Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 174-190) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.8383 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto Anggraeny Puspaningtyas 1), Hasan Ismail 2) Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jalan Semolowaru No. 45, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60118, Indonesia. Korespondensi Penulis. E-mail : , , Telp: +6282138834398 1,2 Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi otonomi desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bertujuan membangun Indonesia dari desa memiliki motif desentralisasi, untuk mencapai tujuan itu pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber ekonomi desa melalui pendirian BUMDes. Namun sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi desa, persebaran desa mandiri berada diangka 8,45%, menunjukan otonomi desa masih belum mampu meningkatkan kemandirian desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui osbservasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan otonomi desa di Desa Bejijong sudah terlaksana, namun dalam pengelolaan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bejijong hal ini disebabkan belum terbentuknya iklim usaha yang baik, dengan kata lain modal BUMDes masih mengandalkan subsidi dari anggaran APBDes, hal ini merupakan dampak yang diakibatkan dari belum adanya kerjasama business development yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dengan stakeholder pemerintahan, swasta dan Masyarakat. Kata kunci: BUMDes, peningkatan ekonomi, otonomi desa Optimizing Village Autonomy to Improve the Community's Economy Through Enterprises Owned by Bejijong Village, Mojokerto Regency Abstract This study aims to analyze the optimization of village autonomy in improving the community's economy through BUMDes. Based on the policy of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it aims to develop Indonesia from villages with decentralization motives, to achieve this goal the village government is given the authority to manage village economic resources through the establishment of BUMDes. However, since the implementation of the village autonomy policy, the distribution of independent villages is at 8.45%, improvements to village autonomy have not been able to increase village independence. This study uses a qualitative descriptive method, data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the research show that the implementation of village autonomy in the Bejijong village has been implemented, but the management of BUMDes has not been able to improve the economy of the people of Bejijong Village, this is because a good business climate has not yet been established, in other words, BUMDes capital still relies on subsidies from the APBDes budget, this is a significant impact. This is a result of the absence of business development cooperation carried out by BUMDes managers with government, private and community stakeholders. Keywords: BUMDes, economic improvement, village autonomy Copyright © 2023, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 174 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 174-190) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.8383 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Membangun dari wilayah pinggiran Indonesia, mengingatkan kita akan salah satu strategi perlawanan masyarakat Tiongkok yang di pimpin oleh Mao Tze Tung tentang konsep “desa mengepung kota” sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, feodalisme dan kapitalisme. Tentu konsep membangun Indonesia dari daerah-daerah pinggiran dan desa tidak sama dengan strategi desa mengepung kota, baik dari hal ihwal kebijakan maupun dari kondisi sosial, politik dan ekonomi. berdasarkan tujuan kebijakan membangun Indonesia dari desa memiliki motif desentralisasi ekonomi melalui pendistribusian kewenangan desa untuk mengatur dan mengembangkan potensi desa. Hal ini merubah paradigma desa sebagai objek yang dibangun “membangun desa” menjadi “desa membangun” bagaimana desa menjadi subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Implementasi konsep “desa membangun” ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan kebijakan tersebut pemerintahan dan masyarakat desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa, melalui pemanfaatan dana desa dan aset desa serta potensi yang ada pada desa dengan langkah-langkah yang ditentukan melalui musyawarah desa. Salah satu tujuan dari kebijakan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional serta memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembanguan. untuk mencapai tujuan itu pemerintah desa diberi kewenangan mengelola sumbersumber ekonomi desa melalui pendirian BUMDes yang diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi terkait kewenangan desa (otonomi desa) untuk mengelola potensi ekonomi desa, melalui pendirian BUMDes diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan guna pelayanan, jasa dan kegiatan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa.. BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di desa melalui pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa untuk kesejahtraan masyarakat desa. Substansi BUMDes harus dijiwai dengan semangat gotong royong (kebersamaan) dan self help untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat. Pada fase ini, BUMDes akan bergerak sejalan dengan upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes) dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran BUMDes sebagai lembaga yang menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa. Upaya ini penting dalam Copyright © 2023, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 175 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 174-190) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.8383 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi mengurangi peran free-rider yang meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis, 2011). Pemerintah dalam rangka upaya akselerasi BUMDes sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, menerbitkan kebijakan, pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah nomor (...truncated)