PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN

Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020 Artikel PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN THE ROLE OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT OF MOTOR VEHICLES THAT CHANGED THE FUNCTION OF MARKET FACILITIES IN BALIKPAPAN CITY Eko Fredianto1, Susilo Handoyo2, Sri Endang Rayung Wulan3 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia. Email: , , ABSTRAK Latar belakang masalah penelitian ini adalah telah banyak ditemukan dihampir setiap pasar maupun komplek perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun komplek perdagangan tersebut. Satuan polisi pamong praja yang sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang berdagang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang bermotor yang mengubah fungsi fasilitas pasar di Kota Balikpapan, disini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu membandingkan laporan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta dengan melakukan wawancara untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan norma yang diatur, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kata Kunci : Pamong Praja, Penegakan Hukum, Fungsi Pasar ABSTRACT The background of this research is Have been found in almost every of the market who trade complex traders using motor vehicles to sell so that change function of the market and the trade complex facilities, A unit of police civil service as law enforcement against a by law, appear Not optimal work, this can be seen from the traders still trading for vehicles. The Formulation problems in this research is, How law enforcement on traders motor alter the functioning market facilities in the city Balikpapan, The method that used in this study is normative juridical And compare the results of the supervision of public order police the implementation of Local Government Regulation city of balikpapan balikpapan no 13 year 2006 on changes to the city of balikpapan no 31 years 2000 on 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 2 708 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020 Artikel public order, And by interviewing to obtain the factors causing regulation affects the implementation of the Local Government Regulation area of a city balikpapan no. 13 year 2006 on the amendment on the regulation the area of a city balikpapan no. 31 year 2000 on public order, And the data that will be used for research is extracted from the provisions of legislation associated with norm arranged, The conclusion in this research is as law enforcement against the rules in the city of Balikpapan Number 13 year 2006 About the amendment on the regulation the area of a city balikpapan number 31 2000 on public order did not function as intended by a unit public order police, Keywords: civil service, law enforcement, Function market I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Dengan hal ini semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah perkotaan, maka akan memacu semakin banyak jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kota-kota yang sedang berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi dibagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menyelaraskan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sehubungan dengan hal itu 709 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020 Artikel maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya han (...truncated)