Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 129-147) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.11255 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Yevi Andriani1)*, Sri Suwitri2),Tri Yuniningsih 3) 123Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Gd. Pascasarjana A Undip, Jl. Imam Bardjo Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 Indonesia. *Korespodensi Penulis.E-mail: , Telp : +6285384205720 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan e-government melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam metodenya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek dukungan, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan dukungan penuh terhadap SIKS-NG, meskipun masih terdapat kendala tertentu. Di sisi lain, dalam hal kapasitas, sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi masih belum memadai, dan kekurangan tenaga ahli di bidang IT menjadi hambatan. Namun, manfaat dari SIKS-NG sudah terasa, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengelola data bantuan sosial, walaupun masih ada masyarakat miskin yang belum terdata. Dari tiga indikator diatas disimpulkan bahwa Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan belum efektif. Kata Kunci : E-goverment, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), DTKS The Implementation of E-Government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Bengkulu Selatan Regency Abstract This study aims to assess the implementation of e-government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) for processing poverty data in South Bengkulu Regency. Researchers used a descriptive, qualitative approach. Data collection involved observation, interviews, and documentation. The analysis, using Support, Capacity, and Value criteria, reveals positive aspects in Support, including support, human resources allocation, and socialization by the Social Service Office of South Bengkulu District. However, issues persist in these areas. Capacity falls short in financial and technological resources, and IT expertise. Value shows benefits in accessing social assistance information. Still, many impoverished individuals remain unregistered, indicating room for improvement. From the three indicators above, it can be concluded that the implementation of E-Government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a poverty data processing application in South Bengkulu Regency has not been effective. Keywords: E-government, Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG), DTKS Copyright © 2023, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 129 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 129-147) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.11255 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Perkembangan yang sangat pesat pada sistem informasi dan teknologi informasi saat ini sudah dianggap menjadi sumber daya yang sangat penting untuk organisasi pemerintah atau swasta (Hammer dan Champy, 1993). Sistem informasi dan teknologi informasi, bukan sekedar memiliki peran sebagai sebuah dukungan saja, tetapi sudah menjadi operasional utama, berpotensi tinggi, berperan strategis serta bisa dimanfaatkan sebagai pendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas di suatu organisasi (Wheelan dan Hunger, 2004). Perkembangan teknologi informasi sudah membawa perubahan bagi dunia yang menjadi mudah dengan didukung oleh teknologi komputer, terbukti bahwa efektivitas dapat tercapai pada mekanisme kerja yang panjang dan berulang, komputer berperan penting sebagai penunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di dalam sebuah instansi. Selama ini pengaturan data melalui penggunaan Sistem Basis Data (Database System) sudah memberikan dukungan bagi kinerja banyak instansi. Informasi adalah hal yang sangat penting untuk sebuah organisasi dalam mengambil suatu keputusan, informasi bisa didapat dari sistem informasi (Information System). Secara umum, e-government merupakan pemanfaatan teknologi digital guna mentransformasikan aktivitas pemerintah, dengan tujuan peningkatan efektivitas, efisiensi serta pemberian layanan (Forman, 2005). Istilah Egovernment atau electronic government mengacu kepada pemakaian teknologi informasi pada organisasi pemerintah supaya organisasinya dapat lebih efektif dan transparan. Adanya e-government diharapkan dapat membuat pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, semakin meningkatkan efektivitas internal organisasi pemerintahan dan semakin memudahkan akses masyarakat terkait informasi di lingkungan pemerintahan (Kase, 2010). Pemerintah terus melakukan inovasi dan berlomba-lomba dalam peningkatan pelayanan untuk masyarakat melalui cara yang lebih efektif dan modern (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020). Hal ini juga terjadi pada Kementerian Sosial yang selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan mereka untuk masyarakat melalui sistem yakni aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) (Aisidah, 2020). Masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam penyelenggaraan e-government. Namun demikian, dalam konteks penelitian egovernment, orientasi terhadap masyarakat masih belum banyak dieksploitasi karena sebagian besar proyek e-government hanya mentransformasi layanan dan informasi yang semula masih tradisional menjadi menggunakan teknologi. Model- Copyright © 2023, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 130 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 129-147) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.11255 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi model penilaian kematangan egovernment yang sudah ada pun sebagian besar hanya mengukur kemampuan teknologi e- government (Wulansari & Inayati, 2019). Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Indonesia diantaranya Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahterah dilakukan program pendataan bagi masyarakat miskin bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemuktakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 20 (...truncated)