KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

Jurnal Lex Suprema, Mar 2023

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Keamanan Laut, Hukum Laut

Article PDF cannot be displayed. You can download it here:

https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/688/pdf

KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 5 Nomor I Maret 2023 Artikel KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA THE AUTHORITY OF THE MARINE SECURITY AGENCY REPUBLIC INDONESIA IN ENFORCING THE LAW OF THE SEA IN INDONESIA Aryanita Berlyan RS1, Azzahra Fildza S.2, Jeremia Sutan M.3 Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114 Email: , , ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Kata Kunci: Kewenangan;Badan Keamanan Laut;Hukum Laut ABSTRACT The Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelagic state as mandated by Article 25 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the territorial of the state. The sea area that stretches around Indonesia brings abundant natural resources, both biological and nonbiological resources for the benefit of national development. With the many advantages that Indonesia 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Balikpapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 2 1 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 5 Nomor I Maret 2023 Artikel has, it will certainly be accompanied by security and safety issues in Indonesian waters. In an effort to realize security and safety in the territory of Indonesia and also with the intention to build Indonesia into a world maritime axis, Indonesia formed the Maritime Security Agency (Bakamla). The lack of regulations while Bakamla operates makes this institution not optimal in carrying out its duties. Therefore, for parties who are members of Bakamla, the issuance of Government Regulation Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction is an opportunity to be able to exercise their authority without overlapping with other related institutions. This journal research uses normative juridical research methods by reviewing Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs and Government Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction as a comparison within the authority of Bakamla. Seeing Government Regulation Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction, of course, must provide readiness for Bakamla to prepare everything. Given that Bakamla’s condition is so limited, a large budget is needed to prepare Bakamla as a Coordinator in the administration of security, safety and law enforcement in Indonesian waters and jurisdictions. Keywords: Authority;Marine Security Agency;Law of The Sea I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya abanyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut.4 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional.5 Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya fungsi laut sering kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi penyelundupan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya.6 Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi “Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” accessed June 29, 2022, http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didaftarkan-ke-pbb. 5 Zakky, “Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya,” ZonaReferensi.com (blog), January 16, 2018, https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/. 6 Susanto and Dicky Munaf R, Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut : Berbasis Sistem Peringatan Dini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 72. 4 2 Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 5 Nomor I Maret 2023 Artikel geostrategic. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masala (...truncated)


This is a preview of a remote PDF: https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/688/pdf
Article home page: https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/688/pdf

Aryanita Berlyan RS, Azzahra Fildza S, Sutan M Jeremia. KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA, Jurnal Lex Suprema, 2023,