Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 58-76) https://doi.org/10.34010/tzwx4394 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Agung Wijaksono 1)*, Akbar Maulana 2) 1, 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember. Jalan Karimata No. 49, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia. * Korespondensi Penulis. E-mail: , Telp: +6285648223525 Abstrak Lahan pertanian menjadi sentra penghasilan dan produksi pangan bagi masyarakat. Hal ini sangat berdampak jika lahan pertanian mengalami penyusutan tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember, dengan fokus di Kecamatan Pakusari. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, laporan resmi, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kecamatan Pakusari menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kebijakan kepada petani, keterbatasan sumber daya, serta konflik kepentingan antara pelaku usaha pertanian dan pengembang lahan. Meskipun demikian, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Temuan penelitian ini keterlibatan stakeholder, Sosialisasi dan Edukasi serta Pengawasan dan Evaluasi. Kesimpulannya untuk menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Kata kunci: Implementasi kebijakan, perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan Implementation Of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy In Jember District (Case Study In Pakusari District) Abstract Agricultural land is the center of income and food production for the community. This will have a huge impact if agricultural land shrinks every year. This research aims to examine the implementation of sustainable food agricultural land protection policy in Jember Regency, with a special focus on Pakusari Sub-district. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research collected primary data through in-depth interviews and field observations. Secondary data was obtained through analyzing policy documents, official reports, and statistical data. The results show that policy implementation in Pakusari Sub-district faces several challenges, including a lack of policy socialization to farmers, limited resources, and conflicts of interest between agricultural businesses and land developers. Nonetheless, the local government is working to increase awareness and compliance with this policy. Key findings from this research include stakeholder engagement, Socialization and Education and Monitoring and Evaluation. Conclusion this research emphasizes the importance of better coordination between the local government, farmer groups and communities in implementing the sustainable food agricultural land protection policy in Jember District. Keywords: Farmland protection, policy implementation, sustainable food. Copyright © 2025, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online)| 58 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 58-76) https://doi.org/10.34010/tzwx4394 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PENDAHULUAN Indonesia termasuk kedalam wilayah sektor agraria, dimana pertanian sendiri itu merupakan suatu basis utama dalam hal perekonomian nasional dan pertanian juga merupakan suatu hal penghasil dan peningkat pangan yang ada di Indonesia. Hampir dari 135,3 juta penduduk atau masyarakat yang bekerja, sekitar 29,96% bekerja pada sektor pertanian (Statistik, 2022). Namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan karena sebagian besar wilayah sektor pertanian habis dilibas oleh perusahaan-perusahaan besar untuk dijadikan gedung, vila, jalan, industri atau bangunan tertentu yang ada di Kabupaten Jember. Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember kian tahun kian menyusut maka bagaimana nasib persediaan sektor penghasil pangan yang ada di Kabupaten Jember khususnya berada di Kecamatan Pakusari, dan yang pasti harus menyiapkan stok ekspor pangan dari luar daerah (Anas, 2008). Perlu adanya Implementasi kebijakan karena nantinya yang akan menuntaskan semua aspek problematika ini adalah implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah sebagai segala bentuk kegiatan yang sedang bertalian dengan aspek penyelesaian terhadap suatu pekerjaan dengan menggunakan suatu alat atau sarana untuk mendapatkan suatu hasil. Jika pengertian dari implementasi di atas itu dijadikan satu dengan kebijakan publik, maka dari sini kata implementasi kebijakan tersebut dapat diterjemahkan sebagai sebagai alternatif penyelesaian atau juga dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan/disepakati dengan aspek penggunaan sarana dalam mencapai tujuan suatu kebijakan (Suwarlan, 2021). Luasan wilayah panen di Kabupaten Jember mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 4,47 persen atau 5,54 ribu hektar. BPS Jember menyebut pada tahun 2021 luas panen mencapai 124,03 ribu hektar. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 118, 49 ribu hektar (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2023 rata-rata alih fungsi lahan pertanian yakni berupa persawahan yang mana jangkupannya mencapai 187.197,7 hektar per tahun. Kemudian pada tahun 2017, luas tanah persawahan yang awalnya 7,75 juta hektar, turun drastis pada tahun 2018 itu menjadi 7,1 juta hektare (Badan Pusat Statistik, 2023). Alih fungsi lahan pertanian pangan itu akan di pergunakan untuk keperluan industri, bangunan, perumahan, dan sebagainya. Jumlah yang terpampang dalam alih fungsi lahan pertanian pangan itu naik hingga mencapai kapasitas 100% jika dibandingkan yang terjadi pada tahun 2011, yang mana alih fungsi lahan persawahan menjadi non sawah pada waktu itu cuma sekitar 100.000 hektare per tahunnya. Pada tahun 2017, lahan persawahan bahkan juga mengalami penurunan yang mencapai 413.727 hektar jika dilakukan suatu perbandingan dengan Copyright © 2025, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 59 Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, (Hlm 58-76) https://doi.org/10.34010/tzwx4394 Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi tahun 2016. Pada tahun 2016 itu, luas lahan persawahan 5,24 juta hektare, namun ketika masuk pada tahun 2017 menjadi 4,82 juta hektare (Badan Pusat Statistik, 2018). Alih fungsi laha (...truncated)