Collaborative Governance: Model Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Bahari Meko Di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 175-191) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.13285 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Collaborative Governance: Model Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Bahari Meko Di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur Mikael Thomas Susu1, Frans Bapa Tokan2, Yosef Dionisius Lamawuran3* Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira 3 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Jln. Jend. Ahmad Yani 50-52, Kota Kupang, NTT, 85225, Indonesia * Korespondensi Penulis. E-mail: , Telp: +62082141705392 1,2Program Abstrak Kawasan perairan Meko berpeluang menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Flores Timur. Namun ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung dinilai belum optimal karena sistem pengelolaan masih mengandalkan peran pemerintah Desa Pledo. Partisipasi kelompok kepentingan lain seperti pemerintah Kabupaten dan pihak swasta belum diorganisir secara maksimal. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik faktor penghambat kolaborasi para pemangku kepentingan sekaligus menawarkan model kolaborasi ideal dalam tata kelola pariwisata Meko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masalah yang ditemukan dikaji menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Hasil penelitian menemukan bahwa Collaborative Governance menjadi model kolaborasi ideal bagi para pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan tata kelola sekaligus memberi signifikasi terhadap transformasi wilayah perairan Meko sebagai destinasi wisata unggulan. Kata Kunci: Collaborative Governance; Tata Kelola; Pariwisata; Meko. Collaborative Governance: A Model Of Collaboration In The Governance Of Tourism In Peldo Village In East Flores District Meko Maritime Abstract Meko water area has the opportunity to become a leading tourist attraction in East Flores Regency. However, the availability of infrastructure and supporting facilities is considered not optimal because the management system still relies on the role of the Pledo Village government. The participation of other interest groups such as the district government and the private sector has not been organized optimally. This paper aims to examine the factors inhibiting stakeholder collaboration while offering an ideal collaboration model in Meko tourism governance. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interview, observation and documentation techniques, then analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The problems found were studied using the concept of Collaborative Governance from Ansell and Gash which includes face-to-face dialog, building trust, developing commitment and shared understanding. The results found that Collaborative Governance is an ideal collaboration model for stakeholders to unravel governance problems while giving significance to the transformation of the Meko water area as a leading tourist destination. Keywords: Collaborative Governance; Governance; Tourism; Meko. Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 175 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 175-191) DOI 10.34010/agregasi.v12i2.13285 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Pariwisata menjadi sektor paling efektif meningkatkan devisa Indonesia (Rahma, 2020). Data terbaru Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata mencapai US$4,26 miliar pada 2022 (Widi, 2022). Selain menjadi sektor industri prospektif bagi pendapatan negara, pariwisata juga menjadi trigger bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang serius mengerjakan industri pariwisata (Molan et al, 2022). Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan selain bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam dimensi pengelolaan, pembangunan kepariwisataan Flores Timur lebih diarahkan pada pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan (tourism based community sustainable), dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pariwisata bukan sebagai objek dalam konteks keberlanjutan. Landasan pengelolaan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKKA) Daerah Tahun 2013-2023. Pada regulasi dimaksud, pemerintah setempat menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yakni KSP Waiklibang, Larantuka, Sagu, Menanga dan Ritaebang (Disbudpar Flotim, 2013). Kawasan pariwisata Meko di Desa Pledo Kecamatan Witihama yang merupakan bagian dari KSP Sagu, menjadi salah satu potensi wisata yang sedang serius dikerjakan pemerintah desa Pledo sejak tahun 2018. Hal ini didasari oleh karakteristik dan potensi wisata kawasan pariwisata Meko serta berpedoman pada hasil riset World Wide Fund for Nature-Indonesia (WWFIndonesia, 2017) yang menegaskan bahwa perairan Mekko dapat dimanfaatkan sebagai zona pariwisata unggulan karena memiliki potensi wisata dan keterwakilan sumber daya penting seperti pasir timbul, ekosistem mangrove, keterwakilan ekosistem terumbu karang tepi (fringing reef) serta habitat penting bagi dua jenis ikan hiu seperti hiu sirip hitam atau blacktip reef shark dan hiu sirip putih atau whitetip reef shark (WWF, 2017). Selain itu, momentum yang perlu dijaga oleh pemerintah setempat adalah keberhasilan atraksi pasir timbul Meko menjadi juara ke-2 destinasi wisata air terpopuler di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2020. Meski memiliki potensi wisata unggulan, namun pengelolaan kawasan perairan Meko dihadapkan pada sejumlah persoalan. Riset WWFIndonesia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan penduduk lokal dalam melestarikan biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, pencemaran dan erosi pantai) masih terbilang rendah dan masih minimnya pemberdayaan ekonomi, lemahnya pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang menyebabkan eksploitasi ekosistem pesisir dan laut serta tindakan destruktif marak terjadi. Atraksi wisata bahari Meko juga belum didukung dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti air Copyright © 2024, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 176 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 12– Nomor 2, November 2024, (Hlm 175-191) DOI 10. (...truncated)