Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah syarat sah perjanjian Pasal 1320...
Bagi masyarakat Dayak Meratus di Desa Papagaran yang masuk daerah Hulu Sungai Tengah, mempertahankan wilayah demi menyelamatkan meratus, menjaga bumi, air dan identitas budaya sama sifatnya menjaga warisan leluhur peninggalan datu moyang mereka. Apabila terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan secara adat untuk mempertahankan hak masyarakat adat itu sendiri. Namun...
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan dari Republik Rakyat Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang...
Corruption practices occur in Indonesia not only involving individuals, but corruption involving a limited liability company. The purpose of this study is to determine law enforcement against corporations related to corruption and factors that influence the law enforcement of legal entities or corporations. Data analysis method used is normative analysis, researchers also conduct...
Penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pecandu Narkotika berupa rehabilitas adalah upaya penanggulangan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah pencandu Narkotika. Namun dalam kenyataannya sebagian besar pencandu Narkotika berakhir dengan hukuman penjara bukan rehabilitas. Seperti perkara tindak pidana Narkotika putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat kabupaten nunukan di daerah perbatasan indonesia-malaysia serta apakah kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sehingga tidak adanya keefektifan terhadap aturan hukum mengenai penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat di daerah...
Di Indonesia terutama di Kota Balikpapan keberadaan segel tanah masih sering menjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah masalah tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam suatu obyek. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara maka setiap orang wajib memohonkan segel tanah menjadi surat...
Aturan formal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Hukum perburuhan diharapkan memberikan keadilan bagi setiap pekerja, tetapi dalam ketentuan pasal tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Perumusan jenis dan sifat pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan hingga saat ini masih menjadi masalah dalam...
This article aims to examine: First, how to determine calculation basis of state loss in the event of corruption in natural resource sector. Second, whether environmental destruction and pollution resulting in the loss or the degradation of economic value of the environmental can be the basis to extend the meaning of state loss. The constitution declares that the natural...
Kawasan Industri Kariangau (KIK) secara administratif berada dikelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat kawasan ini bagi Kota Balikpapan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang diperuntukan sebagai sektor Industri besar di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah...
Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang...
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kajian normatif terkain Akta Jual Beli (AJB) tanpa itikad baik di Kota Balikpapan. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat perspektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dimana kami meneliti dan mengkaji berbagai aspek-aspek teori...
Perkembangan inovasi financial technology (fintech) yang tidak bisa dibendung membuat diperlukannya regulasi yang dapat mengawalnya. Equity crowdfunding menjadi salah satu fintech yang paling digemari karena bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Akan tetapi regulasi yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. OJK sebagai regulator fintech di...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara di Bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang...
Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini...
Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni merupakan sebuah momentum yang selalu di peringati oleh Negara Indonesia Sila 1 sampai sila 5 sudah sangat jelas bahwa Pancasila harus di laksanakan penerapanya dalam kehidupan Bermasyarakat. Banyak Orang beranggapan bahwa Nilai Pancasila tidak begitu maksimal penerapannya di Toraja tetapi faktanya Pancasila Sebagai dasar Negara sudah mulai...
Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia secara umum memahami perkawinan sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan...
Ombudsman Republik Indonesia kota Balikpapan mengamati Badan Pertanahan Nasional yang kinerjanya termasuk dalam kriteria buruk, berdasarkan Informasi statistic dari data Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2017, agraria/ Pertanahan menduduki posisi pertama dengan jumlah pengaduan sebesar 19 laporan dari laporan-laporan yang lainnya dan terdapat pula pungutan liar...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi aturan dasar untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar...
Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas...
Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat atas produk pangan membawa dampak bagi pelaku usaha produk pangan. Pelaku usaha produk pangan berlomba-lomba memproduksi produk pangan dengan informasi yang menjadi petunjuk konsumen. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha membuat pelaku usaha memuat informasi yang tidak benar agar produk pangan yang...
Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pengaturan CSR yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan definisi. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha, sehingga penerapan CSR belum maksimal. Perbedaan...
Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari kegiatan perbankan sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya sengketa yang akan terjadi. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan yaitu, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi OJK berdasarkan Peraturan...
Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang peran pemerintah daerah di bidang pertanahan Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanahan di Indonesia? 2.Bagaimanakah...
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa” dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota...