PERAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK LITERASI POLITIK SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 HALMAHERA UTARA

Jurnal GeoCivic Vol. 8, No. 2, Oktober 2025 E-ISSN. 2722-3698 P-ISSN. 2301-4334 PERAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK LITERASI POLITIK SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 HALMAHERA UTARA Nur Aslamiyanti Safi1, Wahyudin Noe2, Jainudin Abdullah3 1,2,3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Khairun E-mail: Abstrak Pendidikan politik adalah elemen krusial dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik siswa dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan sangat strategis dalam memberikan pendidikan politik guna membentuk literasi politik (political literacy) siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Halmahera Utara, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Guru PPKn di MAN 1 Halmahera Utara berhasil membentuk literasi politik siswa melalui edukasi politik tentang pemilihan umum (Pemilu), hak dan kewajiban warga negara, nilainilai demokrasi, peran lembaga negara, serta integritas politik; dan (2) faktor pendukung guru dalam membentuk literasi politik siswa MAN 1 Halmahera Utara yaitu kurikulum dan kompetensi guru PPKn, lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya karena keterbatasan sumber belajar serta rendahnya minat dan partisipasi siswa terhadap isu politik. Harapannya pembentukan literasi politik di sekolah terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi guru sehingga menarik belajar siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Kata Kunci: Guru PPKn, literasi politik, Siswa, MAN 1 Halmahera Utara PENDAHULUAN Pendidikan politik adalah elemen krusial untuk membangun kesadaran dan partisipasi siswa dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendidikan untuk pengembangan karakter, keterampilan, serta pengetahuan siswa, khusus literasi politik (political literacy) yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab 19 berlandaskan Pancasila. Literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memungkinkan warga negara untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka, serta mampu mengambil keputusan politik secara rasional (Milner, 2002). Namun di sisi lain, partisipasi pemilih pemula yang umumnya adalah siswa kelas XII membutuhkan dorongan kuat dari aspek pengetahuan dan keterampilan politik. Masalah yang kerap ditemui para pemilih pemula menjelang pemilihan umum (pemilu) antara lain partisipasinya hanya dipandang sebagai pelengkap, tidak memiliki posisi tawar, bahkan suaranya dieksploitasi oleh para politisi. Mereka digambarkan sebagai pemilih yang labil, menentukan pilihan berdasarkan tampilan luar atau popularitas, memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah sehingga datang ke TPS hanya sekedar menggugurkan hak pilihnya (Hariyanti dan Permady, 2023). Dapat dikatakan jika pemilu baru mencetak pemilih pemula secara kuantitas, belum secara kualitas yakni pemilih pemula yang cerdas, aktif, serta kritis sebagai penentu pemilu yang berintegritas dan demokratis. Pemilih pemula memerlukan bekal pengetahuan politik yang lebih luas dan mendalam melalui pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji (Rahmayanti, 2023). Pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn mengajarkan cara menghargai perbedaan, memahami nilai-nilai demokrasi, proses pengambilan keputusan, serta berkontribusi kepada masyarakat. Dalam membelajarkan pendidikan politik seyogyanya tidak hanya menitikberatkan pada teori semata, tetapi juga praktik politik yang terjadi di kehidupan masyarakat. PPKn berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk siswa yang peka dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Guru PPKn berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam membentuk karakter politik siswa agar memahami dan menyadari pentingnya keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan politik. Guru PPKn dapat berperan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya, berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab (Aji. dkk., 2022). Dengan kata lain pendidikan politik yang dibelajarkan, tidak saja berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik sebagaimana tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentunya tantangan tidaklah sedikit yang dihadapi oleh guru PPKn dalam membelajarkan pendidikan politik. Guru PPKn memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam membelajarkan materi politik, serta dukungan fasilitas dan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Halmahera Utara, di mana guru PPKn selain membelajarkan materi politik, juga terlibat dalam kegiatan praktik politik, seperti debat, simulasi pemilu, dan diskusi tentang isu-isu terkini dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis dan analitis terhadap berbagai isu politik. Namun kondisi tersebut terkendala dengan fasilitas dan sumber belajar yang masih terbatas sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran politik. Dengan demikian peneliti memandang pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul “Peran Guru 20 PPKn dalam Membentuk Literasi Politik Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Utara”. Hasil penelitian menjadi masukan bagi para stakeholder di bidang pendidikan seperti pimpinan sekolah, guru PPKn, akademisi, serta siswa agar pendidikan politik di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius demi membangun kehidupan siswa dan sekolah yang demokratis. METODE PENELITIAN Penelitian ini berlokasi di MAN 1 Halmahera Utara yang terletak di Jalan Gamar Malamo telah terlaksana pada bulan April 2025 s/d Mei 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif di mana data penelitian digambarkan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Adapun subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa, serta Wakasek Kurikulum yang dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Sug (...truncated)