Penyuluh berkedudukan sebagai pelaksana program pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyuluh pertanian memiliki fungsi sebagai agent yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada petani agar lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam...
Revitalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara dan atau tindakan untuk menghidupkan kembali atau mengaktifkan berbagai program kegiatan apapun. Revitalisasi sangat diperlukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam hukum sehingga dapat mengurangi jarak antara das sollen dan das sein, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu berada dalam hukum kita...
Penulisan ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan sesuku ditinjau dari Undang -Undang nomor 16 tahun 2019 dan Hukum Adat Minangkabau dan juga mengenai penerapan sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada pelaku pekanggaran kawis sesuku oleh Fongsionaris adat yang ada di Nagari Sikucua Tangah Padang Pariaman.Metode dan...
This study aims to addressing the urgency of regulating spatial plans or village spatial planning as a safeguard in efforts to climate change mitigation and adaptation, as well as the legal position of village spatial planning in statutory regulations. Because Indonesia's involvement in various international conferences and has declared itself to be committed to reducing the...
Budaya ini sudah lama menjamur bahkan ketika kita masih bayi, dan ketika kita menjadi tua, budaya ini akan selalu ada, dan tidak bisa di hentikan. Di kalangan elit politik, pejabat kota, pejabat daerah, bahkan turun ke para aparat dan penegak hukum yang berasaskan tidak enak dan kekeluargaan. Pokok permasalahanya selalu sama, ingin cepat melakukan pengurusan administrasi sehingga...
Penulisan ini akan mengkaji mengenai hapusnya suatu perikatan dalam novasi terkait kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit akibat wabah Covid-19. Latar belakang permasalahan ini terjadi pada saat pemerintah mengumumkan kebijakan kebebasan pembayaran cicilan bagi mereka yang terdampak Covid-19. Kebijakan pemerintah ini salah satunya Relaksasi kredit berupa penurunuan bunga...
Ketersediaan energi bagi suatu negara merupakan keuntungan untuk mengembangkan kualitas hidup di samping kapasitasnya untuk memberikan pengaruh pada sistem geopolitik global. Energi dapat menjadi dasar hubungan bilateral; namun, itu juga dapat berfungsi sebagai sumber konflik dalam hubungan internasional. Kontrol energi terutama ketergantungan energi fosil mempengaruhi...
Sistem multi partai adalah bentuk dari beberapa sistem partai yang tumbuh di dunia modern. Sistem partai politik menjadi sarana interaksi partai politik yang berjenjang. Di Indonesia, jumlah partai politik mulai tumbuh dan berkembang pesat pasca runtuh nya orde baru. Jumlah partai politik yang lahir begitu banyak dan tumbuh secara cepat rupa nya menjadi beban dan tantangan untuk...
Kerja sama IA-CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Australia di Bidang Perdagangan, Sumberdaya Manusia dan Investasi, ke tiga sektor tersebut menjadi prioritas dan harus di penuhi oleh kedua negara, dengan melakukan ratifikasi maka instrumen turunan sebagai landasan hukum menjadi motor penggerak dari perjanjian, dalam implementasi nya sektor perdagangan lebih terakomodasi...
Kondisi pendemi covid-19 menuntut hukum acara untuk merespon proses peradilan tetap berjalan. Sebab proses peradilan tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun, Sistem e-court ini dalam prakteknya dapat membantu memberikan akses bagi pencari keadilan meskipun dalam situasi darurat kesehatan mendunia yakni pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: a...
Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 267 KUHP. Kasus pemalsuan surat ini sering disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk meraup keuntungan...
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait hasil sidang pemeriksaan setempat menjadi dasar tidak diterimanya gugatan dalam kajian putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor: 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp. Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh hakim untuk melihat tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan tujuan...
Artikel ini membahas penyebab terjadinya anomali hubungan pusat dan daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa terdapat lima kondisi yang menjadi penyebab terjadinya anomali hubungan pusat dan daerah dalam praktik...
Penelitian ini fokus pada persoalan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum yang sering menimbulkan persoalan. Bahwasanya regulasi ini belum dapat dijalankan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa secara regulasi telah...
Tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif demi memperoleh pengertian tentang yang masih belum dimengerti. Di dalam tulisan ini akan ditelaah beberapa peraturan Agraria di Indonesia mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 hingga peraturan-peraturan berikutnya. Penulis juga menjabarkan...
ABSTRACTThis article aims to analyze few issues, which are: the development of Indonesian Ombudsmans model after its 21 years establishment, the comparison of Ombudsmans roles and functions before and after the enactment of Ombudsman Regulation Number 41/2019 concerning the procedures to prevent the maladministration in public services delivery, the analysis of the extent of the...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memberikan perubahan pengaturan terkait fiktif positif yakni memperpendek jangka waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan atas permohonan dan menghilangkan peranan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: a) bagaimana permasalahan yang...
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II bab V Pasal 170 ayat (2) ke-3 berisi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang secara terang-terangan sehingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Walaupun dalam peraturannya sudah diatur jelas, kenyataannya kekerasan secarabersama-sama masih marak...
Artikel ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan dengan pelaku anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, yang mana terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum pidana nasional mengikat bagi mereka, namun di sisi lain masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan...
Kehidupan berumah tangga selalu merupakan tempat yang aman. Tetapi menurut penelitian kekerasan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dari 217 juta penduduk setidaknya 24 juta penduduk perempuan mengalami kekerasan khususnya di daerah pedesaan. Kekerasan dalam rumah tangga itu, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari gambaran di atas, studi ini...
Peralihan hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan dan dengan pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pewarisan berupa hak atas tanah harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Berdasarkan hak menguasai oleh negara maka...
Terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Salah satu pedagang cengkeh mengatakan, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Penelitian ini akan merumuskan bagaimana proses pelaksanaan jual beli cengkeh di...
Menurut Pasal 81 Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017, tarif retribusi pelayanan pasar ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Dalam konteks peninjauan kembali tersebut, artikel ini menganalisis bagaimana seharusnya perubahan tarif tersebut dilakukan, termasuk melakukan...
Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai omnibus law dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan...
Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis skema perdagangan karbon menurut Hukum Perdata khususnya jual-beli. Kedua menganalisa mengenai Certified Emissions...