Digitalisasi Administrasi Publik

Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 3 No. 6 Mei – Juni 2025 Hal. 1030-1034 http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs ISSN : 2963-5802 Digitalisasi Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, dan Model Implementasi dalam Konteks Indonesia Rayhan Agustina, Nadila Vhitra Januarb, Dina Adilla Maharanic, Elsya Dwi Septiyenad, Jumiatie, Boni Saputraf a Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, c Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, d Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, e Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, f Departemen Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, b Abstract In the era of digitalization, the application of digital technology in various aspects of public administration allows internal processes such as data management, communication and archiving to increase efficiency, accelerate the service process and improve accessibility of services for the community. Government initiatives, digital transformation, and the use of technology to create transparent and efficient public services are important in public administration. This study is used to examine the use of technology in creating transparent and efficient public services in the current digital era. Digitalization allows the government to integrate. Information and communication technology into administrative processes, facilitating faster and more accessible public services. However, the application of this technology also presents challenges, such as the digital divide, resistance to change, and data security issues. This transformation requires adaptation in policies, organizational culture, and human resource development so that public administration can meet the needs of society in the digital era. Keywords: Digital transformation, Public Service, e-government, digital divide, data security Abstrak Di era digitalisasi, penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek administrasi publik memungkinkan proses internal seperti pengelolaan data, komunikasi dan pengarsipan dapat ditingkatkan efisiensinya, mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat. Inisiatif pemerintah, transformasi digital, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang transparan dan efisien merupakan hal yang penting dalam administrasi publik. Penelitian ini digunakan untuk meneliti penggunaan teknologi dalam menciptakan layanan publik yang transparan dan efisien di era digital saat ini. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administratif, memfasilitasi layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Namun, implementasi teknologi ini juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital, resistensi terhadap perubahan, dan isu keamanan data. Transformasi ini menuntut adaptasi dalam kebijakan, budaya organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia agar administrasi publik dapat memenuhi tuntutan masyarakat di era digital. Kata Kunci : Transformasi digital, Pelayanan Publik, e-government, kesenjangan digital, keamanan data This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Berbagai manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi salah satunya kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Tranformasi ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam berbagai sektor bidang, seperti bidang Pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sektor bidang lainnya. Era digital membawa perubahan besar pada berbagai aspek masyarakat, khususnya pada ranah administrasi publik. Integrasi teknologi digital ke dalam operasional layanan publik telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, mengelola informasi, dan memberikan layanan. Penyampaian layanan publik secara digital menjadi bagian penting sejak munculnya pemerintahan elektronik atau digital dua dekade terakhir. Pemerintah di semua tingkatan tertarik dengan biaya transaksi online yang jauh lebih rendah daripada transaksi secara manual (Roy, 2017). Transformasi digital dipandang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam penelitian yang ditulis oleh (Wiranti & Frinaldi, 2023) menjelaskan Transformasi digital di pemerintahan merujuk pada proses penggunaan dan penerapan Teknologi digital dalam berbagai bagian pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh Wiranti dan Aldri (Wiranti & Frinaldi, 2023) menjelaskan Proses layanan publik biasanya berlarut-larut, rumit, dan tidak jelas. Orang-orang sering menghabiskan banyak waktu untuk layanan sederhana, seperti mengantri dan menunggu untuk mendapatkan layanan, yang meningkatkan Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol.03 No. 06 Mei – Juni 2025 1030 Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 3 No. 6 Mei – Juni 2025 Hal. 1030-1034 http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs ISSN : 2963-5802 biaya dan menyebabkan ketidakpuasan. Sehingga memunculkan inisiatif penerapan digitalisasi. Namum, Penelitian yang dilakukan oleh Novliza Eka Patrisia (Eka Patrisia, Anwar, & Dwi, 2021) menyatakan selama ini, seluruh perangkat daerah belum mampu menerapkan teknologi informasi secara efektif, terutama penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah Bengkulu. Selain itu, Laohasirichaikul & Combs dalam penelitian (Ani Yunaningsih, Indah, & Septiawan, 2021) menyatakan Kompetensi manajemen dan kemampuan melayani diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi saat menerapkan pelayanan publik digital. Apabila Kedua kompetensi tersebut digabungkan, akan ada kualitas layanan yang unggul. Kualitas Layanan yang unggul ini dapat ditunjukkan oleh kepuasan pengguna layanan, khususnya Warga setempat. Perubahan ini tidak hanya melibatkan adopsi teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pendekatan manajerial, serta sistem pengelolaan layanan publik. Salah satu pendorong utama transformasi ini adalah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses (Rachmad, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah di berbagai negara mulai mengimplementasikan sistem e-government, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perat (...truncated)