STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2021 PADA PADEMIC COVID 19

YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 2 Edisi Mei 2021 (122-133) STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2021 PADA PADEMIC COVID 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------Ria Yunita, Amalliah Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) (Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021) Abstract Government efforts to prevent the spread of the Covid 19 virus continue to be carried out, such as issuing a policy to prohibit the 2021 Eid homecoming as an effort to avoid a large wave of transmission of the Covid 19 virus. This policy has been informed and has also been disseminated to the public through news in print, social and televi media. and radio. This is done so that the public obeys the regulations issued by the government. Through mass communication theory and Laswell, it is hoped that the message conveyed can be understood by the community, although a small number of people still reject it because returning to their hometown has become a tradition. By observing and collecting data in the field, the community supports this policy but asks the government to provide concessions or alternative choices to the community. Keywords: Communication strategy, Government, Policy or regulation, Pademic covid 19 Abstrak Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid 19 terus dilakukan, seperti mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 sebagai upaya tidak terjadi gelombang besar penularan virus covid 19. Kebijakan ini sudah di informasikan dan juga sudah di sosialisasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media cetak, social maupun televi dan radio. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi peraturan yang di diterbitkan oleh pemerintah. Melalui terori komunikasi massa dan Laswell, diharapkan pesan yang disampaikan dapat di pahami oleh masyarakat walaupun sebagian kecil masih saja ada penolakan karena pulang ke kampong halaman itu sudah menjadi tradisi. Dengan melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan masyarakat mendukung kebijakan ini tetapi meminta pemerintah memberikan kelonggaran atau alternative pilihan kepada masyarakat. Kata Kunci: Strategi komunikasi, Pemerintah, Kebijakan atau peraturan, Pademic covid 19 I. PENDAHULUAN tersebut berimplikasi langsung pada keterse- erdasarkan pengalaman, libur pan- B diaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, bah- jang terbukti dapat meningkatkan kan kenaikan angka kematian. Hal ini sempat kasus Covid-19. Kenaikan kasus terjadi pada sejumlah momen libur panjang, 122 YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 2 Edisi Mei 2021 (122-133) seperti Natal dan tahun baru 2021. Oleh Berdasarkan data Satgas Covid-19, libur karenanya, kebijakan larangan mudik dinilai Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan ke- tepat untuk mencegah mobilitas orang selama naikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% momen Lebaran 2021, mengingat Indonesia dengan penambahan kasus harian 413-559 telah berhasil menurunkan kasus baru Covid- serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889- 19 selama beberapa bulan terakhir. kebijakan 3.917. Sedangkan, persentase kematian ming- pelarangan mudik di pemerintah saat ini te- guan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 ka- ngah menyusun sanksi bagi pelanggar lara- sus kematian. setiap kali liburan selalu ada ngan mudik Lebaran. Sanksi tersebut nantinya peningkatan kasus antara 30-50% baik dari akan diimplementasikan oleh pemerintah dae- kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif rah tahun 2021 diharapkan mampu menjaga Covid-19 Disebutkan total kasus aktif Covid- momentum penurunan kasus. Pemerintah res- 19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80% dian- mi mengeluarkan kebijakan terkait larangan taranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan mudik Lebaran 2021 pada Jumat tanggal 26 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU (Intensive Maret 2021. Larangan mudik ini berlaku un- Care Unit) dan sekitar 2% meninggal. Persoa- tuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya lan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari untuk pegawai pemerintahan. Adapun lara- 130 ribu kasus aktif itu mencapai 26 ribu atau ngan mudik akan berlaku mulai 6-17 Mei sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif 2021. Kemudian, sebelum dan sesudah waktu meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS tersebut, masyarakat di imbau untuk tidak per- juga akan semakin banyak. Guna mengantisi- gi ke mana-mana. tidak mudah bagi peme- pasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan rintah melarang mudik Lebaran. Pemerintah larangan mudik, ia menyebut Kemenkes akan telah memutuskan larangan aktivitas mudik menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur lebaran mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. mudik. Selain memastikan ketersediaan obat- Hal itu dilakukan guna menekan laju penyeba- obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasili- ran Covid-19 yang ditaksir selalu mengalami tas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI / peningkatan jumlah kasus terutama setelah Polri, Badan Nasional Penanggulangan Benca- masa libur panjang seperti Hari Raya Idul na (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk Fitri, Natal dan Tahun Baru. memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/ 123 YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 2 Edisi Mei 2021 (122-133) RW. Pemerintah telah mengeluarkan Surat hubungan Udara Ir. Novie Riyanto Raharjo Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 MSEA dan Juru bicara Kementerian Perhubu- No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik ngan Adita Irawati. pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Terdapat pengecualian dalam kebijakan Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei pelarangan mudik ini. Yaitu layanan distribusi 2021. Melalui surat edaran ini, pemerintah te- logistik, perjalanan dinas, kunjugan sakit / gas melarang masyarakat melakukan kegiatan duka, dan pelaganan ibu hamil dengan pen- mudik lebaran tahun ini demi melindungi ma- damping maksimal 1 orang dan pelayanan ibu syarakat dari penularan virus COVID-19. La- bersalin dengan pendamping maksimal 2 rangan ini diberlakukan untuk moda transpor- orang. Meski demikian terdapat prasyarat da- tasi darat, laut dan udara. Satgas Penanganan lam pengecualian ini. Diantaranya surat izin COVID-19 bersama jajaran pemerintah terkait dari pimpinan instansi pekerjaan dimana khu- diantaranya Kementerian Perhubungan dan sus ASN, pegawai BUMN/BUMD, anggota Polri, mengumumkan hal ini dalam agenda TNI/Polri yang diberikan dari pejabat seting- keterangan pers perkembangan penanganan kat eselon II dengan tanda basah atau elek- COVID-19 dan Sosialisasi Ketetapan Pengen- tronik yang dibubuhkan. Sementara bagi pe- dalian COVID-19 selama bulan suci Rama- kerja sektor informal ataupun masyarakat dhan dan Ketentuan Perjalanan di Masa Penia- dengan keperluan mendesak perlu meminta daan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. surat izin perjalanan dari pihak desa/kelurahan Dalam kesempata (...truncated)