“MENJADI INDONESIA” DI TAHUN 1950-AN: SAUTI, TARI SERAMPANG XII, DAN KEBANGKITAN MELAYU DI SUMATRA UTARA

“MENJADI INDONESIA” DI TAHUN 1950-AN: SAUTI, TARI SERAMPANG XII, DAN KEBANGKITAN MELAYU DI SUMATRA UTARA1 “BECOMING INDONESIA” IN 1950s: SAUTI, SERAMPANG XII DANCE, AND MALAY’S AWAKENING IN NORTH SUMATRA Nasrul Hamdani Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Mulia, Banda Aceh 23123, Indonesia Diterima tanggal 27 Februari 2020 Disetujui tanggal 18 Mei 2020 ABSTRACT In Indonesian history, 1950-1963 was labeled the most dynamic period. At the time, the national integration that was represented by the term of Berdikari (acronym from berdiri di atas kaki sendiri) as an “ideology” for forming national economic, nationalizing foreign company, and subdueing local rebellions took shape. In this process, the role of cultural activists even became more important, especially in their efforts to represent local culture at the national level, while they were challenged by central and local conflict of interests at the same time. By taking Sauti, one of these Malay cutural activists, as a case study, this research aims to understand Sauti’s struggle in representing Malay culture, especially the dance of Serampang XII as a product of “national culture”. By implementing historical method, data were acquired mainly by documentary sources and in-depth interviews. This research indicates that the role and contribution of Sauti were decisive in promulgating Serampang XII. Nevertheless, he faced some challenges from Malay people and the Malay Sultanate which claimed itself as the owner of Malay great tradition. Keywords: Malay, Sauti, Malay performing arts, and ‘becoming Indonesia’. ABSTRAK Dalam sejarah Indonesia, tahun 1950-1963 disebut sebagai periode paling dinamis. Pada masa ini, integrasi nasional yang dilandasi asas Berdikari (akronim dari berdiri di atas kaki sendiri) sebagai “ideologi” utama dalam pembentukan ekonomi nasional, menasionalisasi perusahaan asing, dan menumpas pemberontakan daerah mulai terbentuk dengan jelas. Dalam proses ini, peran penggiat kebudayaan daerah menjadi penting terutama dalam usaha-usaha merepresentasikan daerah di tingkat nasional, sementara pada saat yang sama berhadapan dengan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah. Dengan mengambil Sauti, tokoh penggiat kebudayaan Melayu, penelitian ini bertujuan memahami perjuangan Sauti dalam 1 Risalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) se-Indonesia, Bandung, 9-12 Juli 2012; belum pernah diterbitkan. 147 DOI: 10.33652/handep.v3i2.111 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya 148 Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 147-172 merepresentasikan kebudayaan Melayu sebagai produk “Kebudayaan Nasional”. Dengan pendekatan sejarah, sebagian besar data diperoleh melalui sumber-sumber dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini ingin menunjukkan peran dan kontribusi Sauti yang menentukan dalam penyebarluasan Serampang XII. Namun dalam upaya itu, ia menghadapi tantangan dari sesama orang Melayu dan kesultanan Melayu yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebudayaan besar Melayu. Kata kunci: Melayu, Sauti, seni pertunjukan Melayu, dan ‘menjadi Indonesia’. A. PENDAHULUAN Integrasi nasional, diiringi penguatan semangat untuk mandiri dengan jargon Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), menjadi ciri penting kebijakan Indonesia selama periode 1945-1949. Jargon penuh semangat ini kelak mendorong kesadaran baru dan mendasari kebijakan nasional sepanjang 1950-1965, mulai dari program Ekonomi Benteng, nasionalisasi perusahaan Belanda yang oleh Sutter dalam Kerkhof 2005:181 disebut Indonesianisasi, operasi penumpasan pemberontakan daerah, inisiasi New Emerging Forces bagi dunia, serta gagasan pembentukan Kebudajaan Nasional. Rangkaian kebijakan nasional itu terhubung dan kelak menjadi kata kunci untuk merekonstruksi rentetan peristiwa pada periode paling dinamis dalam sejarah Indonesia (Vickers 2008:67-68). Satu peristiwa penting dan berdampak luas bagi kegiatan kebudayaan hingga kini ialah wacana pembentukan dan aktualisasi wacana Kebudajaan Nasional. Wacana yang diinisiasi sastrawan lintas ideologi yang kelak dikenal sebagai Angkatan ‘45 ini melalui “Surat Kepercayaan Gelanggang” (SKG) menjadi landasan sejarah, politik, sekaligus ideologis dalam proses perumusan Kebudayaan Nasional (Lindsay dan Liem 2011). Pandangan teoretik dan empirik mengenai wacana pembentukan dan aktualisasi Kebudayaan Nasional ini cenderung direpresentasikan pada dinamika di Jakarta serta “pertarungan” antara Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) yang berpaham realismesosialis dan condong pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sastrawan dan seniman di luar Lekra yang menandatangani risalah Manifes Kebudajaan (Moeljanto 1995; Supartono 2000). Oleh penggiat Lekra, nama Manifes Kebudajaan ini disingkat secara agitatif sebagai Manikebu atau manikebo yang merujuk pada “air mani kerbau” . Pertarungan Lekra dengan Manikebu ini entah mengapa telanjur jadi representasi utama dalam narasi sejarah kebudayaan dalam periode 1950-1965. Padahal “pertarungan” itu baru benar-benar terjadi pada 1963, tidak lama setelah risalah Manifes Kebudayaan dimuat dalam Berita Republik dan Sastra pada Oktober 1963 (Moeljanto 1995) atau sekira tiga belas tahun setelah pernyataan SKG. Pemuatan empat poin Manifes penggiat DOI: 10.33652/handep.v3i2.111 “Menjadi Indonesia” di Tahun 1950-an”: Sauti (Nasrul Hamdani) kebudayaan non-Lekra itu langsung membelah seniman dan sastrawan atau siapapun penggiat kebudayaan masa itu secara vis-à-vis. Penting untuk diketahui, bahwa para penandatangan SKG yang dipandang monumental oleh kalimat “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini akan kami teruskan dengan cara kami sendiri” adalah Asrul Sani (kelak mendirikan Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia atau Lesbumi pada 1962), Sitor Situmorang (kelak mendirikan Lembaga Kebudajaan Nasional/LKN), Rivai Apin, Basuki Resobowo, dan Pramoedya Ananta Toer. Tiga orang terakhir ini kemudian menjadi tokohtokoh Lekra yang berpengaruh besar (Lindsay 2011a:6,12-14). Namun setelah Oktober 1963, Asrul Sani dan Sitor Situmorang bersimpang jalan dengan Rivai Apin, Basuki Resobowo, dan Pramoedya Ananta Toer. Perhatian pada pertarungan LekraManifes Kebudayaan serta polarisasi akibat pertarungan itu membuat peristiwa kebudayaan lain terutama perkembangan budaya pop yang berlangsung antara 1950-1963 luput dari perhatian. Satu alasan mengapa perkembangan kebudayaan masa itu berpusar pada satu poros ialah karena tokoh-tokoh dua kelompok penggiat kebudayaan itu menaruh perhatian dan berkonsentrasi pada dua bidang yang sama, yaitu sastra dan seni rupa. Dua bidang ini (lebih) dipandang sebagai arena budaya tinggi (Lindsay 2011a:6). 149 Hal ini menjelaskan mengapa seranganserangan Lekra yang disokong penguasa tertuju para sastrawan, seniman dan/atau para penulis dari kelompok Manifes Kebudayaan seperti H.B. Jassin, Hamka, Taufik Ismail, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Id (...truncated)