Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017)

DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, Halaman 1 ISSN (Print) : 2337-3814 PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PDRB PER KAPITA, TAX EFFORT, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2017) Noor Fikri Muhammad1 1 Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Abstract Since the era of Fiscal Decentralization, the role of Local Revenue in Central Java Province has not been seen. This can be seen from the portion of Local Revenue which is quite small compared to the Balancing Fund in the total regional revenue. This raises the suspicion that the Regional Government will depend on the Balancing Fund. But in this study also looked at the influence of other variables that might be able to influence the acceptance of Local Original Revenues, among others, Per Capita GRDP, Tax Effort, and Population Amount. The purpose of this study was to determine whether the variable Balancing Funds, Per Capita GRDP, Tax Effort, and Population affect the acceptance of Local Original Revenue. This study uses secondary data with cross section panel data of 35 districts / cities in Central Java and a 7-year time series from 2011-2017. The analytical tool used in estimating this research model is panel data regression using the newey-west method. The results of this study indicate that the variable Balance Funds, Per Capita GRDP, and Tax Effort. has a positive and significant influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017. While the Population has no influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017 Keywords: Local Revenue, Central Government Transfer, Per Capita GRDP, Tax Efforts, Population PENDAHULUAN Dalam berjalannya otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan keuangan Jawa Tengah hingga saat ini masih memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau jawa yaitu hanya sebesar 19,42% dari total Pendapatan Daerah pada tahun 2017. Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pun berfluktuasi setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan tidak konsistennya kenaikan jumlah pertumbuhan pendapatan asli daerah di provinsi ini. Di sisi lain, Dana Perimbangan sebagai penyumbang terbesar total pendapatan daerah yang dicurigai mempengaruhi performa penerimaan pendapatan asli daerah juga memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya.Bahkan pada tahun 2017 dana perimbangan yang diterima turun dari tahun sebelumnya. DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, Halaman 2 Kemampuan ekonomi individu suatu daerah diperkirakan menjadi salah satu faktor penerimaan pendapatan asli daerah. Kemempuan ekonomi ini dapat diukur menggunakan PDRB Per Kapita di daerah tersebut dimana angka laju pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Selain itu jumlah penduduk juga merupakan faktor lain dalam penerimaan pendapatan asli daerah sebagai subjek penerimaan pajak daerah. Laju pertumbuhan penduduk di provinsi jawa tengah memiliki tren menurun setiap tahunnya dari 20112017, hal ini diperkirakan terjadi akibat suksesnya program pengendalian pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf (2015), jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mencari penerimaan daerah untuk pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajaknya. Daya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi daya pajak suatu daerah maka pendapatan saerah tersebut juga akan semakin tinggi. Di Provinsi Jawa Tenga sendiri daya pajak meningkat setiap tahunnya dari tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan provinsi jawa tengah sudah berada di jalur yang tepat untuk menuju kemandirian daerah. TINJAUAN PUSTAKA Desentralisasi Fiskal Konsep umum, teori, dan studi empiris terkait desentraliasi fiskal terus berkembang baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, menurut Porcelli (2009) diskusi tentang desentralisasi fiskal termasuk dalam bahasan teori besar federalisme fiskal yaitu terbagi atas teori klasik atau first generation theory of fiscal federalism dan teori generasi kedua atau second generation theory of fiscal federalism. Perspektif ekonomi sebagai dasar utama teori klasik yaitu terciptanya efisiensi penyediaan barang publik melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kontributor teori klasik yaitu Tiebout (1956), Oates (1972), dan Musgrave (1973, dalam Porcelli (2009) menekankan bahwa efisiensi pelayanan publik akan tercipta jika pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebab pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang daerah tersebut, sehingga mampu menentukan kebijakan yang sesuai dengan preferensi daerah. Teori generasi kedua (second generation theory of fiscal federalism) yang dikembangkan Oates (2005) membahas tentang desentralisasi fiskal dengan relakasasi terhadap asumsi dasar teori klasik. Pasalnya, teori klasik nyatanya tidak aplikatif karena asumsi-asumsi dasar yang tidak sepenuhnya terjadi. Teori generasi kedua umumnya membahas tentang pilihan publik dan ekonomi politik yang fokus pada proses politik dan perilaku agen politik. Teori generasi kedua mencoba menggunakan model yang memuat tentang kemungkinan adanya pengaruh proses 2 DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, Halaman 3 politik dalam pelaksanaan desentralisasi (Porcelli, 2009). Teori ini berdasar pada asumsi bahwa para pemegang kepentingan atau stakeholder dalam proses politik, baik pemilih maupun agen politik itu sendiri, ingin memaksimalkan tujuan dan preferensinya sendiri. Intergovernmental Transfer Intergovernmental transfer atau dana transfer merupakan suatu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang dalam aplikasinya di Indonesia disebut sebagai Dana Perimbangan. Shah (2006) menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas dua instrumen yaitu transfer nonkondisional/ transfer umum/unconditional (general) transfer dan transfer kondisional/transfer selektif/conditional (selective) transfer. Transfer non-kondisional merupakan dana umum yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Shah (2006) transfer non- kondisional pada dasarnya bersifat “no strings attached" yaitu tanpa ketentuan atau batasan tertentu tentang untuk apa dan bagaimana dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan transfer non-kondisional, transfer kondisional adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai insentif untuk penyediaan barang/jasa publik yang sudah ditentukan (spesifik). Umumnya, transfer kondi (...truncated)