Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri 12 Bandung

Concept: Journal of Social Humanities and Education Volume 3 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5527; p-ISSN: 2963-5071, Hal 239-253 DOI: https://doi.org/10.55606/concept.v3i4.1649 Available Online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri 12 Bandung Elsya Rahmalia Hidayat 1, Agistia Nurbani Rajaba 2, Silmi Asy-Syifaa 3, Agni Nazwa N 4 1,2,3,4 Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat Korespondensi penulis: Abstract. This research aims to analyze the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy which uses a zoning system at SMPN 12 Bandung. This policy aims to increase equal access to education in society. To achieve this aim, this research applies a qualitative approach, which is considered effective for exploring in-depth information about the experiences and perspectives of the parties involved. Data was collected through direct interviews with resource persons from the student affairs section of SMPN 12 Bandung. This method allows researchers to gain a clearer understanding of the implementation of the zoning system in the PPDB process at the school. This research also aims to evaluate the extent to which zoning policies are effective in increasing access to education, reducing social disparities, and identifying the challenges and opportunities faced by schools in their implementation. It is hoped that the results of this research can provide recommendations for the government and related parties to improve and perfect zoning-based PPDB policies in the future. Keywords: PPDB, Zoning, SMPN 12 Bandung. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi di SMPN 12 Bandung. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang dianggap efektif untuk menggali informasi secara mendalam tentang pengalaman dan perspektif pihak-pihak yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dari bagian kesiswaan SMPN 12 Bandung. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam proses PPDB di sekolah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi sekolah dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan PPDB berbasis zonasi di masa depan. Kata kunci: PPDB, Zonasi, SMPN 12 Bandung. 1. LATAR BELAKANG Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Sebagai bagian penting dari kehidupan, pendidikan memiliki peran utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mendorong kemajuan negara. Keutamaan pendidikan ini secara resmi diatur dalam Pasal 31 UndangUndang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial sebagai dasar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional. Dalam ayat 1, disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," sementara ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya." Received: November 16,2024; Revised: November 30,2024; Accepted: Desember 14,2024; Published : Desember 16,2024 Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri 12 Bandung Sebagaimana yang telah diketahui, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu ketetapan pemerintah dalam langkah untuk menjamin akses pendidikan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh pelajar usia sekolah, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. SMPN 12 Bandung, sebagai sekolah negeri di Kota Bandung, telah mengimplementasikan kebijakan ini pada proses penerimaan siswa baru. Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap belum sepenuhnya adil dan belum mampu mengatasi masalah kualitas pendidikan yang merata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan zonasi ini diimplementasikan di SMPN 12 Bandung, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi peserta didik. Menurut penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Elsa dan Nunuk dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik” dalam jurnal “Inspirasi Manajemen Pendidikan” tahun 2019 didapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa “kebijakan sistem zonasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.” Dasar pelaksanaan kebijakan ini mencakup beberapa aspek, seperti pemerataan sarana dan prasarana, yaitu fasilitas dan infrastruktur, di setiap sekolah serta penilaian kinerja guru berdasarkan data dapodik. Untuk mendukung tujuan tersebut, sistem zonasi diterapkan dengan mengatur agar peserta didik berprestasi akademik tertentu memilih sekolah berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, sehingga tidak leluasa memilih sekolah di luar zona yang telah ditentukan. Secara bertahap, kebijakan ini diharapkan mampu menghilangkan pandangan tentang sekolah favorit yang selama ini dianggap hanya dihuni oleh siswa berprestasi. Dalam penelitian lainnya yang ditulis oleh Meylan dan Aldri dalam jurnal “Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)” tahun 2020 dengan penelitian tyang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang” bisa diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan zonasi berhasil mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan, meskipun tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit masih ada. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang baik serta kolaborasi dari berbagai 240 CONCEPT - VOLUME 3 NOMOR 4, TAHUN 2024 e-ISSN: 2963-5527; p-ISSN: 2963-5071, Hal 239-253 pihak. Namun, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ke depan, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh sekolah agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem zonasi semakin meningkat. Dalam Penelitian Retno Kussetyaningsih dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta” dalam jurnal Spektrum Analisis Kebija (...truncated)