko bisnis yang dapat memengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendirian PT oleh Dompet Dhuafa dalam pengelolaan wakaf...

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab untuk melanggengkan kesejahteraan masa mendatang. Dengan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang beritu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan pengupayaan kesejahteraan anak yang...

PERAN KANTOR HUKUM DWI NGAI SINAGA, S.H, M.H. DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH

Kegiatan sehari-hari baik individu maupun kelompok sering kali melibatkan sengketa di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak-pihak yang terlibat biasanya memilih untuk menggunakan advokat sebagai perwakilan hukum mereka. Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian hukum secara non-litigasi di Law Office Dwi Ngai Sinaga...

IMPLEMENTASI PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PRESFEKTIF PROFESIONALISME DALAM PENEGAKAN KASUS PENGGELAPAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan magang mempunyai tujuan untuk memberi bekal pengalaman dan keterampilan kerja praktis, penyesuaian sikap dalam dunia kerja sebelum mahasiswa...

QANUN JINAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM

Qanun Jinayah adalah hukum pidana yang diatur dalam kerangka syariat Islam, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar Qanun Jinayah, serta penerapannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang menganut hukum ini. Dengan menggunakan metode penelitian...

TINJAUAN PELAKSANAAN REHABILITASI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SUDUT PANDANG PENOLOGI

Artikel ini membahas pelaksanaan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sudut pandang penologi. Isu hukum yang diangkat adalah perlunya perlindungan hak-hak anak selama proses rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi yang ada dan bagaimana pendekatan penologi dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil...

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak mereka, penerapannya dalam proses hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemenuhan prinsip...

URGENSI PEMBARUAN REGULASI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN DEEPFAKE DI INDONESIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PRIVASI

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan kehadiran Artificial Intelligence (AI) dan deepfake menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak privasi. Kemampuan yang dimiliki AI dalam memanipulasi data visual dan audio secara realistis semakin meningkatkan risiko adanya penyalahgunaan, seperti penyebaran misinformasi, pencemaran nama baik, penipuan, hingga eksploitasi non...

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN

Restorative justice sebagai alternatif dalam pemidanaan Indonesia, dengan fokus dimana pergeseran daripada paradigma yang ada sebelumnya yaitu retributif atau menekan pada bagaimana pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera namun cenderung mengabaikan hak-hak korban ke paradigm baru yaitu restoratif yang lebih memperhatikan kedudukan korban dan fokus pada pemulihan keadaan...

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA

In the digital era, cybercrime has dynamically evolved, posing serious threats to individuals, corporations, and governments. Indonesia and Singapore adopt different legal approaches to addressing cybercrime. Indonesia relies on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which is more repressive and faces various implementation challenges, including fragmented...

REFORMASI HUKUM PIDANA NASIONAL: SEBUAH KAJIAN TENTANG EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

This research examines the regulation and concept of capital punishment for corruption crimes in Indonesia and its relevance to criminal law reform. Through a normative juridical approach, this study analyzes Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Law Number 2/PNPS/1964 regarding Procedures for...

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP FENOMENA PENYALAHGUNAAN TABUNG GAS LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fenomena penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi oleh pelaku usaha di Indonesia menciptakan tantangan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Meskipun subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin, praktik ilegal seperti pengoplosan, penjualan di atas harga eceran tertinggi, dan distribusi yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi...

AKIBAT HUKUM PEREDARAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) OPLOSAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN BISNIS

Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Informasi yang akurat, jelas dan jujur ​​mengenai kondisi dan garansi produk/jasa. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen harus dijamin oleh negara. Hal ini memberikan ketenangan bagi masyarakat, termasuk dalam menggunakan produk Liquefied Petroleum Gas...

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA INDONESIA DAN SAUDI ARABIA DALAM STUDI KASUS REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI

Remission or reducing the sentence period is one of the policies in the penitentiary system implemented in various countries, including Indonesia and Saudi Arabia. This study compares the criminal laws of the two countries in the context of granting remissions to convicts in corruption cases. In Indonesia, remissions are given based on statutory regulations, such as the...

PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

The purpose of this study is to analyse the comparative effectiveness of criminal responsibility policies for children in conflict with the law in Indonesia and the United States. Each country has a different juvenile criminal justice system in accordance with applicable legal norms and policies. This research discusses the comparison of juvenile criminal responsibility in...