URGENSI PEMBERLAKUAN JUDGMENTS CONVENTION DI INDONESIA

CAUSA ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 12 Tahun 2024. Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 URGENSI PEMBERLAKUAN JUDGMENTS CONVENTION DI INDONESIA Agil Hadziq Muurobbi1, Elan Jaelani2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail : Abstract This research aims to find out how Indonesian International Private Law views legal issues regarding the implementation of foreign court decisions. Not only is it viewed from the provisions of Indonesian International Private Law, but it is also related to how the Judgments Convention regulates the same matter. The research method used is normative juridical with a statutory approach, namely examining various positive legal provisions and norms in the form of international legal instruments governing the state, the Judgments Convention and the provisions of Indonesian International Civil Law relating to the issue of recognition and implementation of court decisions. foreign. The results of the research show that up to now the Judgments Convention can be implemented in Indonesia if it meets the requirements, including bilateral or multilateral agreements between Indonesia and other countries, the resubmission of the relevant court decision as a new case before an Indonesian court, and matters related to the decision regarding general loss. It would be better if the Judgments Convention came into force after the ratification of the Civil Procedure Law Bill and the International Private Law Bill because this will affect the readiness of the Indonesian state to enforce and enforce foreign judgments. Keywords: Judgments Convention, Foreign Court Decisions, Private International Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Perdata Internasional Indonesia memandang isu hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing. Tidak hanya ditinjau dari ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia, namun juga dikaitkan dengan bagaimana Judgments Convention mengatur mengenai hal yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni meneliti berbagai ketentuan maupun norma hukum positif berupa instrumen-istrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, Judgments Convention serta ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internsional Indonesia yang berkaitan dengan isu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini Judgments Convention bisa dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat diantaranya perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan negara lain, diajukannya kembali putusan pengadilan yang bersangkutan sebagai perkara baru ke hadapan pengadilan Indonesia, dan hal-hal yang CAUSA ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 12 Tahun 2024. Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 berkaitan dengan putusan mengenai kerugian umum. Alangkahbaiknya apabila pemberlakuan Judgments Convention ini sesudah pengesahan RUU Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional karena hal ini akan mempengaruhi kesiapan negara Indonesia dalam pengekuan dan pelaksanaan putusan asing. Kata Kunci: Judgments Convention, Putusan Pengadilan Asing, Hukum Perdata Internasional Pendahuluan Hukum perdata internasional dikenal sebagai bidang ilmu yang berkonsentrasi pada isu hukum yang berkaitan dengan adanya unsur asing. Pemakaian hukum asing diatur dalam peraturan perundangan dan sumber hukum perdata internasional masingmasing negara. Ketentuan tentang hukum negara mana yang harus diberlakukan pada suatu peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing juga ditemukan dalam peraturan perundangan, yurisprudensi dan doktrin di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dikenal sebagai Choice of Law Rules, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengadilan atau pejabat berwenang dalam memilih hukum yang harus diberlakukan pada suatu perkara perdata yang ada unsur asingnya. (Nishitani 2017) Sesuai dengan pendapat ahli hukum Jerman terkenal yang bernama Friedrich Carl von Savigny bahwa perkara perdata seharusnya diatur oleh hukum dari negara atau tempat yang memiliki titik taut terdekat dengan perkara tersebut, walaupun hukum tersebut adalah hukum negara asing. Menurut Savigny, pemakaian hukum suatu negara yang memiliki titik taut terdekat akan menimbulkan penghormatan timbal balik dan kesetaraan pada semua sistem hukum perdata di dunia, tanpa membedakan antara hukum nasional dan hukum asing, antara warga negara sendiri dan warga negara asing.(Von Savigny 1880) Salah satu ruang lingkup utama dalam HPI adalah isu hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal ini diikuti dengan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang. Menurut Cheshire, salah satu tujuan utama dari HPI tidak akan tercapai apabila suatu putusan pengadilan asing yang memiliki kompetensi diabaikan sepenuhnya.(Borm-Reid 1954) Merupakan suatu hal yang umum bahwa kemajuan zaman memengaruhi peningkatan lalu lintas transaksi bisnis internasional dan perdagangan internasional, termasuk investasi asing. Dalam hal ini, peran HPI menjadi semakin signifikan. Khususnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum saat menghadapi situasi transaksi bisnis internasional. Beberapa persoalan hukum yang kerap timbul adalah terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, penentuan forum atau pengadilan yang CAUSA ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 12 Tahun 2024. Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 akan berwenang untuk mengadili sengketa, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pada prinsipnya, suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan di suatu negara tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah hukum negara lain. Terdapat pengecualian, seperti apabila terdapat suatu perjanjian internasional antara negara di mana putusan dijatuhkan dengan negara di mana putusan hendak diakui dan dilaksanakan. Perjanjian internasional tersebut mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing antara kedua negara. Sehingga dengan tiadanya perjanjian internasional tersebut, suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi negara lain. Pada 2 Juli 2019, the Hague Conference on Private International Law (HCCH) telah mencapai konklusi atas Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (“Judgments Convention”). HCCH merupakan organisasi antar pemerintah yang memfasilitasi kerjasama lintas batas negara dalam ranah perdata dan komersial. Judgments Convention merupakan konvensi internasional yang ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing secara lintas batas negara. Dapat dikatakan bahwa isu mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mulai menarik perhatian. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kebutuhan para aktor bisnis yang melakukan transaksi komersial secara lintas batas negara. Dengan tercapainya (...truncated)