Pola Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Majene

JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 14 , No. 1, Juni 2023 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005 POLA KOMUNIKASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN MAJENE Muhammad Yahya1; Ahmad Fachreza Masykur2; Hardianto Hawing3 1,2,3Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Corresponding Author: Nama Penulis: Muhammad Yahya E-mail: Abstract Komunikasi pemerintahan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid19. Covid-19 merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat baik itu kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya. Komunikasi pemerintahan tidak hanya tentang mengelola opini publik melainkan lebih dari itu, bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan guna mendukung tercapai tujuan dalam penanganan Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi Forkopimda Majene dalam penanggulangan Covid 19 dan apa jadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pada pola komunikasi Forkopimda dalam penanggulangan Covid 19. Hasil penelitian ini berdasarkan teori tentang jenis komunikasi diperoleh 3 pola komunikasi yang terdapat di Kabupaten Majene yaitu: pola roda, pola lingkaran dan pola segala arah. Adapun jadi faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu, faktor pendukung meliputi media komunikasi, waktu, fasilitas dan hubungan yang personal. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu fasilitas pendukung yang tidak optimal dan hubungan yang tidak personal. Kata Kunci: Pola Komunikasi, Pemerintah, Forkopimda, Covid-19 Abstrak Government communication plays an important role in handling the Covid-19 pandemic. Covid-19 is a serious threat to people's lives, be it health, social, economic and others. Government communication is not only about managing public opinion but more than that, how to manage the entire communication process that takes place in government to support achieving goals in handling Covid-19. The purpose of this study was to find out how forkopimda Majene's communication patterns were in handling Covid 19 and what were the inhibiting and supporting factors for the implementation of forkopimda communication patterns in responding to Covid 19. The results of this study based on the theory of types of communication obtained 3 communication patterns found in Majene Regency, namely: wheel pattern, circle pattern and all direction pattern. As for the supporting factors and inhibiting factors, namely, supporting factors include communication media, time, facilities and personal relationships. While the JURNAL PILAR Volume 14, No. 1, Juni 2023 | 74 Pola Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah inhibiting factors are supporting facilities that are not optimal and relationships that are not personal. Keywords: Communication Patterns, Government, Forkopimda, Covid-19 PENDAHULUAN Komunikasi pemerintahan salah satu faktor penting penanganan pandemik Covid-19. Pengertian komunikasi pemerintahan pada dasarnya adalah segala sesuatu tentang pengaturan dan praktik komunikasi yang berlangsung di ruang lingkup pemerintahan, Komunikasi pemerintahan tidak hanya tentang mengelola opini publik melainkan lebih dari itu, bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan (Ardiyanti, 2020). Pada dasarnya interaksi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sesuai kapasitas masing-masing. Adapun prinsip ini meliputi dari prinsip subtantif yang lebih menekankan kepada penugasan tanggung jawab yang berfokus pada pengelolaan pemerintahan sendiri, mengurus atas legalitas dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini menjadi menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah harus mempunyai komunikasi yang baik dalam menangani sebuah permasalahan baik dalam kondisi tidak kondusif. Penyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentu tidak dapat melaksanakannya secara sendiri khususnya urusan terkait pada urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkai lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut perlu dibentuk suatu badan yang pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Penyebaran Covid-19 mengakibatkan terjadi masalah serius diseluruh dunia termasuk Indonesia, mulai dari ancaman serius terhadap masalah kesehatan masyarakat yang menyebabkan kematian, masalah sosial yang mengakibatkan terjadinya pembatasan hubungan jarak dilingkungan masyarakat sampai kepada masalah perekonomian yang mengganggu perekonomian secara nasional bahkan internasional. Covid-19 merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat baik itu kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya. Sehingga pemerintah mengambil tindakan mencegah penyebaran Covid-19, salah satu kewajiban Pemerintah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan JURNAL PILAR Volume 14, No. 1, Juni 2023 | 75 Pola Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu kewajiban Pemerintah dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta kewajiban pemerintah menjamin kesehatan, jaringan sosial dan ekonomi. Penanggulangan wabah Covid-19 seharusnya dilakukan proses komunikasi sehingga tidak ada kesenjangan publik dimana masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan baik pemerintah ketika akan memberikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah pusat harus memberi contoh yang baik kepada pemerintah daerah dengan cara memberikan hak dan wewenang sepenuhya dalam penanganan Covid-19. Penyampain kebijakan secara jelas dan transparan ke masyarakat. Komunikasi publik yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan kepanikan dan ketidak percayaan masyarakat. Kabupaten Majene merupakan tempat ditemukannya Kasus Covid 19 pertama untuk wilayah Sulawesi Barat yang ditemukan pada bulan Maret 2020. Dengan adanya kasus tersebut, Pemerintah bersama Satgas Covid 19,, TNI dan Polri melakukan penanganan penyebaran covid 19 yang diterapkan pada pintu masuk kabupaten dan juga melakukan screening di pintu masuk Pelabuhan Majene (Ainun Rafiqah,2021). Kasus Covid 19 pada 2020 sebanyak 155 orang, di antaranya ada yang meninggal sebanyak 4 orang. Kemudian pada 2021 peningkatan kasus sangat cepat, dikarenakan bencana alam yaitu gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Majene, menyebabkan bertambah kasus positif sebanyak 306 orang. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak menerapkan protokol kesehatan saat mengungsi, dan juga banyak petugas kesehatan dan relawan gempa yang tertular (Ainun Rafiqah, 2021). Pemerintah Kabupaten Majene melakukan upaya mengurangi penularan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang ada ditempat pengungsian, kemudian membagikan masker. Selain itu, tempat isolasi juga disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene di Gedung LPMP Provinsi (...truncated)