Jurnal Lex Suprema

LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

List of Papers (Total 274)

KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK WARALABA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keabsahan dan perlindungan hukum dalam kontrak waralaba di Indonesia, yang semakin hari semakin relevan seiring pertumbuhan industri waralaba di berbagai sektor, seperti makanan, layanan pengiriman, kesehatan, pendidikan, dan kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kontrak waralaba diatur dalam hukum Indonesia dan...

PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan)

Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang mengalami eksploitasi karena faktor ekonomi sebagai penjual tisu yang dilakukan oleh orang tuanya di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.Penelitian jurnal ini dianalisis berdasarkan studi...

Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Maraknya praktik prostitusi dari masa ke masa merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip norma dan kesusilaan sehingga tindakan ini kerap dicap sebagai tindakan melawan hukum dan menurunkan moralitas bangsa. Namun tak sedikit dari PSK yang beredar merupakan salah satu korban eksploitasi yang masih dipertanyakan upaya perlindungannya. Masalah difokuskan kepada...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN TANPA IZIN

Penegakan hak cipta terkait lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover merupakan isu yang kompleks dan sangat penting dalam industri musik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama yang mengatur hak cipta di industri musik, termasuk hak cipta lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover. Penegakan hak cipta untuk lagu-lagu cover melibatkan...

PENERAPAN ASAS KEBANGSAAN DALAM KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya baik manusia maupun alam yang cukup besar sehingga menarik minat warga negara asing maupun lokal untuk berinvestasi. Banyak perusahaan asing yang mendirikan cabangnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Perusahaan asing yang mendirikan cabang di Indonesia ini tentunya juga akan mengirim perwakilan...

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Insentif secara umum mengacu pada bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghargaan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Insentif bertujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas, baik di tingkat individu maupun kelompok. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah peran Pemerintah Daerah dalam pemberian...

RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DALAM TANGKI TRAYEK DI KOTA BALIKPAPAN

Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar merupakan tindak Kejahatan yang merugikan Masyarakat bahkan Negara yang kegiatannya berupa Pengangkutan, Penyimpanan, penjualan tanpa adanya izin dari pihak Berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari Penegakan Hukum dalam...

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN SERTIFIKAT TANAH IKN DI PENAJAM PASER UTARA

Rumusan masalah ini adalah bagamana pertanggungjawaban hukum tindak pidana penipuan serifikat tanah di IKN penajam paser utara. Perubahan pola pikir hidup mayarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informai menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru di dunia maya (cyber crime). Penipuan yang sekarang...

KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BALIKPAPAN DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau sengketa anatara pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: ”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk...

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SURAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN BPP)

ABSTRAKPada Surat Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN.BPP yang menjelaskan bahwa saudara AS yang beragama Buddha dan YE yang beragama Islam mengajukan permohonan izin untuk melakukan perkawinan beda agama pada tahun 2021 silam. Permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh Majelis Hakim. Padahal...

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TABALONG

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 Km2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam kilometer persegi) yang memiliki kawasan hutan potensi kayu yang besar seluas 2.412 Km2 (dua ribu empat ratus dua belas meter persegi). Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada...

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kejadian pencemaran nama baik belakangan ini sering kita temui melalui Media elektronik / sosial, hal ini sebenarnya telah ada dalam Peraturan Perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun dalam Pasal 27 ayat (3) tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur...

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN

INTISARITindak pidana penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital telah menjadi ancaman serius dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana semacam ini dan mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat...

TANGGUNG JAWAB NEGARA AMERIKA SERIKAT ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIR DI KEPULAUAN MARSHALL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Jurnal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir tahun 1946 sampai dengan 1958 yang melanggar hukum humaniter internasional. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penduduk Kepulauan Marshall didasarkan pada Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act dan Konvensi Den...

ANALISIS STATUS HUKUM TANAH YANG HANYA BERDASAR PADA ALAS HAK SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH YANG DITULIS DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait Analisis Status Hukum Tanah Yang Hanya Berdasar Pada Alas Hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang Ditulis Dibawah Tangan Yang Terjadi Di Kota Balikpapan. Tanah merupakan satu diantara kebutuhan mendasar manusia. Diantara fungsi dari tanah digunakan untuk membangun tempat tinggal dan menjalankan kehidupannya. Suatu kebutuhan akan...

TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda berikut anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana pertanggungjawaban...

PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN

ABSTRAKProgram jaminan sosial di tujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat sebagaimana tercantum dalam Kontitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pelayanan Peserta BPJS, hambatan peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan dan tindakan pihak rumah sakit apabila pasien bermasalah dengan penolakan...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang beredar di media elekronik maupun media cetak merupakan indikasi meningkatnya pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan pelakunya yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap...

PENEGAKAN HUKUM SERTA SANKSI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING

Knalpot memiliki fungsi sebagai sarana pembuangan gas pada motor saat mesin dihidupkan serta membantu meningkatkan performa pada mesin dengan cara memfasilitasi aliran gas buang yang lancar. Knalpot racing terbentuk dari salah satu perkembangan industri otomotif, terdapat banyak modifikasi yang bisa ditemukan. Knalpot racing sendiri merupakan hasil modifikasi dari knalpot standar...

PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS KARENA HUBUNGAN DARAH, HUBUNGAN PERKAWINAN, DAN KARENA SURAT WASIAT

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hukum kewarisan perdata barat merupakan turunan dari Burgerlijk Wetboek (BW) milik Belanda. Pemberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. Burgerlijk Wetboek (BW) akan tetap berlaku selama aturan mengenai hukum...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA

Satwa liar merupakan semua hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang memiliki sifat yang liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan...

AKIBAT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Laut Cina Selatan merupakan wilayah sengketa laut karena wilayah yang dekat dan berdampingan dengan Laut Bebas. Sumber Daya Alam yang dimiliki Laut Cina Selatan menjadi salah satu alasan memperebutkan kepemilikan bagian Laut Bebas ini. Sengketa tidak hanya terjadi pada sesama negara Asia saja seperti Vietnam tetapi Amerika Serikat juga ikut bersengketa mendapatkan Laut Bebas...

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH DEBITUR PADA BANK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab akibat hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh debitur (konsumen) bersama developer tanpa melibatkan pihak Bank selaku kreditur, ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian perikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian timbal-balik yang mengikat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan...