ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019 Artikel ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA JURIDICAL ANALYSIS CONCERNING MANAGEMENT OF SOLID MEDICAL WASTE INCOMMUNITY HEALTH CENTER TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT BABULU PENAJAM PASER UTARA REGENCY Muhammad Agus Irawan 1, Susilo Handoyono 2, Elsa Aprina3 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikapapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur E-mail : ABSTRAK Puskesmas memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa Puskesmas dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan. Sedangkan dampak negatif yang diakibatkan dari pelayanan kesehatan adalah sampah/limbah yang dapat menyebabkan penyakit dan pencemaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum puskesmas yang tidak memiliki pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu, serta bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu dalam mengurangi pencemaran dilingkungan akibat pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asasasas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum puskesmas yang tidak memiliki pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu, jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata maupun administrasi. Kata Kunci: Limbah Medis, Pengelolaan Limbah Medis Padat, Pertanggungjawaban Hukum ABSTRACT Community Health Center maintaining and enhance a healthy environment by standards and requirements. Health services provided by several Community Health Center can have positive and negative impacts. The positive impact is to increase the degree of public health and increase public knowledge in the health field. While the negative impacts resulting from health services are rubbish/waste that can cause disease and pollution. The formulation of the problem in this study is how is the legal responsibility of a health center that does not have solid waste management produced by Babulu Community Health Center Technical Implementation Unit, and how are the obstacles faced by the Babulu Community Health 1 2 3 Mahasiswa Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum 1 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019 Artikel Center Technical Implementation Unit in reducing environmental pollution due to waste management. The research method used in this study is to use an empirical juridical approach, which means that in analyzing legal issues based on the principles of law and legal principles relating to the problem being investigated. In conducting this research the author is also supported by conducting direct interviews related to the problem being studied. Based on research results it can be concluded that the legal liability of health center which does not have solid waste management produced by Babulu Community Health Center Technical Implementation Unit, clearly violates the criminal, civil and administrative liability laws. Keywords: Medical Waste, Solid Medical Waste Management, Legal Responsibility 2 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019 Artikel I. Pendahuluan A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai supremasi hukum di Indonesia mengamanatkan kepada seluruh masyarakat agar melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lain. 4.Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang berada di wilayah kecamatan untuk melaksanakan tugastugas operasional pembangunan kesehatan. Sebagai sarana pelayanan umum, Puskesmas memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa Puskesmas dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan. Sedangkan dampak negatif yang diakibatkan dari pelayanan kesehatan adalah sampah/limbah yang dapat menyebabkan penyakit dan pencemaran. 5 Pengelolaan limbah medis yang kurang baik dapat membahayakan masyarakat, misalnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara limbah padat medis seperti jarum-jarum, kantong urin, dan produk darah, botol infus, ampul, botol bekas injeksi, kateter, plester, dan masker yang dilakukan dibakar di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan tempat terbuka mengakibatkan resiko tinggi infeksi dan hasil abu pembakaran sangat tajam, di mana kurangnya efektivitas pengelolaan limbah medis padat mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar, terutama kualitas kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya maupun mutu kesehatan pasien di Puskesmas tersebut. Hal ini terjadi antara lain karena pembakaran yang dilakukan dengan pembakaran di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Hasil pembakaran yang mempunyai kadar logam berat yang cukup tinggi karena abu tersebut mengandung unsur-unsur 5 4 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Erlangga, 2004), hlm.4. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Sistem Kesehatan Nasional,” DepKes RI, Jakarta, 2004, hlm 118. 3 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019 Artikel kimia, kaca dan logam sehingga tidak terjadisublimasi. 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 Ayat 1 (...truncated)