Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 96-110) Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi Suryanto Suryanto1) *, Ratna Meisa Dai2) 1,2 Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran. Jalan Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Jawa Barat, 45363, Indonesia. * Korespondensi Penulis. E-mail: , Telp: +6281321027295 Abstrak Transformasi digital dalam sektor publik mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penerapan sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi digitalisasi pembayaran terhadap efisiensi dan transparansi keuangan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis konten dan studi kasus, dengan data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Digipay dan SP2D Online berdampak signifikan pada efisiensi administrasi, percepatan transaksi, dan penguatan kontrol. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi melalui pelacakan transaksi real-time dan mendukung audit terbuka. Namun, tantangan tetap ada terkait interoperabilitas, keamanan data, dan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, digitalisasi menjadi strategi penting dalam reformasi keuangan publik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pembayaran dapat menjadi model untuk mempercepat reformasi tata kelola keuangan negara secara lebih luas dan mendorong adopsi teknologi serupa di sektor publik lainnya. Kata kunci: efisiensi, keuangan publik, pembayaran digital, sistem keuangan digital, transparansi Digitalization Of Payments In Public Financial Management: Efficiency And Transparency Strategy Abstract Digital transformation in the public sector drives innovation in state financial management, including implementing digital payment systems. This study aims to analyze the contribution of payment digitization to the efficiency and transparency of public finances in Indonesia. The method used is qualitative through content analysis and case studies, with primary data from interviews and secondary data from policy documents and scientific literature. The study results show that the implementation of Digipay and SP2D Online significantly impacts administrative efficiency, transaction acceleration, and strengthening control. Digitalization also increases transparency through real-time transaction tracking and supports open audits. However, challenges remain regarding interoperability, data security, and human resources. Overall, digitalization is an important strategy in public finance reform. The implications of this research suggest that the success of payment digitalization can serve as a model to accelerate broader state financial governance reforms and encourage the adoption of similar technologies in other public sectors. Keywords: efficiency, digital financial system, digital payment, public finance, transparency Copyright © 2025, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 96 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 96-110) https://doi.org/10.34010/hnta2869 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi salah satu elemen kunci dalam reformasi tata kelola pemerintahan di era modern (Andini et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang baik dan terpercaya (Chumairoh & Widiyarta, 2024). Salah satu aspek penting dalam transformasi ini adalah digitalisasi sistem pembayaran dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis digital sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara (Mergel et al., 2019). Perubahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses keuangan, tetapi juga untuk mengurangi kompleksitas birokrasi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas fiskal. Digitalisasi sistem pembayaran di sektor publik mencerminkan paradigma baru dalam manajemen keuangan negara. Dengan sistem yang berbasis elektronik, transaksi keuangan pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diawasi secara real-time (Ravšelj et al., 2022). Keunggulan ini menjadikan digitalisasi sebagai alat strategis untuk memperkuat sistem keuangan negara, memperluas inklusi fiskal, dan mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai bentuk inovasi dalam pembayaran digital, mulai dari penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga integrasi sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses pencairan dan pelaporan anggaran (Munyua et al., 2020; Alhassan & Adam, 2022). Namun, penerapan sistem pembayaran digital di sektor publik juga menghadapi tantangan yang kompleks. Risiko keamanan data, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur digital di berbagai daerah menjadi penghambat utama dalam optimalisasi sistem ini (Rahmawati & Nugroho, 2022; Kusmaryanto & Santoso, 2025). Selain itu, kurangnya harmonisasi regulasi serta keterbatasan dalam integrasi sistem antarlembaga menambah lapisan kompleksitas dalam penerapan sistem pembayaran digital yang menyeluruh dan efektif (Aksoylu & Salman, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang holistik dalam merancang ekosistem digital yang tidak hanya aman, tetapi juga adaptif dan inklusif. Sejumlah studi terdahulu telah membuktikan kontribusi digitalisasi terhadap peningkatan kinerja keuangan negara. Dener dan Min (2013) menekankan bahwa teknologi digital memiliki potensi signifikan dalam memperbaiki proses pelaporan dan pengawasan fiskal. Temuan ini diperkuat oleh Eom (2019), yang menyoroti pentingnya keamanan sistem dan perlindungan data dalam implementasi sistem digital sektor publik. Penelitian dari Bannister dan Connolly (2020) juga memperlihatkan bahwa transformasi digital berdampak positif terhadap akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, khususnya dalam hal transparansi Copyright © 2025, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 97 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 96-110) https://doi.org/10.34010/hnta2869 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi anggaran dan layanan publik berbasis data (Banerjee et al., 2021).. Dalam konteks strategi implem (...truncated)