Proses dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman

Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 3 No. 6 Mei – Juni 2025 Hal. 970-973 http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs ISSN : 2963-5802 Proses dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tiffany Melia Putri1, Jumiati2, Boni Saputra3 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, , , Abstract This research examines the public policy process in local government organizations in Pariaman City, focusing on how policies are made, who is involved, and the challenges or polemics that arise during the process. In addition, this research also describes the real practice in the field and how the policy is applied in people`s lives. By using a qualitative approach, including interviews with the Deputy Mayor of Pariaman for the 2024-2029 Period, observation, and literature related to public policy. This study found that the public policy process also faces various obstacles, both in terms of the demands of diverse community needs, coordination between institution, and limited community participation. The results of this study are expected to be input for local governments and communities so that they can jointly improve the process and implementation of public policy practices. Keywords: Public Policy, Polemic, Process, Practice, Pariaman City. Abstrak Penelitian ini mengkaji proses kebijakan publik dalam organisasi pemerintahan daerah di Kota Pariaman, dengan fokus pada bagaimana kebijakan dibuat, siapa saja yang terlibat, serta tantangan atau polemik yang muncul selama proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan praktik nyata di lapangan dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi wawancara terhadap Wakil Walikota Pariaman Periode 2024-2029, observasi, dan studi literatur terkait kebijakan publik. Penelitian ini menemukan bahwa proses kebijakan publik juga menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi tuntutan kebutuhan masyarakat yang beragam, koordinasi antar lembaga, maupun partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bersama-sama memperbaiki proses dan implementasi praktik kebijakan publik. Kata Kunci: Kebijakan publik, Polemik, Proses, Praktik, Kota Pariaman. This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license PENDAHULUAN Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas kebijakan tergantung pada bagaimana proses perumusannya, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat (Parsons, 2007). Organisasi pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memegang peran penting dalam siklus kebijakan publik. Memahami dinamika proses kebijakan di tingkat lokal menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Pariaman, sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah di Indonesia, juga memiliki polemik dan dinamika dalam merumuskan proses kebijakan publik. Kompleksitas kebutuhan masyarakat yang beragam, tantangan koordinasi antar instansi pemerintah, dan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam merupakan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan polemik di setiap tahapan kebijakan. Oleh karena itu, kajian mengenai proses kebijakan publik di Kota Pariaman menjadi penting untuk mengungkap bagaimana kebijakan dirumuskan, siapa saja aktor-aktor yang terlibat, polemik apa saja yang muncul, dan bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data antara lain wawancara dengan Wakil Walikota Pariaman periode 2024-2029 sebagai informan kunci, observasi terhadap beberapa masyarakat atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, dan studi literatur yang relevan dengan teori dan praktik kebijakan publik. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran spesifik mengenai proses kebijakan publik di Kota Pariaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Pariaman dan masyarakat luas dalam upaya untuk bersama-sama memperbaiki proses perumusan dan implementasi kebijakan publik yang lebih efektif, responsif dan akuntabel bagi kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol.03 No. 06 Mei – Juni 2025 970 Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 3 No. 6 Mei – Juni 2025 Hal. 970-973 http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs ISSN : 2963-5802 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara spesifik proses kebijakan publik dalam organisasi pemerintahan daerah Kota Pariaman, termasuk polemik yang muncul dan praktik implementasinya dengan cara : a. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan pada periode Maret – April. b. Teknik Pengumpulan Data • Wawancara Dilakukan dengan Wakil Walikota Pariaman periode 2024-2029. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai proses pembuatan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta praktik implementasi kebijakan di lapangan. • Observasi Melakukan observasi langsung kepada beberapa masyarakat untuk mengetahui proses, polemik, praktik kebijakan publik dan situasi kebutuhan masyarakat pada saat sekarang. • Studi Literatur Menghubungkan teori dan praktik dalam proses kebijakan publik di Kota Pariaman. HASIL DAN PEMBAHASAN Adanya polemik yang terjadi dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat yang beragam jumlahnya serta peran pemerintah sebagai pemangku pelayanan publik harus bisa mengatasi kondisi tersebut yang dirumuskan kedalam sebuah kebijakan dan keputusan publik dimana tujuannya untuk kepentingan publik serta menjawab dari permasalahan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan aturan yang ada di Inodenesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Tentu suatu kebijakan yang dikeluarkan harus menempuh proses dan regulasi yang telah ditentukan. Proses kebijakan publik dan kebijakan yang dikeluarkan harus disorot dari dasarnya yaitu pemerintahan daerah, bagaimana pemerintah daerah bisa menjawab tuntutan polemik yang terjadi dikalangan masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah Kota Pariaman salah satu bagian daerah di Provinsi Sumatera Barat juga melakukan proses dan mengeluarkan kebijakan demi kepentingan masyarakat dan pemerintahannya. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota (...truncated)