This study is motivated by the normative tension between teachers’ authority to impose disciplinary measures and legal provisions prohibiting violence against children, which creates legal uncertainty and increases the risk of criminalizing teachers in educational practice; the objective of this study is to formulate clear juridical boundaries for disciplinary actions so that...
Sengketa batas laut antara Kenya dan Somalia di Samudera Hindia mencerminkan pertemuan kompleks antara interpretasi hukum internasional, geopolitik, dan kepentingan ekonomi. Artikel ini menganalisis konflik tersebut dalam perspektif Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2021. Dengan menggunakan metode...
Serangan ransomware WannaCry tahun 2017 menjadi peristiwa penting dalam sejarah kejahatan siber global. Serangan ini menyebar ke lebih dari 150 negara dan melumpuhkan berbagai infrastruktur kritikal.Artikel ini mengkajikasus WannaCry dari perspektif hukum internasional untukmelihat sejauh mana instrumen hukum yang ada, seperti Konvensi Budapest dan prinsip tanggung jawab negara...
Prinsip kedaulatan negara menjadi pilar utama dalam hukum internasional yang menekankan supremasi negara dalam mengatur urusan domestik. Globalisasi membawa tantangan signifikan terhadap kedaulatan tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara melalui pendekatan regresi linear. Hasil analisis menunjukkan koefisien negatif signifikan...
Employment regulatory reform in Indonesia is part of the dynamics of national legal politics aimed at adapting the legal system to the needs of economic development and investment. Regulatory changes, particularly through the omnibus law approach, have sparked debate regarding the balance between worker protection and labor market flexibility. This study aims to analyze the...
Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium nobile) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode...
Cara pengukuran kapal standar menggunakan metode pengukuran kapal sesuai dengan International Convention on Tonnage Measurement of Ship, Landasan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang...
Lellang melrulpakan lelmbaga hulkulm yang sellalul ada dalam sistelm hulkulm di Indonelsia ulntulk melmelnulhi kelbultulhan masyarakat salah satulnya melmelnulhi pelnjulalan sulatul objelk mellaluli lellang selbagaimana diatulr dalam pelratulran pelrulndangan-ulndangan. Pellaksanaan lellang suldah diatulr didalam Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22...
Environmental Law, Forms of Regulation, Management and Utilization of the environment, both based on UUPPLH in general, have specific regulations such as Government Regulation Number 22 of 2021. provide benefits and/or utilization of the environment if existing policies are fully planned. Talking about and understanding the environment will provide different insights based on the...
Latar Belakang Bagian wilayah hiterland Kota Batam khususnya Kecamatan Galang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah...
Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan denganhukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ketahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut denganRestorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ inidisepakati untuk...
Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi...
Tindakan trial by the press dalam sistem hukum merupakan kaedah yangbertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principlemenegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknyaoleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakantrial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikanmasyarakat untuk...
Trade Facilitation Agreement WTO merupakan langkah maju yang penting dalam sistemperdagangan internasional dan memberikan harapan baru bagi relevansi WTO. TFA adalahperjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995 dan mencakupinisiatif baru untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas sambil jugamenangani masalah peraturan di antara anggota WTO...
Media sosial telah mengubah cara penggunanya berkomunikasi, berinteraksi, danberpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Media sosial juga digunakanuntuk berbisnis bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan media sosial jugadigunakan pebisnis dan perusahaan sebagai komunikasi pemasaran yang ditujukankepada target sasarannya. Penerapan UU ITE sangat perlu ditegakkan agarpengguna...
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembangan arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara.Untuk meningkatkan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah...
Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta...
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk...
Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan...
Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan...
Untuk mengatasi praktik anti-dumping atau irasionalitas penerapan Pasal VI GATT. GATT telah membentuk Anti-Dumping Code yaitu suatu Code yang diarahkan kepada pengusaha untuk membatasi kemungkinan penyimpangan penerapan Pasal VI GATT. Masyarakat bisnis perlu mengetahui ketetuan serta mekanisme penerapan ketentuan tersebut agar menghindarkan diri dari praktik bisnis curang, serta...
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. KPK dibentuk sebagai lembaga Negara yang mulanya merupakan lembaga non...
Subyek konflik Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1998, dan pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ menyampaikan putusan tentang masalah sengketa Sipadan-Ligatan antara Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam pemungutan suara lembaga tersebut, sedangkan hanya satu hakim yang memilih Indonesia. 15 dari 17 hakim adalah...
Peraturan Perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan telah diterbitkan pada 5 Juni 1978. peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara...