Efektivitas Aplikasi Sabdopalon Dalam Meningkatkan Digital Governance Di Kabupaten Jombang

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 1, Mei 2024, (Hlm 88-107) DOI 10.34010/agregasi.v12i1.11447 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Efektivitas Aplikasi Sabdopalon Dalam Meningkatkan Digital Governance Di Kabupaten Jombang Devi Aprilia Chumairoh1) *, Agus Widiyarta 2) 1,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jalan Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur , 60294, Indonesia. E-mail: [email protected] , .id2 Abstrak Dewasa ini perkembangan teknologi telah melahirkan banyak inovasi terutama dalam sektor pemerintahan. Melalui Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 menjelaskan skema pemerintah yang harus berlandaskan pada pemanfaatan teknologi digital. Pelayanan publik di pemerintahan desa sering dihadapkan berbagai masalah seperti antrian pemohon. Sabdopalon merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jombang dalam menjawab permasalahan tersebut, dengan aplikasi Sabdopalon pelayanan berbasis online mempersingkat waktu pelayanan online yang didapatkan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi efektivitas aplikasi Sabdopalon. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya aplikasi Sabdopalon dirasa cukup efektif untuk masyarakat Jombang, masyarakat dapat melakukan permohonan di mana saja dan kapan saja. Namun, sebagian masyarakat masih kesulitan untuk mengakses aplikasi ini karena tidak memiliki smartphone dan jaringan yang belum stabil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik menggunakan pelayanan berbasis digital melalui aplikasi Sabdopalon sudah efektif dalam mempercepat permohonan yang diminta masyarakat. Kata kunci: Pelayanan publik, Aplikasi, Efektivitas The Effectiveness Of Sabdopalon Application In Improving Digital Governance Abstract In recent years, technological advancements have given rise to numerous innovations, particularly in the governmental sector. Through Presidential Regulation No. 95 of 2018, the government emphasizes a scheme grounded in the utilization of digital technology. Public services in village administrations often face various challenges such as long queues of applicants. Sabdopalon represents an innovation by the Jombang District Government (pemkab) to address such issues. With the Sabdopalon application, online-based services shorten the waiting time for services obtained by the community. The research objective is to identify the effectiveness of the Sabdopalon application. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing observation and interview approaches. Research findings indicate that the Sabdopalon application is deemed quite effective for the Jombang community, as individuals can make requests from anywhere and at any time. However, some members of the community still struggle to access this application due to a lack of smartphones and unstable networks. In conclusion, it can be inferred that the quality of public services using digital-based services through the Sabdopalon application is effective in expediting requests made by the community. Keywords: Public services, Application, Effectiveness Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 88 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 1, Mei 2024, (Hlm 88-107) DOI 10.34010/agregasi.v12i1.11447 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Salah satu tanggung jawab utama birokrasi adalah menyelenggarakan dan menjamin kelancaran roda pemerintahan. Sebagai pelaksana dalam organisasi formal sebuah negara, birokrasi pemerintahan bertanggung jawab untuk mengemban misi dan tujuan pelayanan publik yang memuaskan (Endah & Vestikowati, 2021). Namun, praktik birokrasi di Indonesia tidak memiliki inovasi karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa birokrasi tidak memiliki lingkungan organisasi yang mendorong inovasi, dan yang kedua adalah bahwa karyawan birokrasi tidak memiliki masalah yang signifikan jika mereka tidak produktif (Agus, 2019).Hasilnya, birokrasi menjadi lamban, tidak efisien, kaku, tidak transparan, dan tidak memberikan kepastian dalam pelayanan. Banyak birokrasi di Indonesia yang hanya berfokus pada diri mereka sendiri dan mengabaikan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dianggap baik apabila mampu memberikan layanan yang baik dan ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terlihat pada Laporan Ombudsman RI (2019) periode 20182019. Menurut Ombudsman, 41,03% pengaduan masyarakat adalah mengenai pelayanan publik. Diikuti oleh kepolisian dengan 13,84% dan instansi pemerintah dengan 9,87%. Angka ini mencakup 10.985 pengaduan perdata yang dihitung pada tahun 2018 (Rahmawati & Fatchuriza, 2021). Citra buruk pemerintah juga diperburuk dengan isu yang sering muncul di permukaan yang melibatkan oknum pejabat publik contohnya pungutan liar dengan berbagai bentuk dan prosedur yang berbelit-belit (Pratiwi & Ni Nengah, 2019). Berangkat dari masalah – masalah tersebut akhirnya pemerintah melakukan berbagai inovasi lewat program Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). E-Government merupakan salah satu dampak dari adaya kemajuan teknologi, dengan adanya e-government banyak membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat/warga negara dan pengusaha dalam menerima pelayanan dari instansi pemerintah. Anggota masyarakat memerlukan sedikit usaha untuk mempelajari cara mendapatkan layanan karena informasinya tersedia di situs web (Indrayani, 2016). E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 89 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 1, Mei 2024, (Hlm 88-107) DOI 10.34010/agregasi.v12i1.11447 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi pelayanan masyarakat (Hendryawan, 2020). Menurut Rachel Silcock (Yanti, 2022) e-government adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan pemerintah untuk kepentingan warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. E-Government terus berupaya untuk berinovasi, menciptakan, dan mengembangkan pendekatan pelayanan publik baru di mana seluruh organisasi publik dan lembaga pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi, dan transparan kepada warganya. E-Government merup (...truncated)