Forecasting Policy Of Public Sector Services After The Moving Of The Nation's Capital: A Study On Dpmptsp Dki Jakarta

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 108-120) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.12210 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Forecasting Policy Pelayanan Sektor Publik Pasca Pemindahan Ibukota Negara: Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rizka Hanandy 1) *, Eko Sakapurnama 2) 1)2) Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat, Indonesia * Korespondensi Penulis. E-mail: , Telp : +6281220669928 Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memberikan proyeksi dampak kebijakan perubahan Ibu Kota Negara terhadap pelayanan sektor publik. Menggunakan studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, penelitian ini menggunakan kerangka forecasting policy dari William N. Dunn (2018) dan indikator penilaian pelayanan publik Menezes, et al. (2022) untuk menganalisis proyeksi pelayanan publik di masa depan. Berbeda dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, studi ini menggunakan operasionalisasi konsep yang lebih komprehensif dengan kombinasi kerangka proyeksi kebijakan dan indikator penilaian pelayanan publik. Pendekatan kualitatif digunakan dalam pengumpulan dan analisis data melalui studi dokumen, data sekunder, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi saat ini, DPMPTSP Jakarta diproyeksikan tetap dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal, khususnya dalam kualitas layanan dan kepuasan pelayanan. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga semakin berat, terutama dalam optimalisasi pengalaman pengguna layanan dan melakukan integrasi data, khususnya antar dinas sektoral yang terkait. Kata kunci: Proyeksi Kebijakan, DPMPTSP Jakarta, Pelayanan Publik Forecasting Policy Of Public Sector Services After The Moving Of The Nation's Capital: A Study On Dpmptsp Dki Jakarta Abstract This article aims to provide a forecasting policy for the relocation of the National Capital on public sector services. Using a case study at the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP), this research uses William N. Dunn's (2018) policy forecasting framework and Menezes et al. (2022) public service assessment indicators to forecast future public services. Different from previous research, this study uses a comprehensive operationalization concept with a mix of a forecasting policy framework and public service assessment indicators. A qualitative approach was used in data collection and analysis through document study, secondary data, and literature review. The research results show that DPMPTSP Jakarta is projected to provide optimal public services in the future, particularly regarding service quality and user satisfaction. However, on the other hand, the challenges faced are also increasingly complex, especially in optimizing the user's experience and providing an integrated database, especially between relevant sectoral agencies. Keywords: Forecasting Policy, DPMPTSP Jakarta, Public Servic Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 108 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 108-120) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.12210 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Kritik berdatangan dalam proses pembangunan IKN, seperti masalah kerusakan lingkungan, kehidupan flora dan fauna yang terganggu, sampai masalah anggaran pembangunan (Sucahyo, 2022). Hasil analisis sentimen yang dilakukan oleh tirto.id juga menunjukkan bahwa 40.1% masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap pembangunan IKN ini (Garnesia, 2022). Selain itu, perdebatan terkait manajemen sektor publik pasca pemindahan ibu kota juga menjadi masalah yang problematik, tidak hanya di IKN, tetapi juga di Ibu Kota lama, yaitu DKI Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota ke IKN menimbulkan dampak perubahan pada struktur dan tata kelola pemerintahan di ibu kota lama, yaitu DKI Jakarta. Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, nama Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota nantinya juga akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan akan disahkan oleh Undang-Undang (antaranews.com, 2024). Dalam RUU DKJ, juga diatur tentang peran-peran institusi pemerintahan yang dapat menopang rencana pemerintah untuk memproyeksikan Jakarta sebagai kota bisnis nasional dan global, dengan keistimewaan otonomi satu tingkat (Nurfaizah, 2023). Proyeksi Jakarta sebagai pusat bisnis dan perekonomian nasional dan global menuntut kota ini untuk menopang perekonomian Indonesia dan bersaing secara global. Pada tahun 2023, setidaknya terdapat 317.012 permohonan izin investasi yang sudah diselesaikan oleh DPMPTSP DKI Jakarta. Seharusnya jumlah ini tidak berkurang dan sebaiknya terus bertambah meskipun Jakarta nantinya tidak lagi menjadi Ibukota Negara. Secara nasional, Jakarta seharusnya mampu memberikan dampak dan sebaran ekonomi kepada daerah-daerah di sekitarnya, meskipun nanti sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Sementara itu, secara global, Jakarta diharapkan mampu bersaing dengan kota-kota perekonomian global lainnya, seperti New York, Shanghai, Sao Paolo, dan kota lainnya dalam meningkatkan aktivitas bisnis global dan memberikan pertumbuhan yang baik bagi Indonesia. Untuk mendukung Jakarta menjadi kota pusat perekonomian nasional dan global, peran lembaga pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan akses investasi dan izin usaha menjadi sangat penting. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terkait penanaman modal dan perizinan di wilayah DKI Jakarta (DPMPTSP Jakarta, 2024), peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta sangat sentral dalam rencana Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Sehingga, penting untuk melakukan proyeksi dampak kebijakan pemindahan ibu kota dan RUU DKJ terhadap kesiapan DPMPTSP Jakarta sebagai organisasi pelayanan sektor publik yang bertanggung jawab dalam menopang investasi di Kota Jakarta. Pada dasarnya, rancangan kebijakan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, dengan meminimalisir pengorbanan lingkungan, sosial, dan ekonomi serendah mungkin (Savio & Nikolopoulos, 2010). Pertimbangan risiko dan dampak dari kebijakan menjadi hal penting dalam Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 109 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 108-120) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.12210 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi proses pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan (Dunn (...truncated)