Jurnal Lex Suprema

LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

List of Papers (Total 274)

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBERI SUAP PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyuapan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, politik...

ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM MENCHARTERPESAWAT DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum perjanjian dalam mencharter pesawat di wilayah Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berlaku di masyarakat, meneliti bahan pustaka adalah data sekunder dan menganalisis berbagai peraturan tentang aspek hukum dan perjanjian sewa pesawat...

FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Fenomena nikah siri ini terjadi karena berbagai factor yang menjadi pemicunya. Penikahan siri akan menimbulkan kerugian khususnya bagi...

ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TEHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA PEREDERAN NARKOTIKA DALAM SATU RUMAH PERSPEKTIF KEADILAN

Ketentuan Pasal 131 UU Narokotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika maka dapat dijerat dengan pasal tersebut. Ketentuan Pasal 131 UU Narkotika tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa...

ANALISIS NORMATIF TERKAIT PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN YANG MEMASUKI GARIS SEMPADAN JALAN DI KOTA BALIKPAPAN

Penulisan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum garis sempadan jalan. Permasalahan yang dibahas mengenai bangunan-bangunan yang pembangunannya memasuki garis sempadan jalan dan mengakibatkan tidak adanya ruang terhadap jalan. Maka penelitian ini merumuskan masalah Bagaimakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERCOCOK TANAM DI KAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN (PERIMETER) PENERBANGAN BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN

Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter) adalah kawasan yang berbahaya bagi orang yang tidak berkepentingan maupun bagi penerbangan itu sendiri sehingga kawasan ini harus terbebas dari segala gangguan agar tidak membahayakan penerbangan, sehigga segala aktivitas orang yang tidak berkepentingan/masyarakat umum dilarang di area kawasan keselamatan operasi penerbangan khususnya...

PERLINDUNGAN TERHADAP SUKARELAWAN MEDIS DI NEGARA KONFLIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Sengketa bersenjata atau perang yang sering terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara. Pengaturan tentang bagaimana berperang dan alat berperangpun sudah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam sebuah perang sudah pasti akan dibutuhkan tenaga medis untuk memeberikan pertolongan dan tindakan medis...

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA PANTI PIJAT YANG MELAYANI JASA PROSTITUSI DI KOTA BALIKPAPAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan para pekerja panti pijat melayani jasa prostitusi serta penulis juga ingin mengetahui bagaiamana peran pihak Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pekerja panti yang melayani jasa prostitusi tersebut. Penelitian ini digunakan dengan metode kepustakaan serta melakukan metode penelitian...

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN SEX BEBAS DI SEKOLAH

Penulisan ini akan mengkaji perilaku seks bebas yang dilakukan remaja di sekolah yang terdapat di Kota Balikpapan yang di tinjau dari segi kriminologis. Namun secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perilaku seks bebas yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan tidak di atur. Maka penelitian ini akan merumuskan masalah bagaimanakah tinjauan kriminologis...

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERADA DI DALAM STATUS HUBUNGAN BERPACARAN

Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya dari kalangan suami istri saja yang lebih kita kenal dengan KDRT. Bahkan kini banyak pula perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam status hubungan pacaran. Tindakan kekerasannya tidak mesti berupa kekerasan fisik tetapi juga psikis. Kekerasan dalam status hubungan pacaran memang menempati urutan kedua dalam...

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PETANI PERKEBUNAN DENGAN PT. KIDECO JAYA AGUNG MELALUI MEDIASI (STUDY PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PT. KIDECO JAYA AGUNG DI KECAMATAN BATU SOPANG)

Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mediasi yang dilakukan PT. Kideco Jaya Agung yakni perusahaan pertambangan yang melakukan tumpang tindih tanah perkebunan milik petani di Kecamatan Batu Sopang.

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA

Artikel ini membahas tentang Tinjauan Normatif Terhadap Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda. Permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda tidak sesuai dengan GSS dan RTRW Kota Samarinda. Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membuat Sungai Karang Mumus tertata seperti sedia kala. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya...

KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Dilatar belakangi oleh keresahan yang dirasakan oleh para orang tua yang memiliki anak hendak masuk ke Sekolah Menengah Atas, kesulitan untuk masuk di sekolah yang dinginkan dengan adanya sistem zonasi. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih...

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Metode penelitian...

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN STUDI KASUS DI DIREKTORAT REKSRIMUM POLDA KALTIM

Penulisan ini akan mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Balikpapan. Latar belakang Permasalahan ini terjadi adanya kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari sisi pelaku melakukan kejahatan, maka perlunya dilakukan kajian yaitu, Bagaimana analisis terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di...

PENEGAKAN HUKUM PELAKU USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA PENGUNJUNG DI BAWAH UMUR DI KOTA BALIKPAPAN

Pada jurnal ini penulis ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana secara empiris terkait dengan penegakan regulasi daerah terkait dengan penjualan minuman beralkuhol kepada anak dibawah umur. Terlebih di Kota Balikpapan telah mengatur tentang izin minuman keras beralkohol khusus nya dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000, dimana Setiap Badan usaha dilarang...

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PECANDU GAME ONLINE

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh game onlineterhadap anak yaitu membuat anak menjadi acuh dan kurang peduli dengan lingkungan. Anak menjadi melupakan kewajibannya dalam belajar dan dengan bermain game online, anak kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, mereka menjadi lupa waktu, untuk makan, beristirahat dan...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur. Rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual terhadap...

UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBERCRIME

Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime

KAJIAN NORMATIF TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang upaya pemerintah terhadap bangunan yang berdiri di atas sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah tetang Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan bangunan yang berdiri di atas wilayah sempadan pantai adalah melakukan penyelesaian sengketa bangunan berupa permsalahan...

PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLDA KALTIM DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan hukum tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana...

OTORITAS NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN SITUS JUDI ONLINE DI INDONESIA

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang seharusnya muncul akibat terbatasnya penegakan hukum dalam memberantas situs judi online Internasional, dengan menelusuri sisi tujuan, serta masalah yang muncul dari sudut pandang hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam hal implementasi pemberantasan...

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN TAWURAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Rumusan Masalah yang di teliti oleh penulis adalah faktor – faktor yang menyebabkan remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan dan upaya apa saja yang dapat di lakukan terhadap remaja yang melakukan tawuran di Kota Balikpapan.Tujuan pertama dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktor – faktor apa yang menjadi penyebab remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan...

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KDRT KEPADA ISTRI SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi di indonesia bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang berupa pemukulan, penganiayaan secara fisik sampai ada yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sebagai korban dari kekerasan tersebut. Penelitian ini menjelaskan ada...

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BALIKPAPAN

Hak mengenai pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun”. Penelitian ini...