Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Volume 4 Nomor 1 November 2023 JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani1, Sandi2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Alamat : Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tentang Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kebijakan Pengawasan adalah ketetapan yang dibuat untuk usaha guna mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan. Kebijakan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar dan perencanaan yang dirancang sebagai sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut. Serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bahwa semua sumber daya dan organisasi telah digunakan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Teknik pengambilan data sekunder dan data primer menggunakan teknik wawancara, dan angket, dimana populasi penelitian adalah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 30 orang. Metode Analisa digunakan Analisa Korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa semakin baik Kebijakan Pengawasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam dimensi Sistem dan cara kerja, Perbaikan kesalahan kerja, Prosedur atau kebijaksanaan, Konpensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Faktor kebijakan pelaksanaan Sistem dan cara kerja, Perbaikan kesalahan kerja, Prosedur atau kebijaksanaan, Konpensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Kata Kunci: Kebijakan Pengawasan, Pelayanan Publik PENDAHULUAN Implementasi publik yang akurat dan tranparansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perlu dukungan Kebijakan Pengawasan yang baik dan tepat dalam mewujudkan pelayanan publik sebagai sentral pelayanan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 372 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi Kebijakan Pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan Kebijakan Pengawasan dipandang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan publik atau sejauh mana Kebijakan Pengawasan memberikan peluang terhadap pelayanan publik secara baik dan tepat terhadap pelayanan kantor Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani kepentingan publik, khususnya di bidang Perhubungan dan Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Publik yang terdapat pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara penting diketahui dan memberikan pemahaman dalam pengembangan kenyamanan dan aksessibilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Melalui pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa rendahnya Kebijakan Pengawasan mengakibatkan dampaknya pada belum terlaksana pelayanan publik dengan baik hal ini terindikasi bahwa Tata Kerja yaitu cara-cara pelaksanaan kerja yang seefesien mungkin atas sesuatu dengan mempertimbangkan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Tata Kerja, Perosedur Kerja dan Sistem Kerja penting artinya sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan ke dalam kegiatan- kegiatan pelaksanaan yang nyata dan melembaga. Berdasarkan uraian-uraian di muka, peneliti tertarik melakukan penelitian mengangkat dengan judul Kebijakan Kebijakan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. METODE PENELITIAN Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti adalah instrumen. Validitas dan metodemetode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemapuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Suyanto, 2011:168-169). Penelitian ini dilakukan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utar. Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi 373 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi Sumatera Utara, berjumlah 30 orang. Metode Analisa digunakan Analisa Korelasi Product Moment. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Jumlah pegawai pria 20 orang atau 66.66% dari seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pegawai wanita sebanyak 10 orang atau 32,34%. Data ini mencerminkan pegawai pria pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dari pada pegawai wanita. Pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun berjumlah 19 orang atau 66,33% dari seluruh jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Data ini sekaligus mencerminkan pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun lebih banyak dari pada usia lainnya. Pegawai dengan Pendidikan S-1 berjumlah 18 orang atau 60.00% dari seluruh sampel pegawai. Data ini sekaligus mencerminkan pegawai berpendidikan S-1 lebih banyak daripada lainnya. Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan Dari perhitungan di atas dapat diketahui rata-rata jawaban responden terhadap variabel bebas (X) kebijakan pengawasan adalah 29.16 tergolong pada kategori tinggi berada pada Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi. Berdasarkan rumus, maka panjang interval adalah 0.66. Melalui pengelolaan arsip yang dilakukan kantor dapat mempermudah dapat diketahui jumlah skor jawaban 10 item angket adalah 1076 dari 30 orang responden Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan dengan rata-rata jawaban respoden adalah 2,90, tergolong kategori tinggi artinya Kebijakan Pengawasan diterapkan adalah baik dan tepat dalam mendukung pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dari perhitungan di atas dapat diketahui rata-rata jawaban responden terhadap variabel Terikat (Y) Pelayanan Publik adalah 29.78 tergolong pada kategori tinggi Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi. 374 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Pr (...truncated)