Jurnal de jure

Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.

List of Papers (Total 97)

Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada konsepsi pengujian peraturan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma...

Legalitas Penggunaan Senjata Termobarik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Konflik yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina telah berlangsung cukup lama, namun, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina. Akibat peristiwa ini, banyak menimbulkan korban jiwa dan Ukraina mengalami kerusakan parah skala nasional. Dalam serangannya, Rusia menggunakan bom termobarik sebagai salah satu persenjataan yang digunakan untuk...

Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Banyaknya kasus kalalah di dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim sering kita jumpai kasus para anggota keluarga yang mana saling memperebutkan harta warisan yang tidak kunjung ada solusinya sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini, berdasarkan kejadian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian agar mencapai titik temu bagaimana seharusnya cara membagi...

Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim Untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, asas-asas dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah dengan menggunakan...

Pengawasan Lembaga Advokasi Terhadap Kasus Pidana Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Sistem Peradilan

Artikel ini membahas peran penting lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana dan dampaknya terhadap akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang ketat terhadap proses hukum, lembaga advokasi berkontribusi dalam menciptakan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode yang digunakan...

Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023

Artikel ini akan mengkaji mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, dan apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90...

Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan...

Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pendekatan Keadilan Distributif

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach), terkait penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat...

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh Di Kota Balikpapan

AbstrakPengasuh anak merupakan seseorang yang bertanggungjawab merawat, mengasuh serta mendidik anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Pengasuh anak tentunya memiliki peran pengganti sebagai orang tua bagi anak-anak yang memiliki orang tua dengan jadwal kerja yang tidak fleksibel yang dimana memiliki peran penting dalam perkembangan dan kesejahteraan anak-anak majikannya. Mereka...

Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal

This case began when in 2019 KSP Indosurya did not submit financial reports and the annual member meeting in 2019 and in 2020 a number of customers experienced defaults. KSP Indosurya's mode is to promise high interest rates, namely as much as 9-12% per year , while conventional bank interest is only around 5-7% per year. This paper examines how the legal protection of members of...

Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembatasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang hak asasi manusia. Fokus kajian mencakup pentingnya penetapan usia minimum untuk menikah dalam kerangka hukum dan sosial, relevansi kebijakan tersebut dalam melindungi hak anak, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan...

Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapka mampu...

Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran perempuan dalam keluarga dari sudut pandang hukum, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menjadi alat untuk mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai kepala keluarga, baik dalam konteks...

Perlindungan Hukum Bank Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Daluarsa Sebelum Pelunasan Kredit Jatuh Tempo

Hapusnya hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, bahwa salah satu hapusnya hak tanggungan adalah karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan yang mana pada penjelasannya hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak...

Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi

Artikel ini membahas urgensi dan relevansi penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi oleh hakim tunggal. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendektaan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa pertama secara filosofis, persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi...

Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang alasan tidak diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/Pn.Bpp atas dasar tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan judisial cae study...

Policy Analysis Of Fuel Subsidy In Indonesia

Fuel subsidies have become one of the heaviest burdens in Indonesia's State Budget (APBN), aimed at ensuring equitable accessibility of fuel to all segments of society. However, the mistargeting of the fuel subsidies can lead to the Indonesian population's dependence on subsidised fuel, thus undermining the efforts to address inequitable access to fuel. This study aims to analyse...

Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan...

Peran Pemerintah Desa Bangun Mulya Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Guna Menyambut IKN Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Desa Bangun Mulya yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi wisata yang terus dikembangkan. Mulai dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata edukasi. Desa ini merupakan Desa exs-transmigrasi pada tahun 1962. Dulunya masuk di wilayah Kelurahan Waru, dan pada tahun 2010 ditetapkan menjadi Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser...

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik

Artikel ini membahas tentang asas pacta sunt servanda dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. Perjanjian standar (take it or leave it contract) yang merupakan perjanjian baku yang sudah dibuat oleh satu pihak yang sering menggunakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau membatasi...

Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan penelitian ini mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan...

Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Guidelines for implementing consumer understanding in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which provide boundaries and scope of application, which were originally very broad and in general becomes narrower and specific where the definition of consumer in Law...

Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya Diversi atau Restorative Justice yang sesuai terhadap penyelesaian kasus Anak yang menjadi Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menghilangkan Nyawa Kedua Orang Tuanya di Kota Balikpapan. Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, Saat ini...

Penyeludupan Hukum Ijin Overlaping Melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi yang dilakukan diantaranya dalam bidang pertambangan batubara dan perkebunan, Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan merupakan kepentingan bagi investor. sehingga Kutai Kartanegara...

Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Dalam Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum pinjam pakai lahan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan PT. Pertamina yang diperuntukan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang...