PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dedi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/082143304286 ABSTRACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta faktor-faktor yang menghambat...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAINTISARISiti Rukmini[1] Suhadi[2] Ratna Luhfitasari[3]Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara serta...
ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam...
ABSTRAKPenulisan ini akan mengkaji kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) dalam transaksi Electronic Commerce (E-Commerce) berdasarkan hukum nasional Indonesia, dengan rumusan masalah yakni Bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resulotion (ODR) dalam transaksi electronic commerce (e-commerce) berdasarkan...
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang...
ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi kalimantan timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan...
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama, sebab dalam suatu perkawinan apabila perkawinannya bubar, masing-masing pihak mempunyai hak atas harta bersama dan Untuk mengetahui apakah seorang istri yang sudah dicerai oleh suami masih mempunyai hak...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MeilaniFakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung [email protected]/085386331339 ABSTARACTRumusan masalah dalam penulisan ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam...
Permasalahan terkait adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan karena belum memberikan kepastian hukum sebab tidak ada peraturan yang mengatur lebih...
Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita yamg Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-laki
Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa...
AbstrakPerkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus...
Permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan salah satunya adalah maraknya tindak pidana judi khususnya judi sabung ayam. Hal ini merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum, norma susila dan norma agama yang dapat memberi efek atau dampak negatif bagi perkembangan mental masyarakat, terlebih Kota Balikpapan mempunyai slogan sebagai Kota Beriman. Maka tujuan...
Isu hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, belum dapat berjalan secara maksimal, dikarenakan adanya pelanggaran hukum terhadap beberapa ketentuan pasal yang diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25...
ABSTRAK Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan mengenai pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara yang penegakan hukumnya terlihat tidak sesuai dengan peraturan saat ini. Penggunaan alat penangkap ikan dogol berdampak kerusakan pada terumbu karang dan dapat memusnakan ikan beserta bibit...
Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Dengan hal ini semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah perkotaan, maka akan memacu semakin banyak jenis kebutuhan yang harus...
Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak pidana semakin mengkhawatirkan. Terbatasnya jumlah lapas anak, memberi peluang anak yang melakukan tindak pidana berada di lapas dewasa dan pemuda. Anak yang melakukan tindak pidana sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota...
AbstrakBalikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (setelah Samarinda) dengan total penduduk sebanyak 778.908 jiwa, yang merupakan 21.6 % dari keseluruhan penduduk Kaltim. Balikpapan merupakan kota dengan biaya hidup termahal se-Indonesia. Pada sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi...
Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia(Kendaraan bermotor) Tanpa persetujuan kreditur.Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahu 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai bagaimana pertangungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan jual beli kendaraan bermotor...
ABSTRAKPenyelenggara optik yang tidak mencantumkam refraksionis optisien pada papan nama, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa penyelenggara optik yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha tersebut penyelenggara optik sudah diberikan aturan mengenai kewajiban sebagai penyelenggara optik yang wajib meletakkan...
Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih bagaimanakahpenegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP INTISARI Martiyah[1],Roziqin[2],Rosdiana[3] Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk...
Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasan terhadap warga negara asing selama berada diwilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan...
ABSTRACKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam...
ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah...