Evaluasi Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis

JEECOM, Vol. 5, No. 1, April 2023 91 Evaluasi Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis 1, Mrabawani Insan Rendra1 Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro E-mail: Abstrak—Perkembangan perkotaan menyebabkan berkembangnya bidang tanah di Desa atau Kelurahan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Untuk mengoptimalkan pendapatan pendapatan daerah, perlu adanya pemutakhiran Objek PBB-P2. Oleh karena itu bidang tanah menjadi fokus utama untuk di evaluasi karena menjadi penentu dalam penelitian objek PBB-P2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi objek PBB-P2. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan sistem informasi goegrafis dan deskriptif kuantitafif. Hasil menunjukkan bahwa Desa Tapelan memiliki dua jenis perubahan, yaitu pemecahan dan penggabungan. Prosentase perubahan terdapat pada masing-masing blok. Evaluasi dengan menggunakan sistem informasi geografis sangat efektif jika digunakan untuk mengevaluasi PBB-P2. Kata kunci : PBB-P2, Objek Pajak, SIG, Evaluasi Pajak Abstract— Urban development causes the development of land in the Village. This also affects changes in the field of Urban Land and Building Tax (PBB-P2). To optimize regional income, it is necessary to update the PBB-P2 object. Therefore land parcels are the main focus for evaluation because they are a determinant in researching PBB-P2 objects. The purpose of this research is to evaluate PBB-P2 objects. The method used is a geographic information system approach and quantitative descriptive. The results show that Tapelan Village has two types of changes, namely splitting and merging. The percentage of change is in each block. Evaluation using a geographic information system is very effective when used to evaluate PBB-P2. Keyword: PBB-P2, Tax Object, GIS, Tax Evaluation I. PENDAHULUAN Pajak yang merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam menentukan penerimaan pajak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh politik, sosial, ekonomi serta perkembangan teknologi informasi. Reformasi dimulai sejak tahun 1983 hingga tahun 2009 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Reformasi pajak juga harus memperhatikan apek keadilan, daya saing ekonomi dengan negara pesaing, biaya yang efisien serta kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaannya [1]. Peraturan perundang-undangan juga harus disederhanakan agar mudah dimengerti oleh rakyat Indonesia [2]. Untuk melaksanakan pungutan pajak yang optimal diperlukan dukungan diantaranya organisasi, teknologi informasi serta basis data, sumber daya manusia, proses bisnis dan peraturan yang mewadahi [3]. Mrabawani Insan Rendra: Evaluasi Perubahan Objek Pajak … Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah [4]. Dengan demikian, penerimaan pajak dan restribusi daerah diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD dalam mencapai pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Pelimpahan kewenangan dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah cara dalam pengoptimalan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) [5]. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah [6]. Namun pemerintah daerah selaku pemegang otoritas harus mampu melaksanakan dan mempersiyapkan adanya pelimpahan tersebut. Dalam pengelolaan PBB-P2 terdapat perangkat yang harus diperhatikan, diantaranya pemutakiran data spasial serta informasi objek dan subyek pajak yang mana sebagai tertib administrasi dalam pengelolaan pajak [7]. Dalam pengelolaan PBB-P2 memiliki tiga komponen diantaranya Objek, Subjek dan Nilai Tanah. Pengertian objek yaitu bumi dan bangunan yang telah lama dikuasai, sedangkan subjek adalah orang atau badan secara nyata menguasai hak atas bumi maupun bangunan. Kemudian nilai tanah merupakan biaya yang wajib dibayar oleh subjek pajak atas penguasaan objek pajak. Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah, berpengaruh pada nilai tanah dan objek serta subjek yang semakin bertambah [8]. Dengan demikian perlu adanya pemutakiran dalam penerimaan PBB-P2. Perkembangan kawasan pinggiran kota yang ditandai dengan meningkatnya pola penggunaan lahan, mengakibatkan nilai lahan semakin meningkat [9]. Adanya perubahan penggunaan lahan mempengaruhi kualitas data serta nilai tanah, dengan demikian pemutikaran data harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah [10]. Hal tersebut akan berpengaruh pada informasi dan kualitas data, yang mana menjadi dasar untuk penetapan nilai lahan pada PBB-P2. Adanya evaluasi kualitas data, untuk menyetarakan data administrasi lahan baik pada kualitas data spasial maupun tekstual [11]. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi PBB-P2 untuk mengoptimalkan PAD. Study terdahulu menyatakan tentang metode dalam pemutkhiran kualitas data spasial. Dalam mengevaluasi kualitas data spasial PBB-P2, penggunaan citra satelit dengan resolusi tinggi mampu untuk digunakan [4]. Penggunaan citra satelit resolusi dengan tinggi memenuhi standart dalam pemutakiran data spasial PBB-P2 [12]. Meskipun citra satelit dengan resolusi tinggi mampu digunakan dan memenuhi E-ISSN 2715-6427 92 JEECOM, Vol. 5, No. 1, April 2023 standart, tetapi harus menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat dalam menentukan dan bidang tanah yang akan dievaluasi [13]. Pengguaan GIS dalam pemutakhiran data PBBP2 juga sanagat efektik, mengingat memberi gambaran lokasi terkait dengan perubahan bidang tanah. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi perubahan objek PBB-P2 untuk mengoptimalkan PAD. II. DATA DAN METODE Penelitian ini menggunakan data Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2, Peta blok PBB-P2. Lokasi penelitian terletak di Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jumlah Wajib Pajak yang terhitung pada DHKP yaitu 893 wajib pajak yang terbagi menjadi 5 blok wilayah administrasi PBB-P2. Sedangkan secara adminstrasi, Desa Tapelan memiliki 2 Dusun, yaitu dusun Dukuhan dan Dusun Pelan yang memiliki 2 RW serta 13 RT dengan luas wilayah 189,45 ha. Adapun peta wilayah administrasi Desa Tapelan dijelaskan pada Gambar 1. Hasil identifikasi bidang tanah yang berbeda adanya pemecahan hampir merata pada setiap blok. Untuk lebih jelasnya sebaran bidang tanah yang berbeda pada masingmasing blok, dijelaskan pada Gambar 2. Gambar 2. menunjukkan perbedaan bidang tanah terkait dengan adanya pemecahan. Perbedaan bidang tanah adanya pemecahan paling tinggi pada blok 4 (...truncated)