Jurnal Privat Law

ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.

List of Papers (Total 319)

PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan para mitra pengemudi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi, serta membangun model perlindungan hukum bagi mitra pengemudi yang dapat diterapkan...

EKSEKUSI CASH COLLATERAL DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi Kasus di Bank BPR Intidana Sukses Makmur)

Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana pengikatan cash collateral sebagai jaminan kredit serta bagaimana eksekusi cash collateral apabila debitur wanprestasi di Bank BPR Intidana Sukses Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan...

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam menggunakan layanan peer to peer lending. Penelitian ini adalah penelitian empiris bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara terhadap penerima pinjaman peer to peer lending, penyelenggara peer to peer lending, dan Otoritas Jasa...

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIADAPTASI OLEH DISJOKI UNTUK KONSER BERBAYAR

Artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah problematika perlindungan hukum musik di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersbut terjadi terus menerus dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila lagunya diadaptasi oleh Disjoki untuk konser berbayar tanpa seiijin pemilik hak cipta. Metode yang digunakan dalam artikel ini...

PENERAPAN HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI DASAR HUKUM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan: Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg)

The case that the author will discuss in this article is the decision of the Industrial Relations Court at the Bandung District Court which is registered with case number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. regarding a dispute of interest regarding the 2017 Basic Salary Increase. The interesting thing in this decision is that the Panel of Judges decided by considering customary law as...

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS DALAM MEDIA SOSIAL PINTEREST

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas desain grafis dalam media sosial pinterest ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINTECH LENDING AKIBAT PELANGGARAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN OLEH PENYELENGGARA

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman Fintech Lending akibat pelanggaran asas keamanan dan keselamatan oleh penyelenggara dalam hal penagihan pinjaman yang kerap dilakukan dengan pencemaran nama baik dan ancaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan...

TRANSPARANSI PADA LAYANAN PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

This article aims to examine the importance of transparency in health insurance company services from the perspective of consumer protection law. This research is a doctrinal research that studies the purpose of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. The results showed that health services are very important basic needs and human...

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK KONSUMEN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS POP-UP STORE

This article examines the problems of consumer protection against consumer rights with pop-up stores as an alternative to online shopping that can be done in terms of overcoming violations of consumer rights and solutions that can be done to protect consumers against the disadvantages of online shopping. This research is a normative legal research that is descriptive and applied...

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN INDONESIA

This articles aim to identify legal problems in the use of Blockchain technology in the financial services industry in Indonesia. In addition, this study also analyzes theurgency of forming laws and regulations on Blockchain technology in the Indonesian financial services industry sector. This type of research is normative legal research. The research approach used in this...

IMPLEMENTATION OF THE SETTLEMENT OF MSME BAD LOANS BASED ON POJK NUMBER 11 OF 2020 DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC (STUDY AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SURAKARTA)

This article aims to review legal issues regarding the implementation of the settlement of MSME bad loans based on Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 11 of 2020 at PT. Bank Rakyat Indonesia and constraints in the implementation of bad credit settlement due to Covid-19 and alternative solutions. To achieve this goal, then empirical legal research is conducted...

IMPLEMENTASI ASAS IN BEZIT STELLING PADA CASH COLLATERAL SEBAGAI JAMINAN ATAS PERJANJIAN KREDIT (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Bojonegoro)

AbstractThis Articles aims to analyze the implementation of in bezit stelling principle on cash collateral as collateral for credit agreements and the execution of cash collateral by analyze first the implementation of credit agreements. This study belongs to empirical law research that is descriptive in nature. The data was obtained from primary and secondary data. Considering...

PENAMBAHAN PERYSARATAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Procurement of goods and services should be carried out with the spirit of creating fair competition and should involve as many business entities as possible with equivalent classifications and types of businesses. Additional requirements in construction job tenders are typically motivated by the client's desire to secure credible and quality suppliers of goods/services. However...

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KONTRAK PENGELOLAAN DANA KAITANNYA MANAJER INVESTASI MELANGGAR KETENTUAN POJK NOMOR 43/POJK.04/2015 TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN

This article describes and examines the problem of first the conflict which is the position of investor in Discretionary Fund based on POJK Number 43 / POJK.04 / 2015. Second, the form of investors legal protection in the Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest. This...

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA KASUS PERSEKONGKOLAN GABUNGAN TENDER

This article discusses law enforcement challenges related to joint tender conspiracies. The number of tender conspiracy instances has not decreased because to law enforcement deficiencies. Thus, a justice collaborator is required to provide conspiracy case facts. Law enforcement improves in the case. This article addresses problem formulation. First, how is Indonesian joint...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN CASH COLLATERAL KETIKA DEBITUR WANPRESTASI

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan cash collateral ketika debitur wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan...

KEABSAHAN PURCHASE ORDER BERBAHASA ASING SEBAGAI PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

This article describe, first, the validity of a foreign language purchase order as a sale and purchase agreement. Second, the legal consequences of violating Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, as well as the National Anthem. This type of article is normative that is prescriptive and applied. The type of data used is secondary...

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SAH TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF)

AbstractThis article examines the form of legal protection for registered trademark rights holders against the existence of a passing off action along with what legal remedies can be taken by the aggrieved parties for the existence of this passing off act. So that through mechanisms both in litigation and non-litigation, it is hoped that it can provide justice for the aggrieved...

PENUNDAAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dan apakah pandemi COVID 19 dapat dijadikan alasan penundaan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang...

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MENINGGAL

AbstractThis articles aims to analyze the construction of the legal relationship between testator, heirs, and the state as well as to study and analyze the form of accountability for state losses that have been caused by criminal offenders who have died in court proceedings. The research method is using normative legal research with statute approach, case approach, and conseptual...

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL DI MARKETPLACE

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang menjadi penghalang dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi penjual di marketplace. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang...

DAMPAK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang menganalisa perbandingan skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) Cost Recovery dan Gross Split dan dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DARI SITA EKSEKUSI PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb)

AbstrakAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur atas haknya terhadap objek hak tanggungan, ketika dieksekusi oleh pihak lain. Penelitian ini 2 merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik...

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA

AbstractBusiness dispute resolution plays a crucial role in the legal and economic development of a country. Investors will try to invest when the conduciveness of a country shows its role. One of the benchmarks for the ease of investors entering Indonesia includes 10 indicators as stated by the World Bank in its survey. For this reason, this study will discuss the government's...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN MEREK TERKENAL MENJADI MEREK GENERIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

This articles aim to determine the legal protection of well-known trademark into generic trademark in the Intellectual Property Law system in Indonesia. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials that are collected by using literature study techniques. The...