Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional.

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 154-174) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.14017 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional. Neni Nurhayati 1) *, Hadri Kusuma 2) , Arief Rahman 3) 1,2,3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jalan Pawirokuat Ring Road Utara Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta 55283. * Korespondensi Penulis. E-mail: , Telp: +6281221661190 Abstrak Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis model teoritis untuk mengembangkan model penelitian empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi tata kelola kolaboratif dan motivasi pelayanan publik. Metode analisis menggunakan SEM PLS dengan jumlah responden 367 orang. Semua pertanyaan yang menyangkut data penelitian telah teruji validitas dan reabilitasnya serta telah memenuhi pengujian common method bias dan nonresponse bias. Analisis yang disajikan terdiri dari tiga bagian, yaitu analisis responden penelitian, analisis deskriptif data penelitian dan analisis PLS. Hasil menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan kualitas relasional berpengaruh signifikan pada tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif juga memengaruhi motivasi pelayanan publik, dengan gaya kepemimpinan transformasional dan kualitas relasional berperan penting. Implikasi praktis penelitian ini pada penekanan tata kelola kolaboratif sektor publik dengan pentingnya gaya kepemimpinan dan kualitas relasional yang kuat sehingga motivasi pelayanan publik dapat berjalan maksimal melalui tata kelola kolaboratif yang berjalan efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: tatakelola kolaboratif, motivasi pelayanan publik, kepemimpinan transformasional, kualitas relasional COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN IMPROVING PUBLIC SERVICE MOTIVATION: THE ROLE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE AND RELATIONAL QUALITY Abstract The main objective of this study is to analyze theoretical models to develop empirical research models on factors that influence collaborative governance and public service motivation. The analysis method uses SEM PLS with 367 respondents. All questions related to research data have been tested for validity and reliability and have met the common method bias and nonresponse bias tests. The analysis presented consists of three parts, namely analysis of research respondents, descriptive analysis of research data and PLS analysis. The results show that transformational leadership style and relational quality have a significant effect on collaborative governance. Collaborative governance also affects public service motivation, with transformational leadership style and relational quality playing an important role. The practical implications of this study are the emphasis on collaborative governance in the public sector with the importance of strong leadership style and relational quality so that public service motivation can run optimally through effective and sustainable collaborative governance. Keywords: collaborative governance, public service motivation, transformational leadership, relational quality Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 154 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 154-174) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.14017 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Tuntutan masyarakat saat ini menuntut layanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Pemerintah harus beradaptasi untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, dan disesuaikan dengan masyarakat yang dinamis (Syah, 2024). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan layanan publik sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan layanan warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan bantuan administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan publik, menjembatani hubungan masyarakatpemerintah (Nurmandi dkk., 2023), dan meningkatkan transparansi, keadilan, partisipasi masyarakat, penanganan pengaduan, dan akuntabilitas pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Kualitas layanan publik di Indonesia masih tergolong rendah. Ombudsman Jawa Barat mencatat peningkatan laporan maladministrasi pada 2021, seperti keterlambatan (38,67%), penolakan layanan (18,67%), dan penyimpangan (12%) (Budianto, 2022). Ketidakpuasan publik terlihat dari penurunan skor Survei Kepuasan Masyarakat pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Penelitian menunjukkan rendahnya kepuasan layanan publik di berbagai kota, buruknya koordinasi dalam kasus kesehatan, dan indikasi korupsi (Jamaluddin, 2016; Yusriadi & Tinggi, 2017). Masalah lain mencakup perizinan lambat, diskriminasi, dan kompleksitas birokrasi (Dwimawanti, 2024; Wakhid, 2017). Sejumlah penelitian menyoroti solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi diperlukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik (Yusriadi & Tinggi, 2017), serta peningkatan komitmen, pengawasan, sumber daya, dan EGovernment (Anam & Anwar, 2020; Heriyanto, 2022; Wakhid, 2017). Perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah juga dibutuhkan (Dwimawanti, 2024). Sebagian besar solusi berfokus pada perbaikan struktur birokrasi, proses, dan pengembangan SDM, namun kurang memperhatikan motivasi pelayanan publik. Laporan World Bank (2017) menyoroti rendahnya motivasi pelayanan publik sebagai tantangan utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan menekankan pentingnya mendorong motivasi pelayanan publik yang tinggi. Penelitian lain oleh Nofal et al., (2022) juga menunjukkan bahwa rendahnya motivasi pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya layanan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, motivasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dibandingkan solusi lain seperti peningkatan infrastruktur atau teknologi saja (Rillia, 2023). Motivasi pelayanan publik didefinisikan sebagai dorongan yang Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 155 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2020, (Hlm 154-174) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.14017 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi mendorong pekerja atau pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik (Perry & Recascino, 1990). Konsep yang diusung oleh Perry (1996) mengenai motivasi pelayanan publik mencakup empat dimensi esensial yang membentuk Public Service Motivation (PSM): ketertarikan pada kebijakan publik, komitmen pada kepentingan publik, empati/kasih sayang, dan sikap pengorbanan diri. Keempat dimensi ini menjadi landasan bagi motivasi individu yang terlibat dalam (...truncated)