PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA TERNATE

Vol. 8, No. 1, April 2025 P-ISSN. 2301-4334 E-ISSN. 2722-3698 GeoCivic Jurnal PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA TERNATE Hasmawati1, Mukhtar Yusuf2, Amri Kaledar3 1,2,3 Universitas Khairun E-mail: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba. (2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat khususnya di wilayah Ternate, Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa (1) Peran institusi Polres Ternate dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Pertama, cara melakukan pendekatan sosialisasi terhadap masyarakat untuk melihat berbagai karakter masyarakat yang terjerumus dalam penggunaan narkoba dan pengedar narkoba setelah di cari tahu lalu kemudian ada yang dapat mencurigakan langsung dari pihak Saturan Reserse (Satres) Narkoba dapat melakukan pengamanan terhadap tersanka terlebih dahulu kemudian melakukan proses secara hukum. Kedua, Peran institusi Polres Ternate dalam menangani penyalahgunaan narkoba sudah sangat baik dalam menjalani tugas sebagai kepala satuan reserse narkoba dan penyidik dalam penanganan terhadap pelaku pengguna narkoba itu sudah sangat baik terhadap masyarakat dan demi kenyamanan bersama warga masyarakat Kota Ternate. (2) Faktor yang mendukung yaitu adanya dukungan dari masyarakat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran kinerja Polres Ternate khususnya Satres Narkoba dalam mengungkap kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi khususnya wilayah Ternate. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya keterlambatan anggaran dana yang menjadi kendala Satres Polres Ternate dalam melaksanakan upaya-upaya penanganan narkoba di wilayah Ternate, serta sebagian masyarakat yang takut memberikan informasi kepada pihak Satres Narkoba Polres Ternate terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Peran Kepolisian, Polres Ternate, Penyalahgunaan Narkoba. PENDAHULUAN Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dewasa ini menjadi suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani, peredaran narkoba yang bergitu marak terjadi di indonesia menempatkan indonesia sebagai negara dengan status darurat narkotika. Menurut sumber Antara News “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso kembali menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah kematian 50 orang per hari karena barang haram ini.” Narkoba itu sendiri merupakan zat yang dapat memberi manfaat dan merusak kesehatan, bahkan salah satu akibat fatalnya adalah kematian, tetapi yang terjadi saat ini, banyak yang menyalahgunakan narkoba dalam hal pemuasan hasrat untuk mendapat kesenangan yang bersifat halusinasi dan efek yang ditimbulkan dalam penggunaan narkoba yaitu mengalami. 108 Perilaku narkoba merupakan sebuah perilaku yang mencederai hak-hak orang lain atau dengan lain penjelasan bahwa narkoba merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak manusia dan akan hilangnya kesadaran, halusinasi serta daya rangsang dan perilaku semacam ini sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan manusia. Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah perilaku yang berbahaya bagi manusia akan menjadi hantaman telak terjadinya konflik dalam ruang sosial yang pada gilirannya melahirkan interaksi sosial antar sesama manusia yang tidak harmonis. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam menekan akan penyalahgunaan narkoba. Selain dari tugas pengayoman, perlindungan, dan pemeliharaan keamanan, kepolisian memiliki tugas penegakan hukum di antaranya menghentikan laju penyalahgunaan narkoba. Dengan kehadiran UU Narkoba menjadi acuan bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan dibantu oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Kepolisian berperan dalam menjaga dan mengayomi setiap masyarakatnya agar terhindar dari Narkoba. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Artinya Polri merupakan instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang–undang, pada setiap anggota kepolisian secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan, diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus kejahatan narkoba, wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian Negara RI yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan penyakit masyarakat dicsini salah satunya ialah penyalahgunaan obat dan narkoba. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fungsi dan peranan kepolisian perlu diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam mencegah peredaran gelap narkotika sebagai bentuk upaya peventif. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpreasikan apa yang terjadi dengan pendekatan penalaran dan argumentasi. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. PEMBAHASAN 1. Peran Polres Ternate dalam menangani Penyalahgunaan Narkoba Peran kepolisian dalam menangani peyalahgunaan narkoba dapat membuat perubahan besar dalam kehidupan yang lebih sehat dan damai dalam kehidupan sehari-hari maka dari situlah kepolisian dikhususkan untuk menangani dan menjaga ketertiban masyarakat akan hal-hal buruk yang dilakukan oleh pemakai narkoba di Kota Ternate. Juga kepolisian berperan dalam menjaga dan mengayomi setiap masyarakat agar terhindar dari narkoba dan pada setiap anggota kepolisian secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan untuk memberi kewenangan penuh terhadap pelaku kejahatan agar dapat ditindak. 109 Penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 Jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 kali 24 jam. Perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik Polri ini, mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya paksa penangkapan bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh petugas kepolisian, petugas harus menunjukkan surat tugas dan juga memberikan surat perintah penangkapan terhadap t (...truncated)