Penelitian ini dilatarbelakangin karena ada 19 pondokan yang digrebek pada bulan September 2018. Dari gambaran yang didapat sebenarnya hal ini udah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006. Selain itu sanksinya sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, pada faktanya di lapangan peneliti masih melihat adanya pelanggaran namun tidak...
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga perlu ditinjau dari sisi kriminologis. Maka penulis merumuskan masalah mengenai apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan dan upaya...
Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi...
IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA YANG BERKAITAN MENJUAL BELIKAN PETASAN DI KOTA BALIKAPAPANINTISARI Tri Wahyudi[1], Susilo Handoyo[2], Rosdiana[3] Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di dalam pasal 15 huruf I berbunyi “setiap orang dilarang...
ABSTRAKPencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar. Dampak dari tumpahan minyak tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di...
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap pertanggung jawaban hukum Bank BRI Syariah akibat hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan dan penyelesaian sengketa antara Bank BRI Syariahdan nasabah terhadap hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yang pertama adalah bagaimana pertanggung...
Rumusanmasalahpenelitianadalahbagaimanapengaturanpengelolaanhutankota di Balikpapan danfaktor-faktor yang mempengaruhipengelolaan hutan kotadiBalikpapan.TujuanpenelitianadalahuntukmengetahuipengaturanpengelolaanhutankotadiBalikpapandanapakahfaktor-faktoryangmempengaruhipengelolaanhutankotadiBalikpapan...
INTISARIOleh : Ahmad Risky Adha[1], Susilo Handoyo[2], Rosdiana[3] Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan serta yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan...
Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep...
Menjelang dilakukannya Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini muncul pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai berita bohong (Hoax) dimana tujuannya untuk menjatuhkan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden didepan masyarakat sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum khususnya tindak pidana cyber crime terkait dengan penyebaran Hoax...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti mengangkat adanya permasalahan mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindakan kekerasan oleh anggota polri dalam melakukan peliputan di Kota Balikpapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan kepada wartawan yang melakukan peliputan...
Pada umumnya peraturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENGERUKAN TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAINTISARIJaenab BruceAnzward ElsaAprinaAlasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta upaya-upaya masyarakat terhadap kegiatan pengerukan tanah di kerok...
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.01.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan menjelaskan bahwa Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, sumplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan...
Jangka waktu penyelesaian perkara hubungan industrial pada prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni, 50 hari kerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada penerapan asas contante justitie. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni, bagaimanakah analisis hukum penerapan...
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kota Balikpapan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015, dimana masyarakat yang ingin menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus menunjukkan terlebih dahulu alas hak hasil...
ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai kasus pencurian motor di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh anak. Kasus ini menarik Karena terhadap pelaku anak sudah pernah dilakukan upaya penegakan hukum, namun ternyata kembali melakukan pencurian motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap residivis anak...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONALDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA JulisaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/081347757879 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki...
Muhammad Arif AlbarFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/085247690852 ABSTRACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut kepastian hukum pemberian ganti kerugian tanah masyarakat oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Rumusan...
Tulisan ini merupakan analisis hukum tentang Putusan Nomor 99-PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY yang berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa merupakan ranah dari hukum administrasi, tata usaha negara dan perdata. Sehingga konsisten dengan ruang lingkup tersebut, maka konsekuensi hukum dalam proses pengadaan barang jasa, harusnya mengikuti...
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kegiatan iring-iringan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor yang wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan...
Penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis suatu mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Latar belakang permasalahan ini terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yaitu PT. Semen Indonesia. Konflik pembangunan pabrik semen ini bermula pada Tahun...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perananKepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencuriandengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser serta hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Paser dalam melaksanakantugasnya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Kepolisian...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan yang melakukan pungutan liar kepada warga...
ABSTRAKPenelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan gubernur terkait pelaksanaan kampanye antara lain pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan penerapan sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan timur pada tahun 2018 di kota Balikpapan dan...