Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Etika Administrasi Publik di DPMPTSP Kota Padang

Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 02 No. 02 Edisi Oktober- Desember 2024 Hal. 484-488 Published by: ITTC INDONESIA Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index E-ISSN : 3025-6445 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Etika Administrasi Publik di DPMPTSP Kota Padang Novita Permata Saria, Nursuci Aryana Belpanib, Angelina Safitric, Yulia Hanoselinad , Rahmadhona Fitri Helmie a Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negei Padang, aryanabelpaninursuci,@gmail.com c Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, d Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negei Padang, e Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, , b Abstract Public administration ethics plays an important role in ensuring the integrity and effectiveness of government services. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of public administration ethics at the Padang City Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP). The focus of the study includes internal factors such as intellectual, emotional, and spiritual intelligence of employees, as well as external factors such as organizational culture and legal regulations. Using a qualitative approach, this study was conducted through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results of the study indicate that the implementation of public administration ethics at the Padang City DPMPTSP has been improved through the innovation of the online application “Sinopen,” which strengthens transparency and accountability. Internal factors have been shown to play a significant role in maintaining the standards of public service ethics, while an organizational culture that supports integrity also strengthens employee commitment. This study suggests strengthening ethics training, stricter supervision, and community participation in creating better governance. Keywords : Public Administration Ethics, Internal Factors, External Factors, Public Services, Padang City DPMPTSP Abstrak Etika administrasi publik memegang peranan penting dalam memastikan integritas dan efektivitas pelayanan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika administrasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Fokus penelitian mencakup faktor internal seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual pegawai, serta faktor eksternal seperti budaya organisasi dan regulasi hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik di DPMPTSP Kota Padang telah ditingkatkan melalui inovasi aplikasi daring “Sinopen,” yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor internal terbukti berperan signifikan dalam menjaga standar etika pelayanan publik, sementara budaya organisasi yang mendukung integritas turut memperkuat komitmen pegawai. Penelitian ini menyarankan penguatan pelatihan etika, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Keywords: Etika Administrasi Publik, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Pelayanan Publik, DPMPTSP Kota Padang This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license PENDAHULUAN Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik (Pasolong, 2007:193) diartikan sebagai filsafat dan professional standar (kode etik) atau right rules of conduct(aturan berperilaku yang benar) yang sehatursnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan itu etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen ; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Dengan adanya Administrasi publik (birokrasi publik) sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Karena birokrasi publik (pemerintah) pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).Di era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, penerapan etika dalam administrasi publik menjadi semakin krusial. Namun, implementasi etika administrasi publik seringkali menghadapi berbagai tantangan dan Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol.02 No. 02 Edisi Oktober-Desember (2024) 484 Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 02 No. 02 Edisi Oktober- Desember 2024 Hal. 484-488 Published by: ITTC INDONESIA Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index E-ISSN : 3025-6445 hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam administrasi publik, seperti yang diungkapkan oleh Marbela et al. (2023) dan A. Pananrangi M & Muhammad Ishak Ismail (2022). Di Indonesia khususnya Sumatera barat Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu organisai perangkat daerah yang menerapkan electronic government dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya di Kota Padang Untuk menjaga kualitas pelayanan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik, sangat penting untuk menerapkan etika administrasi publik. Dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, ada sejumlah yang memengaruhi pelaksanaan etika administrasi publik. Faktor-faktor ini meliputi aspek internal seperti kecerdasan intelektual, emosionaldan spiritual individu, budaya organisasi, dan Peraturan perundang-undangan Selain itu Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menerapkan etika, seperti tekanan dari masyarakat atau kelompok kepentingan, korupsi, atau pengaruh politik. Pegawai DPMPTSP Kota Padang kadang-kadang menghadapi situasi di mana mereka harus menyeimbangkan memenuhi tuntutan publik sambil mempertahankan integritas dan etika. Dalam situasi seperti itu, penting bagi mereka untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika administrasi publik. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana faktor- (...truncated)