Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan,Desa Medan Estate)

e-ISSN 2828-1799 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan,Desa Medan Estate) Tania Larasita Situmeang1) Laurenty Simanjuntak2) Rahmat Fitra Daulay3) Julia Ivanna4) 1)Pendidikan 1) Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan ; 2) ; 3) ; 4) ARTICLE HISTORY Received [23 Mei 2023] Revised [26 Juni 2023] Accepted [05 Juli 2023] KEYWORDS Role, Village Government, Waste Management. This is an open access article under the CC–BY-SA license ABSTRAK Pemerintah Desa berperan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan otonomi desa.Tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Derah dalam menanggulangi sampah di Jln RS Haji Medan Estate.Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan tinjauan ke lapangan yang dianalisis secara kualitatif,untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut.Melihat banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan RS Haji Medan akan menyebabkan dampak yang buruk bagi penduduk sekitar.Setelah menelusuri lebih dalam ternyata pemerintah desanya kurang peduli terhadap masyarakat,karena sampah yang dibiarkan menumpuk dan berserakan bisa menjadi sumber penyakit bagi warga desa Medan Estate.Namun materi yang terkandung dalam surat keputusan Kepala Desa belum tersistematis yang berkesesuaian dengan standar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Oleh karena itu,kami ingin meninjau mengapa pemerintah daerah tidak menetapkan aturan khusus di desa tersebut agar tidak sembarangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. ABSTRACT The Village Government plays a role in the management and implementation of government in the Village in order to realize village autonomy. The purpose of this research we are conducting is to find out how big the role of the Regional Government is in tackling waste on Jln RS Haji Medan Estate. The method in this research is descriptive research using the qualitative, where the data and information related to research issues obtained through literature studies and field visits are analyzed qualitatively, to then be interpreted according to the meaning contained in the data and information. Medan will have a bad impact on the surrounding residents. After investigating more deeply, it turns out that the village government does not care about the community, because garbage that is allowed to accumulate and scatter can be a source of disease for Medan Estate villagers. However, the material contained in the Village Head's decision letter has not been systematically which is in accordance with the standards of environmental management and protection as stipulated in Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Therefore, we would like to review why the local government does not set special rules in the village so that it does not dispose of waste carelessly which is out of place. PENDAHULUAN Lingkungan adalah salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Di masa sekarang sering muncul masalah menyangkut pencemaran lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarkat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila UUD RI Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejehteraan masyarkat. Sehingga tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan untuk meningkatkan tarap hidup yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang selama ini masih menjadi bagian dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah. Untuk mencpai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, maka di perlukan adanya lingkungan Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2 No. 3 Juli 2023 page: 321 – 328 | 321 permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat di capai bila sampah dapat di kelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor:21/PRT/M2006). Masalah mengenai sampah sudah bukan menjadi masalah yang baru di Indonesia,khususnys di Desa Medan Estate,Jln RS Haji Medan.Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi penimbunan sampah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Selain itu, polusi udara, tanah, dan air yang disebabkan oleh sampah juga dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah dirumuskannya Perda Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Mengapa sampah perlu dikelola?Program pengelolaansampah sengaja dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi tumpukan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampah adalah: 1) Jumlah Penduduk. Bahwa semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengolahan sampah inipun berpacu dengan lajunya pertumbuhan penduduk. 2) Keadaan Sosial Ekonomi. Apabila semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk, perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan dan kontribusi dan pembaharuan bagunan-bagunan dan transformasi bertambah, peduduk pertanian, industri akan mendapatkan konsekuensi dengan bertambahnya volume dan jenis sampah. 3) Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena bahan baku yang digunakan beragam (Soemirat, 2011). Aparat Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa dalam rangka otonomi desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kualitasnya maupun (...truncated)