The objectives of this study were to determine and examine the factors causing differences in the regulation of imported goods in the form of new goods as shown in the existing differences between the law and Regulation of the Minister of Trade with the Regulation of the Minister of Finance as well as the efforts to harmonize and synchronize the differences found in the...
The ability of judges to make decisions is acquired from their experiences during the career that they have undergone. The problems formulated in this study were, first why is it necessary to improve the competence of judges through trainings of judges? Second, how is the model of judge competence improvement program aimed to create professional and authoritative judges with high...
Consumers and business actors as seekers for justice for peace consider the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as a peace agreement letter containing the values of justice for peace. The problem analyzed in this research was the achievement of justice for peace in the decision of BPSK in Jakarta in decision No. Reg. 004/REG/BPSK-DKI/I/2016 dated January 22...
Resolution of alleged tender conspiracy based on Law no. 5 of 1999 and Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 has resulted in different decisions. This can be seen in the case of the conspiracies of the tender of the sales of two VLCC tankers Hull 1540 and 1541, Indomobil tender on May 30, 2002, procurement of legislative election ink in 2004, and electronic ID...
The blueprint of the ASEAN Economic Community (AEC) 2025 is adopted by ASEAN members on November 22, 2015. To discuss this issue, this paper focused on analyzing any challenges in achieving legal coherence in terms of brand and trade among the ASEAN countries and analyzing the principles and strategies to create legal coherence in terms of brand and investment laws in ASEAN...
Fish laundry or commonly known as fraud of fish origin or theft of fish in trade is to hide the origin and procedure of how fish is caught through unlawful processes such as IUU fishing or fisheries crime. The objective of this study was to answer two questions about: first, to what extent is the implementation of trade regulation in fisheries in order to prevent fish laundry in...
This research had two objectives: first to explore the opinions of Aceh community, especially those who lived in Gampong (village) area, about the implementation of customary court in Gampong and second to illustrate the dispute resolution models used by the Gampong Customary Court and any considerations underlying its judgment in making decisions. This was a qualitative research...
One of the scopes of freedom of contract is to freely determine with whom a person makes an agreement. In terms of renting a boarding house in Indonesia, it is often found that the owners of boarding houses only allow Muslim tenants by installing a sign saying "Terima Kost Muslim". The objective of this study was to examine the issues of: first, the meaning of freedom to choose...
The main problems in this research were, first, how is the participation of local governments in realizing children-friendly city/district (KLA) in Indonesia. Second, what are the factors that affect the local governments in realizing children-friendly city/district in Indonesia. This was a normative legal research; legal materials were analyzed using descriptive qualitative...
Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan MK tidak boleh dianulir atau bahkan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan...
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu...
Penelitian ini mengkaji tentang penyebab sulitnya amendemen kelima UUD 1945 dan mengkaji cara lain untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup tanpa melalui prosedur formal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, sosiologis, politik, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan...
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimanakah implikasi UU Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi PTUN, apakah keberadaan UU Administrasi Pemerintahan memperlemah atau memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan? 2) Apakah perlu dilakukan upaya penguatan fungsi PTUN seiring dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN setelah berlakunya UU...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui persyaratan dan mekanisme pemilihan calon Ketua Partai Golkar dan PPP, sekaligus mengevaluasi mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PPP agar dapat memberikan kelancaran dalam proses suksesi kepemimpinan guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan. Fokus penelitian ini adalah (1...
Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni pertama bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?, kedua bagaimanakah implikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengembangan model...
AbstrakMahkamah Konstitusi menetapkan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah sebagai hak konstitusional. Padahal, kedua hak tersebut tidak tercantum dalam UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Mahkamah Konstitusi mengangkat hak tersebut menjadi hak konstitusional serta pendekatan penafsiran yang digunakan. Penelitian...
Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjawab dua rumusan permasalahan, pertama, bagaimana kebijakan Presiden Trump terkait pelarangan imigran Muslim untuk tinggal di Amerika Serikat dari perspektif hukum dan HAM Internasional, dankedua, bagaimana respon dan upaya masyarakat AS terhadap nasib imigran Muslim di AS. Metode penelitian yang digunakan adalah...
Penelitian ini mengajukan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut. Pertama, bagaimana kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan hukum Islam. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris ditinjau dari aspek hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum...
Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, siaran langsung proses peradilan pidana dalam pendekatan perundang-undangan, kedua, batasan asas persidangan terbuka untuk umum dalam konteks penyiaran oleh media. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, proses siaran langsung tidak dilarang secara eksplisit dalam peraturan...
Peralihan tanah yang belum bersertifikat rawan menimbulkan sengketa apabila PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menganalisis, pertama, apakah Peraturan Jabatan PPAT telah menerapkan prinsip kehati-hatian? Kedua, bagaimana prinsip hehati-hatian PPAT dalam peralihan tanah yang belum bersertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum...
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah memberikan keleluasan bagi pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi terkait penggunaan anggaran negara maupun daerah. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pola pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang telah menerbitkan diskresi serta upaya dan batasan dalam menerbitkan suatu diskresi oleh pejabat pemerintahan agar...
Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ada asumsi berkembang bahwa dalam penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara dan kerugiannya dikembalikan persoalan menjadi selesai. Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini mengkaji bagaimana menyelesaikan...
Penelitian ini mengkaji perbandingan model dan kewenangan judicial council di Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia serta analisisnya terhadap Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama...
Islam menegaskan nilai-nilai keluhuran ilahiah sebagai landasan dalam praktek bisnis bagi pelaku bisnis muslim. Namun demikian, tidak sedikit pelaku bisnis yang cenderung mempraktikkan bisnis yang merugikan bagi orang lain bahkan terhadap lingkungan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan. Pertama, bagaimana prinsip dasar praktik bisnis dalam Islam? Kedua, apakah kerangka...