ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

JOURNAL GEOEKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BALIKPAPAN https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.446 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/446 Vol. 15 No. 1.2024 (2024): EDISI KHUSUS SEMNAS FEB-UNIBA 2024 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/semnas-feb-uniba ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Agus Riyanto1, Martinus Robert Hutauruk2, Novita Dewi3 12,,3 Prodi Akuntansi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 1 (penulis pertama) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait PBB (pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Kepala Bapenda Kota Samarinda. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan PBB di kota Samarinda meliputi pengelolaan sosialisasi mengenai PBB melalui event-event serta penerapan teknologi informasi berupa smart PBB. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PBB di Kota Samarinda adalah Kepatuhan Wajib pajak serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk smart PBB. i i i i i i i i i i Kata kunci: Pajak Daerah; Pendapatan; PBB ABSTRACT This research aims to determine the management of PBB(Land and Building Tax) in increasing local revenue in Samarinda City. The research method uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews with the Head of the Samarinda City Bapenda. The results of this research are that the management of PBB in the city of Samarinda includes the management of socialization regarding PBB through events as well as the application of information technology in the form of smart PBB. Meanwhile, the factors that influence the management of PBB in the City of Samarinda are Taxpayer Compliance and the application of information and communication technology in the form of smart PBB.. Keywords: Local tax; Income; PBB PENDAHULUAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwasannya semua urusan pemerintahan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Daerah kini diberikan keahlian penuh oleh pemerintah pusat untuk mengatur, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan menilai penataan wilayah. Setiap daerah memiliki pengaturan terkait uangnya sendiri sehubungan dengan kontrol teritorial. Pendekatan moneter teritorial dikoordinasikan untuk meningkatkan upah unik (bantalan) lokal. Kondisi dana daerah sangat menentukan sifat, bentuk dan rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Nasution dan Tobing, 2023). Namun perlu juga dicatat bahwa kenaikan gaji daerah Vol. 15 No. 1.2024 (2024): EDISI KHUSUS SEMNAS FEB-UNIBA 2024 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/semnas-feb-uniba 21 JOURNAL GEOEKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BALIKPAPAN https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.446 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/446 Vol. 15 No. 1.2024 (2024): EDISI KHUSUS SEMNAS FEB-UNIBA 2024 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/semnas-feb-uniba harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari masing-masing daerah tetapi dalam kaitannya dengan solidaritas perekonomian Indonesia. Pengelolaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah pemerintahan suatu daerah. Dalam konteks meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pengelolaan PBB dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah Beberapa daerah melakukan penyederhanaan tarif PBB untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penyederhanaan tarif ini dapat membantu meningkatkan penerimaan PBB. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi manajemen pajak dan aplikasi mobile untuk pembayaran PBB dapat mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan PBB. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pengelolaan PBB. Namun, masih banyak permasalahan dalam pengelolaan PBB yang menghambat peningkatan PAD, seperti banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya membayar PBB dan kurangnya pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini. Akibatnya, tingkat pemenuhan kewajiban pembayaran PBB masih rendah, sehingga potensi pendapatan daerah dari sektor ini tidak optimal. Selain itu, Sistem administrasi yang masih manual dan kurang terintegrasi dengan teknologi informasi menjadi kendala dalam pengelolaan PBB. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data dan pembayaran PBB menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan PBB adalah Penetapan NJOP yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dapat mengakibatkan besarnya nilai PBB menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Masyarakat enggan membayar jika nilai PBB terlalu tinggi dan potensi pendapatan daerah dari sektor ini menjadi kecil jika terlalu rendah. Pengelolaan PBB di Samarinda, sama seperti di daerah lainnya di Indonesia, memiliki beberapa permasalahan, di antaranya adalah banyaknya masyarakat yang belum paham tentang PBB. Beberapa di antaranya tidak mengetahui besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, serta cara menghitungnya. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar PBB secara tepat waktu. Untuk mengatasi Vol. 15 No. 1.2024 (2024): EDISI KHUSUS SEMNAS FEB-UNIBA 2024 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/semnas-feb-uniba 22 JOURNAL GEOEKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BALIKPAPAN https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.446 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/446 Vol. 15 No. 1.2024 (2024): EDISI KHUSUS SEMNAS FEB-UNIBA 2024 http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/semnas-feb-uniba permasalahan ini, perlu adanya upaya yang komprehensif dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan dan peningkatan kualitas petugas pajak, serta peningkatan teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi. KAJIAN TEORI Pajak daerah adalah suatu komitmen wajib terhadap daerah yang terhutang oleh seseorang atau suatu benda yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa i I I I menerima imbalan yang bersifat koordinatif dan dipergunakan untuk keperluan teritorial demi sebesar-besarnya keberhasilan orang tersebut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pengertian pungutan teritorial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang I I I hukum dan sudut pandang keuangan. Dari sudut pandang hukum, pungutan teritorial adalah I I komitmen yang diarahkan pada undang-undang (...truncated)