Berdasarkan kasus posisi di atas, maka permasalahan hukum yang diajukan dalam Legal Memorandum ini adalah bagaimanakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian (Hate speech) di Kabupaten Penajam Paser Utara ?
Kriminologi, Pekerja Seks Komersial, Aplikasi MiChat
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan. Metode...
Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang Tersangka / Terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu menyangkal dalam persidangan, dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa di persidangan pengadilan...
Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa oknum melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik milik PT. PLN yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat...
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan dan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada...
Pada Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp, terhadap putusan tersebut subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp. Dalam menjawab permasalahan hukum...
Apakah Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Asep Yudha Prasetya bin Suraynto dapat dikategorikan dalam Perbarengan Tindak Pidana sesuai dengan Peraturan perundang - undangan.
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi...
ABSTRAKMarak terjadinya kekerasan terhadap hewan di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan contoh nyata dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah...
ABSTRAK Permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan salah satunya adalah pencurian air yang dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum kepunyaan orang lain. Hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Balikpapan. Maka tujuan penelitian ini adalah...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky RompanaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/082255127686 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon...
ABSTRACKRingkasan latar belakang masalah dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan belum di tegakkan sebagaimana mestinya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Metode...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BALIKPAPANINTISARIRahmat Dika Oktavian[1]Penulisan ini mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang...
Indonesia sebagai negara anggota ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP), telah meratifikasi konvensi ini sebagai wujud konsistensi negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari konvensi yaitu mencegah dan memberantas perdagangan orang khususnya dikawasan ASEAN, dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah, banyak kendala serta...
ABSTRAKPenulisan ini akan mengkaji tentang pemerkosaan laki-laki terhadap laki. Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki merupakan tindak pidana yang jarang terjadi serta tidak umum. Maka peneliti merumuskan masalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk...
Banyaknya produk penggugur kandungan diperkenalkan dalam media sosial online dan jual beli yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Maraknya penjualan obat keras yang dijual melalui media daring (online) yang tidak memiliki izin menjual obat aborsi di Indonesia harus diwaspadai. Melalui media online oknum-oknum...
Penerbitan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh polisi lalu lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan pengangkut peti kemas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah legalitas penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton untuk...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dan apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten...
Penghentian pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk pembuatan jalan milik pemerintah daerah kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT. Karunia selaku perusahaan swasta selaku pemenang lelang pekerjaan tersebut oleh Kepolisian Resor Bulungan karena dalam kegiatannya PT. Karunia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin...
ABSTRAKPenelitian ini mengkaji pemberian sanksi adat Ammatoa terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat Ammatoa memiliki kepastian hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN (SIUP) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAPutri Ayu AprianingsunFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/081255598172ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan...
INTISARI Raymond Van Sluys[1] Moch Ardi[2] Elsa Aprina[3] Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan di area hutan Kota Balikpapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan di area hutan Kota Balikpapan.Tujuan penelitian ini adalah untuk...
Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Balikpapan tetapi mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Pemerintah Kota Balikpapan yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan...
ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah...