Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Dec 2020

The Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City has been in effect for 5 years, it is very important to assess its effectiveness. There are two problems raised in this study. First, how effective is the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation? Second, what is the strategy to achieve the effectiveness of the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation? Data analysis was carried out both from primary data from the results of interview data, and analysis of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Therefore, this research can be called a research that uses mixed methods or is categorized as a socio-legal research. The results of the study conclude, firstly, regarding the effectiveness of the Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City, it can be reviewed from three sides, namely the role of regional officials, the rule of law, and legal awareness of the community. Second, the Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City is still not effective in regulating and implementing it in supporting the preservation and management of cultural heritage in Denpasar City. To achieve the legal effectiveness of the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation, several strategies can be pursued, among others, the legal aspect strategy, the institutional aspect strategy, the physical aspect strategy and the financial aspect strategy.

Article PDF cannot be displayed. You can download it here:

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/15719/10753

Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar

I Putu SW., dan Mahrus A. Evektivitas Hukum Pelestarian... 615 Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar Indonesia Jln. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar, Indonesia 80238 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia ; Received: 18 Juni 2020; Accepted: 1 Desember 2020; Published: 15 Desember 2020 https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9 Abstract The Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City has been in effect for 5 years, it is very important to assess its effectiveness. There are two problems raised in this study. First, how effective is the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation? Second, what is the strategy to achieve the effectiveness of the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation? Data analysis was carried out both from primary data from the results of interview data, and analysis of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Therefore, this research can be called a research that uses mixed methods or is categorized as a socio-legal research. The results of the study conclude, firstly, regarding the effectiveness of the Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City, it can be reviewed from three sides, namely the role of regional officials, the rule of law, and legal awareness of the community. Second, the Regional Regulation on Cultural Heritage of Denpasar City is still not effective in regulating and implementing it in supporting the preservation and management of cultural heritage in Denpasar City. To achieve the legal effectiveness of the Denpasar City Cultural Heritage Regional Regulation, several strategies can be pursued, among others, the legal aspect strategy, the institutional aspect strategy, the physical aspect strategy and the financial aspect strategy. Key Words: Cultural heritage; effectivity; regional regulation Abstrak Perda Cagar Budaya Kota Denpasar telah berlaku 5 tahun, sangat penting untuk dikaji efektivitasnya. Terdapat dua permalasahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana efektivitas Perda Cagar Budaya Kota Denpasar? Kedua, bagaimana strategi untuk mencapai efektivitas Perda Cagar Budaya Kota Denpasar? Analisis data dilakukan baik dari data primer dari hasil data wawancara, maupun analisis terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karenanya, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang menggunakan metode campuran atau dikategorikan dalam penelitian sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, terkait efektivitas Perda Cagar Budaya Kota Denpasar dapat di tinjau dari tiga sisi, yakni peran aparatur daerah, aturan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Perda Cagar Budaya Kota Denpasar masih belum efektif pada pengaturan dan implementasinya dalam menunjang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Denpasar. Untuk mencapai efektivitas hukum Perda Cagar Budaya Kota Denpasar dapat ditempuh dengan beberapa strategi, antara lain, strategi aspek legal, strategi aspek kelembagaan, strategi aspek fisik dan strategi aspek keuangan Kata-kata Kunci: Efektivitas; peraturan daerah; cagar budaya 616 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020: 615 - 638 Pendahuluan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali telah melabelkan statusnya menjadi Kota Budaya. Setidaknya, terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk melegitimasi statusnya tersebut. Pada 2010, Kota Denpasar bergabung sebagai anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, 2011, Kota Denpasar bergabung sebagai anggota Badan Pelestari Pusaka Indonesia. Secara internasional, dua tahun selanjutnya, 2013, Kota Denpasar bergabung sebagai bagian dari Kota Pusaka Internasional. Dengan semua potensi budaya yang dimiliki, pada 2014, Pemerintah Kota Denpasar masuk sebagai bagian dari Kota Kreatif UNESCO, secara khusus sebagai Kota kreatif kerajinan dan seni rakyat. Manfaatnya, produk-produk lokal di Kota Denpasar dapat dikembangkan dan dipromosikan di jaringan bertaraf internasional di era global.1 Walaupun Kota Denpasar telah bergabung menjadi anggota jejaring internasional terkait Kota Pusaka, namun nilai-nilai kearifan lokal yang ada harus tetap dipertahankan. Pembangunan di Denpasar tidak boleh terlepas dari ideologi tri hita karana, sebagai salah satu kearifan lokal.2 Tri hita karanamerupakan filtrasi dalam proses pembangunan di Kota Denpasar.3 Nilai tri hita karana secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Kota Pusaka Denpasar memiliki peninggalan-peninggalan sejarah. Didalamnya terkandung pusaka sejarah berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible).4 Kekayaan warisan budaya di Kota Denpasar termasuk tempat suci (pura), puri (kerajaan), pasar tradisional, alun-alun, arsitektur kolonial, ruang 1Febianti Febianti, "Memperkuat Citra Pariwisata Budaya: Denpasar Sebagai Nominasi Jaringan Kota Kreatif Unesco", Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), Vol. 1 No. 2, Juni 2015, hlm. 5. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v01.i02.p05>. 2Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", Mudra Jurnal Seni Budaya, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, hlm. 4. <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>. 3I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar", E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, hlm. 10. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>. 4lury Sevita Yusiana, "Konsep Interpretasi Guna Melestarikan Tapak Sejarah Di Pecinan Jalan Gajah Mada, Denpasar", Jurnal Arsitektur Lansekap, Vol. 2 No. 2, Oktober 2016, hlm. 165. <https://doi.org/10.24843/jal.2016.v02.i02.p07>. I Putu SW., dan Mahrus A. Evektivitas Hukum Pelestarian... 617 terbuka hijau, koridor sungai, dan lingkungan sekitarnya untuk menuju transformasi Kota Denpasar menjadi Kota Budaya.5 Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Kota Denpasar untuk bertransformasi menjadi Denpasar Kota Budaya yakni adanya perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Kota Denpasar. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 20162021, dicantumkan cagar budaya yang ada di Kota Denpasar yakni Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur), Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan), Museum Bali (Kelurahan Dangin Puri), Pura Maospahit (Kelurahan Tonja), Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja), Pura Presada (Kelurahan Tonja), Pura Batu Pesiraman (Kelurahan Tonja), Pura Segara (Desa Sanur), Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan), Pura Blanjong (Desa Sanur Ka (...truncated)


This is a preview of a remote PDF: https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/15719/10753
Article home page: https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15719/10753

Wibawa I Putu Sastra, Ali Mahrus. Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2020, pp. 615-638,