Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Page 185-204 P-ISSN: 2829-1042 https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1624 E-ISSN: 2829-0666 Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna) Burhanuddin Abd. Gani, Nahara Eriyanti, Putri Ramadhani Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh Email: , Abstract: In the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, article 15 letter (d) states that examining a child for whom a marriage dispensation is requested may seek a recommendation from a psychologist or professional Social Worker Doctor/Midwife, Social Welfare Personnel, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). , Indonesian/ Regional Child Protection Commission (KPAI/KPAD). However, in reality the implementation of the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision with Case number 5/ Pdt.P/2021/Ms.Bna, the Judge granted the petition for a marriage dispensation by the applicant without fulfilling the conditions stated in article 15 in letter (d). In addition, in the community, parents who marry off their children have not reached the age stipulated by law, and without a recommendation letter from a doctor, even though it is very important for the reproductive health of the prospective bride. The question in this thesis research is the first dispensation for marriage according to PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage against underage women, and the second consideration of the judges of the Banda Aceh syar'iyah court in granting requests for dispensation for marriage to underage women. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the marriage dispensation according to PERMA No. 5 of 2019 regarding guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage is that the application can be submitted for those who are not of the age in accordance with statutory regulations no. 16 of 2019 regarding amendments to law no. 1 of 1974. And the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage without fulfilling the conditions stipulated in PERMA No. 5 of 2019 in article 15 letter d because these conditions are supporting conditions, this can be seen from the age of the applicant because of concerns that occur in the reproduction of the woman because she is still a minor. Keyword: Judge's Guidelines, PERMA, Marriage Dispensation Abstrak: Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari priskolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga 186 Burhanuddin Abd. Gani, & Putri Ramadhani: Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin….… Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlinduangan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Namun kenyataannya implementasi putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, Hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon tanpa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 15 pada huruf (d). Selain itu di masyarakat juga masih terjadi kepada orang tua yang menikahkan anaknya belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter, padahal sangat penting bagi kesehatan reproduksi pada calon mempelai perempuan. Adapun pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah yang pertama dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap wanita di bawah umur, dan kedua pertimbangan hakim mahkamah syar’iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap wanita dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah bahwa permohonan tersebut dapat diajukan bagi mereka yang belum berumur sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa memenuhi syarat yang telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 15 huruf d karena syarat tersebut merupakan syarat pendukung, hal tersebut dapat dilihat dari usia pemohon karena kekhawatiran yang terjadi pada reproduksi si perempuan karena masih di bawah umur. Kata Kunci: Pedoman Hakim, PERMA, Dispensasi Kawin A. Pendahuluan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu dalam KHI juga disebutkan bahwa usia dalam perkawinan dalam pasal 15 adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 1, No. 2, Desember 2021 187 Burhanuddin Abd. Gani, & Putri Ramadhani: Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin….… telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun1 Didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari priskolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlinduangan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).Namun kenyataannya implementasi putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, Hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon tanpa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 15 pada huruf (d). Selain itu di masyarakat juga masih terjadi orang tua menikahkan anaknya belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter, padahal sangat penting bagi kesehatan reproduksi pada calon mempelai perempuan. Didalam perkara tersebut dijelaskan bah (...truncated)